JAKARTA — DPR Soroti Alokasi Kuota Haji 2024 yang Diduga Melanggar Undang-Undang

Pelaksanaan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M menyisakan catatan kritis yang mendalam terkait tata kelola dan kepatuhan hukum. Di balik kegembiraan masyarakat atas besarnya kuota keberangkatan, muncul perdebatan sengit mengenai dugaan penyimpangan regulasi dalam pembagian kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2024 menerima alokasi kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah, sehingga total kuota nasional membengkak menjadi 241.000 jemaah. Namun, kebijakan Kementerian Agama dalam mendistribusikan kuota tambahan ini dinilai sejumlah pakar hukum dan praktisi haji sebagai bentuk tindakan yang melangkahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dua Sisi Mata Uang Tambahan Kuota Haji

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji Indonesia telah diatur secara eksplisit. Pada Pasal 64 ayat (2), undang-undang menentukan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari total kuota haji Indonesia, sedangkan 92 persen sisanya ditujukan bagi jemaah haji reguler.

Namun, dalam praktiknya, Kementerian Agama mengalokasikan kuota tambahan sebanyak 20.000 tersebut dengan skema pembagian rata: 10.000 kuota untuk haji reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. Pembagian dengan rasio 50:50 ini memicu kontroversi substansial karena dianggap merugikan puluhan ribu jemaah reguler yang telah mengantre puluhan tahun.

"Pembagian kuota haji tambahan secara sepihak tanpa merujuk pada regulasi induk bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan blunder yuridis yang mencederai prinsip keadilan jemaah yang berada dalam antrean panjang," ujar Wagiman, Peneliti Umrah-Haji sekaligus Dosen Program Doktor Hukum UTA’45 Jakarta.

Polomik Pembagian Kuota dan Realisasi Angka

Ketidaksesuaian antara mandat undang-undang dan kebijakan operasional Kementerian Agama menimbulkan celah hukum yang signifikan. Berikut adalah perbandingan pembagian kuota tambahan berdasarkan ketentuan hukum versus eksekusi di lapangan:

Kondisi ini memperlihatkan bahwa terdapat pengalihan sebanyak 8.400 kuota dari porsi yang seharusnya menjadi hak jemaah haji reguler beralih ke jemaah haji khusus. Banyak pihak menilai pergeseran angka yang fantastis ini memicu dugaan adanya komersialisasi kuota haji secara terselubung.

Desakan Evaluasi Total dan Peran Pansus DPR

Pengamat haji dan pengurus asosiasi penyelenggara umrah dan haji (ASITA), Dodi Sudrajat, menegaskan bahwa tata kelola kuota harus mengedepankan kepastian hukum dan transparansi. Menurutnya, koordinasi teknis dengan otoritas Arab Saudi tidak boleh mengabaikan regulasi domestik yang menjadi dasar akuntabilitas publik.

Merespons dinamika ini, DPR RI telah membentuk Pansus Angket Haji untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut. Pansus berkomitmen memanggil pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi dasar hukum pembagian kuota 50:50 tersebut.

Langkah tegas ini diharapkan mampu membawa transparansi menyeluruh serta memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji Indonesia di masa depan agar tetap berada dalam koridor hukum yang akuntabel dan berkeadilan.