Inflasi Naik ke 3,28 Persen, Pemerintah Daerah Diminta Bergerak Cepat

Angka inflasi tahunan Indonesia kembali menyentuh level 3,28 persen. Angka ini mungkin terdengar kecil di telinga awam, tetapi dampaknya terasa nyata di meja makan keluarga: harga beras, cabai, telur, dan minyak goreng yang perlahan tapi pasti menggerus isi dompet. Inilah alasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat pengendalian inflasi, terutama di sektor pangan dan wilayah yang mencatat kenaikan harga paling tajam.

Ibarat sebuah kapal besar, inflasi adalah gelombang yang tidak bisa diabaikan. Jika dibiarkan, gelombang itu bisa mengguncang daya beli masyarakat, menekan konsumsi rumah tangga, dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat bisa menyiapkan kompas, tetapi nahkoda di daerah—gubernur, bupati, dan wali kota—yang harus memastikan kapal tetap stabil di jalur yang benar.

Mengapa 3,28 Persen Bukan Sekadar Angka

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Angka 3,28 persen year-on-year (YoY) berarti rata-rata harga barang dan jasa pada tahun ini 3,28 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Meski masih berada di dalam rentang target Bank Indonesia (BI) sebesar 2,5 plus minus 1 persen, tren kenaikannya perlu diwaspadai.

Yang menjadi perhatian utama adalah inflasi pangan bergejolak atau volatile food. Kelompok ini mencakup komoditas seperti beras, cabai merah, bawang merah, telur ayam, dan daging. Sifatnya musiman, mudah dipengaruhi cuaca, distribusi, dan pola tanam. Ketika satu komoditas melonjak, efeknya bisa merembet ke komoditas lain karena biaya produksi ikut naik.

Data historis menunjukkan bahwa inflasi pangan menyumbang porsi terbesar dalam pembentukan inflasi umum di Indonesia. Karena itu, strategi pengendalian tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar sesaat. Diperlukan pendekatan ekosistem: dari hulu—benih, pupuk, irigasi—hingga hilir—distribusi, pergudangan, dan akses pasar.

“Pengendalian inflasi bukan pekerjaan satu kementerian. Ini kerja kolektif antara pusat, daerah, Bulog, dan pelaku pasar. Daerah dengan inflasi tinggi harus menjadi prioritas intervensi,” demikian pesan yang kerap disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional.

Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Ekosistem Pengendalian Harga

Pemerintah daerah memiliki alat yang sangat dekat dengan masyarakat. Pertama, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang sudah dibentuk di hampir semua provinsi dan kabupaten/kota. TPID bertugas memantau harga harian, menggelar operasi pasar, dan memastikan pasokan tetap lancar.

Kedua, belanja daerah. Alokasi anggaran untuk stabilisasi pangan, subsidi transportasi, dan bantuan sosial dapat meredam gejolak harga di tingkat konsumen. Ketiga, regulasi tata niaga lokal, misalnya penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas tertentu, meski implementasinya harus hati-hati agar tidak memicu kelangkaan.

Mendagri meminta Pemda fokus pada dua hal: sektor makanan dan daerah dengan inflasi tertinggi. Daerah yang bergantung pada pasokan dari luar wilayah, seperti kota-kota besar di Jawa, lebih rentan terhadap lonjakan harga karena terikat pada biaya logistik. Sementara daerah produsen menghadapi tantangan berbeda: panen yang tidak merata dan keterbatasan infrastruktur penyimpanan.

Langkah Konkret yang Bisa Diambil Daerah

Beberapa langkah taktis yang bisa segera diimplementasikan antara lain:

• Operasi pasar murah secara rutin di kecamatan dengan harga tertinggi, melibatkan Bulog dan distributor lokal.
• Kerja sama antardaerah untuk menjamin pasokan, misalnya kota bekerja sama dengan kabupaten penghasil beras atau cabai.
• Digitalisasi data harga melalui platform terintegrasi, sehingga intervensi bisa dilakukan sebelum harga melonjak.
• Diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas, seperti mendorong konsumsi jagung, singkong, atau sagu.
• Penguatan cadangan pangan daerah dengan membangun gudang dan sistem rotasi stok yang baik.

Teknologi juga memainkan peran penting. Pemanfaatan machine learning ( pembelajaran mesin) untuk memprediksi pola harga dan cuaca dapat membantu daerah mengambil keputusan lebih cepat. Beberapa daerah telah mengembangkan dashboard inflasi yang memadukan data pasar tradisional, laporan petani, dan informasi cuaca dari satelit. Ini adalah contoh nyata bagaimana deep tech (teknologi mendalam) bisa menyentuh persoalan dapur rumah tangga.

Yang Paling Rentan: Keluarga Berpenghasilan Rendah

Dampak inflasi tidak dirasakan sama oleh semua orang. Keluarga dengan penghasilan rendah menghabiskan porsi besar anggarannya untuk makanan. Ketika harga pangan naik, mereka harus mengurangi porsi protein, menunda pengobatan, atau menarik anak dari sekolah. Inflasi pangan adalah isu keadilan sosial, bukan sekadar statistik ekonomi.

Karena itu, koordinasi pusat-daerah harus disertai jaring pengaman sosial yang adaptif. Program bantuan pangan nontunai, subsidi tepat sasaran, dan penciptaan lapangan kerja lokal menjadi kunci agar daya beli tetap terjaga.

Pada akhirnya, angka 3,28 persen adalah peringatan sekaligus peluang. Peringatan bahwa tekanan harga masih nyata, dan peluang untuk membangun sistem pangan yang lebih tangguh, terintegrasi, dan berbasis data. Jika pemerintah daerah bergerak cepat dan tepat, inflasi bisa dikendalikan tanpa harus menekan pertumbuhan. Sebaliknya, jika lambat, gelombang kecil bisa berubah menjadi badai yang mahal secara sosial dan ekonomi.