Isu Biaya Pendidikan Mencuat, dari Pungli MTs hingga Mitos 60.000 Gagal Kuliah

Dua isu mencuat bersamaan dan mengguncang ranah pendidikan nasional di pekan ini: viral dugaan pungutan liar (pungli) di MTs Negeri Kota Bekasi yang membebani orang tua dengan biaya jutaan rupiah, serta beredarnya narasi miring bahwa 60.000 calon mahasiswa gagal kuliah akibat faktor ekonomi. Keduanya memantik kemarahan warganet dan kekhawatiran publik akan semakin sulitnya akses pendidikan bagi kelompok rentan. Namun, di balik kegaduhan, terselip fakta, konteks, dan bantahan resmi yang perlu diurai secara dingin. Artikel ini merangkai kronologi, data, dan perspektif otoritas untuk menempatkan kedua cerita dalam bingkai utuh: benarkah biaya pendidikan kian mencekik?

Dugaan Pungli MTs Negeri Bekasi: Orang Tua Suarakan Beban

Rentetan keluhan mulai bergulir di platform media sosial pada awal pekan lalu. Sejumlah wali murid baru MTs Negeri di Kota Bekasi menyampaikan surat terbuka secara daring, menyatakan bahwa mereka dikenai serangkaian pembayaran yang tak wajar dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Nilainya bervariasi, namun rata-rata menembus Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per siswa. Rincian yang beredar mencakup uang gedung, uang seragam, uang buku, sampai sumbangan komite yang dibungkus seolah “sukarela" namun disertai tekanan halus.

"Kami diinfokan lewat grup WhatsApp paguyuban, kalau tidak dibayar sesuai tenggat, anak kami terancam tidak dapat nomor induk atau dihalangi ambil rapor nanti," tulis salah seorang orang tua dalam forum diskusi.

Kronologi Keluhan hingga Respons Dinas

1. 12 Juni 2025: Unggahan pertama mencuat di akun Facebook dan Twitter lokal. Tagar #PungliMTsBekasi ramai dalam hitungan jam.
2. 13 Juni: Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyatakan akan turun tangan. Kepala Dinas melalui pesan singkat mengklaim, "Tidak boleh ada pungutan apa pun di luar ketentuan PPDB gratis."
3. 14 Juni: Pihak sekolah membantah pungutan bersifat paksa. Wakil Kepala Bidang Humas MTs Negeri X (disamarkan) menegaskan bahwa seluruh biaya yang dimaksud adalah hasil rapat dan kesepakatan paguyuban untuk keperluan ekstrakurikuler serta peningkatan fasilitas, bukan pembayaran resmi yang wajib. "Siapa yang merasa keberatan bisa mengajukan keringanan atau tidak usah bayar," ujarnya.
4. 15 Juni: Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi menerima tiga laporan resmi dan berencana memanggil kepala sekolah serta perwakilan komite.

Dimensi Hukum dan Regulasi

Merujuk pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2024 tentang PPDB, sekolah negeri dilarang memungut biaya pendaftaran, biaya pembangunan, atau pungutan lain yang memberatkan. Sumbangan masyarakat baru diperbolehkan setelah masa PPDB usai dan harus bersifat sukarela, tidak mengikat, serta tidak menentukan hak peserta didik. Bila terbukti ada pungutan bertentangan dengan aturan, sanksi dapat menjerat mulai dari teguran tertulis hingga pencopotan jabatan kepala sekolah.

Di permukaan, kasus ini bermuara pada dilema klasik: paguyuban yang berinisiatif “menambal" kekurangan operasional sekolah negeri versus ketidakmampuan ekonomi sebagian wali murid. Namun, pola ini kerap dianggap celah legitimasi pungli oleh banyak pihak, termasuk Ombudsman RI yang sudah berkali-kali mengingatkan soal modus operasi serupa di berbagai daerah.

Lonjakan Isu Calon Mahasiswa Gagal Kuliah

Di tengah riuhnya berita pungli, narasi lain menyebar cepat di platform TikTok dan Instagram: 60.000 calon mahasiswa terpaksa batal mendaftar kuliah tahun ini akibat himpitan ekonomi. Angka tersebut dikutip dari data sejumlah lembaga swadaya tanpa verifikasi, dan langsung menjadi tajuk tajam: “Pemerintah Gagal Lindungi Pendidikan Tinggi."

Namun, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) segera meluruskan. Melalui siaran pers resmi, kementerian menegaskan bahwa data 60.000 calon mahasiswa itu merupakan rekapitulasi kondisi tahun 2024, bukan tahun berjalan. Juru bicara kementerian menjelaskan bahwa angka tersebut merujuk pada laporan dashboard administrasi penerimaan mahasiswa yang mencatat mahasiswa diterima namun tidak melakukan registrasi ulang karena beragam alasan: diterima di kampus lain, memilih kerja, masalah administratif, atau faktor ekonomi.

"Jadi bukan semata-mata faktor ekonomi. Dari total 60.000, hanya sekitar 15 persen yang menyebut kendala biaya sebagai alasan dominan. Selebihnya karena faktor pilihan dan administrasi," terang juru bicara dalam konferensi pers daring.

Tabel Perbandingan Data Dua Isu

Benang Merah: Psikologi Kecemasan Biaya Pendidikan

Dua fenomena di atas sesungguhnya menyimpan benang merah yang sama: meledaknya kecemasan publik terhadap ongkos menempuh pendidikan formal. Survei Lembaga Demografi UI awal 2025 menunjukkan bahwa 68% rumah tangga berpendapatan rendah merasa biaya pendidikan anak tetap menjadi pengeluaran paling mencekik setelah pangan dan tempat tinggal. Selain itu, program Indonesia Pintar dan KIP Kuliah dianggap masih belum menjangkau seluruh kelompok kurang mampu, berkat kompleksitas verifikasi dan sosialisasi yang tak merata.

Prof. Anita Rachman, pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Paramadina, menilai kedua isu ini sebagai sinyal darurat. "Masyarakat kita kini sangat sensitif terhadap isu biaya pendidikan. Satu celoteh di medsos bisa langsung dipercaya tanpa cek fakta, karena memang realitas di lapangan banyak yang merasakan beratnya biaya itu. Kasus MTs Bekasi dan mitos 60.000 mahasiswa gagal kuliah adalah dua sisi dari koin yang sama: ketidakpercayaan publik terhadap janji pendidikan gratis," ujarnya.

Pemerintah, di sisi lain, berupaya menenangkan riak dengan mempertegas regulasi dan percepatan audit dana BOS. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah menambahkan bahwa pihaknya akan menggelar program “Kota Sakti" (Sekolah Aman Biaya Transparan) di Bekasi sebagai pilot project untuk mencegah pungli berkedok partisipasi masyarakat. Sementara itu, Kemendiktisaintek berjanji menyosilasisasikan ulang skema KIP Kuliah dan jalur afirmasi agar calon mahasiswa tak mudah menyerah sebelum mencoba mendaftar. Apakah upaya ini mampu memadamkan bola liar? Semua bergantung pada konsistensi pengawasan dan ketegasan sanksi yang selama ini kerap tumpul.