JAKARTA — Wamen LH Diaz Hendropriyono Minta Penyelarasan Data Karhutla

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, terutama di wilayah rawan seperti Kalimantan Timur. Dalam upaya memperkuat sistem mitigasi dan penanggulangan bencana ekologis ini, pemerintah menyoroti pentingnya konsistensi data antarlembaga. Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Hendropriyono, menegaskan pentingnya melakukan penyelarasan data karhutla guna memastikan langkah penanganan yang diambil di lapangan berjalan secara efektif, presisi, dan terukur.

Ketidaksesuaian titik panas (hotspot) yang ditangkap oleh instrumen pemantau berbagai instansi sering kali menjadi hambatan utama dalam merespons ancaman kebakaran secara cepat. Tanpa adanya satu rujukan data yang disepakati bersama, upaya penanggulangan di lapangan berisiko mengalami keterlambatan atau bahkan salah sasaran teknis.

Tantangan Disparitas Data Satelit Pemantau Karhutla

Selama ini, berbagai kementerian dan instansi teknis di Indonesia mengandalkan teknologi pencitraan dari satelit pemantau yang berbeda-beda. Penggunaan instrumen yang tidak seragam ini memicu munculnya perbedaan interpretasi jumlah maupun lokasi koordinat titik kebakaran hutan di wilayah terdampak.

“Saat ini setiap instansi mengambil data dari satelit yang berbeda-beda. Sehingga kami akan membahas bagaimana menyinkronkan perbedaan data dari satelit-satelit tersebut,” ujar Wamen LH Diaz Hendropriyono.

Beberapa satelit utama yang selama ini dijadikan rujukan pemantauan titik panas di Indonesia antara lain NOAA-20, Terra/Aqua, serta SNPP. Masing-masing satelit memiliki spesifikasi sensor, tingkat resolusi spasial, dan jadwal waktu perlintasan (orbit) yang berbeda. Akibatnya, angka indikasi titik panas yang dirilis oleh satu lembaga sering kali tidak senada dengan hasil pembacaan lembaga lainnya.

Mengadopsi Standar Tunggal ASEAN dan Verifikasi Lapangan

Guna mengatasi hambatan teknis akibat perbedaan sumber citra satelit tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pembentukan platform konsensus data tunggal. Diaz mencontohkan bagaimana kawasan regional telah menerapkan mekanisme terpadu untuk meminimalisasi keraguan data pemantauan lingkungan.

Pengalaman organisasi tingkat regional seperti ASEAN dalam memanfaatkan satu sumber data satelit utama dijadikan rujukan penting bagi pembenahan sistem domestik. Dengan mengintegrasikan sistem pemantauan di bawah satu rujukan yang disepakati, proses analisis informasi dapat berlangsung jauh lebih efisien. Integrasi data tunggal bukan sekadar urusan teknologis, melainkan fondasi utama bagi keselamatan ekologis nasional.

“Kalau data sudah sinkron, tentunya kami akan melakukan verifikasi lapangan lebih lanjut untuk segera ditindaklanjuti,” tegas Diaz.

Setelah penyelarasan data satelit berhasil diwujudkan, langkah mendesak berikutnya adalah verifikasi faktual di lapangan (ground checking). Tim satgas darat yang terdiri dari Manggala Agni dan unsur terkait dapat langsung bergerak menuju koordinat yang telah tervalidasi tanpa membuang waktu untuk melakukan klarifikasi silang laporan yang tumpang-tindih.

Fokus Penanganan Berkelanjutan di Kalimantan Timur

Wilayah Kalimantan Timur menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda integrasi data karhutla ini. Sebagai kawasan strategis nasional dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi serta menjadi penyangga utama lingkungan Ibu Kota Nusantara (IKN), penanganan karhutla di daerah ini memerlukan tingkat akurasi data yang sangat tinggi.

Melalui penyelarasan data satelit NOAA-20, Terra/Aqua, dan SNPP ini, seluruh pemangku kepentingan—mulai dari kementerian pusat, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum—diharapkan dapat mengacu pada peta jalan operasi yang sama. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan kecepatan respons tanggap darurat sekaligus menekan luas area kebakaran hutan di Indonesia secara signifikan.