Jokowi Minta Kawal Prabowo-Gibran 2 Periode, PD Fokus Ekonomi Nasional

JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru-baru ini menyampaikan arahan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar turut mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode. Arahan ini sontak memantik spekulasi politik mengenai arah koalisi dan peta kekuatan menjelang Pemilu 2029.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa partainya belum melakukan pembahasan apa pun terkait kontestasi pemilihan presiden mendatang. Saat dimintai keterangan oleh awak media pada Minggu (21/6/2026), Herman menyatakan bahwa fokus Demokrat saat ini sepenuhnya tertuju pada penguatan ekonomi nasional dan mendukung penuh jalannya pemerintahan.

Kami belum membahas Pilpres 2029, apalagi Undang-Undang Pemilu juga belum dibahas. Saya kira itu hak Pak Jokowi untuk menyampaikan hal itu, yang pasti kami belum membahas pilpres, dan fokus membantu pemerintahan Presiden Prabowo,

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun dinamika politik mulai bergulir, Partai Demokrat memilih untuk menjaga ritme kerja pemerintahan ketimbang terseret dalam manuver elektoral yang terlalu dini. Herman menekankan bahwa pembahasan mengenai pemilu masih sangat prematur, terlebih payung hukum berupa revisi Undang-Undang Pemilu pun belum masuk dalam agenda legislasi.

Arahan Jokowi kepada PSI untuk mengawal dua periode kepemimpinan Prabowo-Gibran dipandang sebagai sinyal kuat dari figur yang masih memiliki pengaruh signifikan di panggung politik nasional. Namun, langkah Demokrat yang lebih berhati-hati menunjukkan adanya ruang perbedaan sikap di antara partai-partai pendukung koalisi pemerintahan saat ini.

Sejumlah pengamat menilai, isu dua periode yang dilontarkan Jokowi berpotensi menjadi katalis baru dalam konsolidasi politik. Kendati demikian, respons Demokrat yang mengedepankan agenda ekonomi mengonfirmasi komitmen partai berlambang bintang mercy itu untuk menjaga stabilitas di tengah upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. "Fokus kami adalah memastikan program-program pemerintah berjalan optimal, terutama yang menyangkut kesejahteraan rakyat," tambah Herman dalam keterangan yang diterima Terdepan.id.

Di sisi lain, dengan belum adanya kepastian regulasi pemilu, wacana pencalonan kembali Prabowo-Gibran masih berada pada ranah spekulasi politik. Para elite partai di koalisi pemerintah tampaknya akan terus mengukur denyut publik dan konsolidasi internal sebelum mengambil posisi resmi. Dinamika ini pun diprediksi akan semakin terang seiring dengan dimulainya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu di DPR dalam beberapa bulan ke depan.