Kabut Asap Karhutla RI Bekap Malaysia, Warga Pilih Isolasi

Langit kelabu menyelimuti Kuala Lumpur. Warga Malaysia yang tinggal di kawasan Selangor dan Johor mengaku harus memakai masker N95 bahkan di dalam rumah. Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa titik di Indonesia telah menjadi peristiwa lintas batas yang dampaknya kini menghantui aktivitas harian jutaan orang di Negeri Jiran.

Kualitas udara yang buruk bukan sekadar angka yang muncul di aplikasi pemantau polusi. Ia sudah mengganggu saluran pernapasan warga, memaksa sekolah memilih belajar daring, dan membuat ibu-ibu di pasar tradisional memilih tinggal di rumah. Ibarat asap dari tudung saji yang bocor, partikel halus PMC (Particulate Matter 2.5, partikel berukuran kurang dari 2,5 mikrometer) menembus ventilasi dan celah jendela.

Kisah dari Balik Jendela yang Tertutup Rapat

Seorang warga Kuala Lumpur, Nurul, bercerita bahwa ia kini memiliki rutinitas baru: menutup semua jendela sejak pagi. Ia mengaku batuk-batuk selama seminggu terakhir dan harus membeli dua unit AC (Air Conditioner, pendingin udara) tambahan agar udara di kamar anaknya tetap bersih. "Anak saya jadi sering demam. Dokter bilang ini karena udara kotor," ujarnya kepada media lokal. Cerita serupa datang dari seorang pengemudi ojek daring di Johor Bahru. Ia mengaku pemasukan menurun karena pelanggan enggan keluar rumah. Ia hanya bisa pasrah ketika jarak pandang di jalan raya menipis hingga di bawah 500 meter.

Pemerintah Malaysia sendiri telah mengaktifkan prosedur tanggap darurat asap. Alat pemantau udara di beberapa stasiun menunjukkan angka ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) di atas 150, level yang dikategorikan tidak sehat. Angka ini menempatkan Malaysia pada situasi yang mirip dengan krisis asap 2015 dan 2019. Bedanya, kali ini musim kemarau yang lebih panjang memperburuk kondisi.

Penyebab: El Nino, Gambut, dan Api yang Tak Padam

Karhutla di Indonesia memang bukan perkara sepele. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat peningkatan titik panas di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatra Selatan selama beberapa pekan terakhir. Fenomena El Nino membuat curah hujan turun drastis. Lahan gambut yang kering menjadi bahan bakar sempurna bagi api. Berbeda dengan kebakaran hutan biasa, api di gambut menyala di bawah permukaan tanah. Ia bisa bertahan berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Pemadaman yang dilakukan lewat water bombing (pengeboman air dari udara) sering kali tidak cukup karena api bersembunyi di lapisan dalam tanah.

Dari sisi teknologi, pemantauan titik panas sebenarnya sudah jauh berkembang. Citra satelit MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) dan VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) mendeteksi anomali termal setiap beberapa jam. Data ini kemudian diolah oleh algoritma machine learning (pembelajaran mesin) untuk memprediksi arah angin dan perluasan asap. Namun, prediksi tanpa penegakan hukum yang tegas ibarat radar tanpa peluru. Pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi pilihan murah bagi sebagian oknum. Padahal biaya kesehatan akibat kabut asap jauh lebih besar dari penghematan yang didapat.

Ekosistem Digital dan Kolaborasi Lintas Negara

Bencana asap ini juga menjadi ujian bagi ekosistem diplomasi ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) sebenarnya sudah ditandatangani sejak 2002. Namun implementasinya sering terkendala kedaulatan negara. Malaysia dan Singapura berulang kali mendesak Indonesia untuk mempercepat pemadaman. Sementara Indonesia menghadapi kompleksitas tata kelola lahan dan keterbatasan sumber daya di daerah.

"Kabut asap tidak mengenal batas negara. Ini masalah kolektif yang membutuhkan solusi teknologi dan politik sekaligus," ujar seorang peneliti lingkungan dari Universitas Malaya, seperti dikutip media setempat.

Di sisi lain, inovasi deep tech (teknologi mendalam) mulai dilirik. Beberapa perusahaan rintisan mengembangkan sensor udara berbiaya rendah berbasis IoT (Internet of Things, internet untuk segala). Sensor ini bisa dipasang di sekolah dan puskesmas untuk memberi peringatan dini. Ada pula platform berbasis kecerdasan buatan yang memprediksi kualitas udara 48 jam ke depan. Teknologi semacam ini bisa menjadi jaring pengaman bagi warga agar tidak selalu menjadi korban terakhir.

Pada akhirnya, cerita warga Malaysia adalah cermin dari kegagalan kolektif dalam menjaga ekosistem. Selama lahan gambut masih mudah terbakar dan penegakan hukum belum optimal, kabut asap akan terus menjadi tamu tak diundang. Teknologi memang bisa memprediksi dan memantau, tetapi tanpa keseriusan politik dan kesadaran ekologis, inovasi hanya akan menjadi angka di layar. Sementara warga, dari Kuala Lumpur hingga Jambi, tetap harus berjuang bernapas di tengah udara yang seharusnya menjadi hak semua orang.