JAKARTA — Pengamat Minta Pemerintah Hindari Kebijakan Populis BPIH 2027

Suasana pembahasan skema pembagian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Senayan kerap diwarnai ketegangan antara pertimbangan rasionalitas finansial dan tekanan publik. Di tengah bergulirnya usulan penetapan biaya haji untuk siklus mendatang, suara kritis menyeruak dari kalangan akademisi dan praktisi. Pemerintah bersama DPR diimbau untuk tidak mengambil langkah pintas demi meraih simpati publik semata melalui keputusan yang tampak murah di permukaan, namun rapuh secara finansial.

Pengamat Haji dan Umrah dari Pusat Pengkajian Haji dan Umrah (Puji), Ade Marfuddin, menegaskan pentingnya menjaga keadilan antar-generasi jemaah. Penetapan BPIH tidak boleh diposisikan sebagai panggung politik pencitraan yang mengorbankan masa depan pengelolaan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dilema Antara Popularitas dan Keberlanjutan Dana Haji

Isu penetapan ongkos haji selalu menjadi komoditas sensitif di Indonesia. Ketika pemerintah mengusulkan penurunan besaran biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah (Bipih), publik umumnya menyambut positif. Namun, jika penurunan tersebut ditutup dengan mengambil porsi Nilai Manfaat yang tidak rasional dari akumulasi hasil investasi BPKH, hal tersebut berpotensi memicu krisis keuangan di masa depan.

"Pemerintah dan DPR jangan terjebak pada kebijakan populis yang sekadar ingin menyenangkan jemaah yang berangkat tahun ini. Penetapan BPIH harus berbasis pada keadilan, rasionalitas hitungan komponen service, serta keberlanjutan dana haji bagi jutaan jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu," tegas Ade Marfuddin.

Dalam skema finansial haji ideal, rasio beban biaya harus terbagi secara proporsional. Jika subsidi dari nilai manfaat diberikan terlalu besar demi memungut ongkos murah dari jemaah berangkat, maka hak nilai manfaat milik jemaah yang masih mengantre puluhan tahun akan tergerus secara tidak adil.

Ancaman Terhadap Masa Depan Dana Kelolaan BPKH

Praktik penggunaan nilai manfaat berlebih di masa lalu telah menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola BPIH. Jika BPKH terus dipaksa menanggung beban subsidi yang disproportionate, solvensi keuangan haji nasional dapat terancam dalam jangka panjang. Penggunaan hasil efisiensi dan optimalisasi dana investasi seharusnya dialokasikan secara merata untuk menjaga nilai riil dari simpanan awal (setoran awal) seluruh jemaah.

Ade menambahkan bahwa reformasi struktur BPIH 2027 hendaknya difokuskan pada efisiensi komponen riil penyediaan layanan di Arab Saudi. Komponen seperti tiket pesawat, akomodasi di Makkah dan Madinah, layanan katering, hingga biaya Masya'ir harus dinegosiasikan secara ketat oleh Kementerian Agama agar harga dasar BPIH memang benar-benar dapat ditekan tanpa mengorbankan mutu pelayanan maupun menguras kas cadangan BPKH.

Rekomendasi Transparansi dan Efisiensi Komponen Biaya

Langkah terbaik yang perlu diambil pemerintah saat ini adalah menyajikan transparansi seluruh rincian komponen BPIH secara terbuka kepada masyarakat. Dibandingkan hanya memangkas porsi pembayaran jemaah demi popularitas, alangkah bijaknya jika pemerintah menekan pengeluaran operasional yang tidak mendesak.

Dengan formulasi BPIH yang rasional dan transparan, jemaah dipastikan mendapatkan kepastian pemberangkatan yang adil. "Prinsip istitha'ah (kemampuan) dalam berhaji tidak hanya berlaku dari sudut pandang jemaah individu, tetapi juga harus mencerminkan kemampuan tata kelola keuangan negara dalam menyelenggarakan ibadah secara aman dan berkelanjutan," tutup Ade.