lidia-susanto
Hanura Dukung Sanksi Tegas bagi Korporasi Terlibat Karhutla
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menegaskan dukungannya terhadap langkah pemerintah yang memberikan sanksi tegas bagi korporasi yang terbukti terlibat dalam aktivitas yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam pernyataan resminya, partai yang berideologi nasionalisme ini menilai bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk mencegah ulangnya bencana ekologis yang meresahkan tersebut.
Posisi Partai Terkait Isu Karhutla
Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang, menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah serius yang tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga berdampak buruk terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan keberanian dalam mengambil langkah-langkah preventif dan represif untuk menekan angka kebakaran hutan yang terjadi setiap tahunnya.
"Kami mendukung penuh langkah pemerintah yang memberikan sanksi tegas kepada korporasi yang terbukti melakukan pembukaan lahan secara ilegal atau praktik yang menyebabkan kebakaran hutan. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal keadaban dan tanggung jawab terhadap generasi masa depan," ujar Oesman dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta, Selasa (15/10).
Upaya Pencegahan yang Perlu Ditingkatkan
Menurut Hanura, pencegahan kebakaran hutan tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga melalui upaya-upaya preventif yang lebih komprehensif. Partai ini menyoroti pentingnya percepatan program revitalisasi lahan gambut, peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi kebakaran, serta peningkatan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan.
"Kami mendorong pemerintah untuk lebih proaktif dalam melakukan pendataan dan pemantauan lahan-lahan rawan kebakaran. Selain itu, perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola masalah ini. Tidak boleh ada lagi praktik 'pencari untung' di atas penderitaan rakyat karena bencana asap," tambah Oesman.
Sanksi yang Diberikan Pemerintah
Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah menyatakan akan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan-perusahaan terkait yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan. Sanksi tersebut mencakup pencabutan izin usaha, pembekuan operasional, serta sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti bersalah.
"Kami menilai langkah ini tepat dan sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Namun, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan adil, sehingga tidak ada yang merasa dij unfairly," ujar Sekretaris Jenderal Hanura, Alvin Lie.
Dampak Karhutla terhadap Ekonomi dan Kesehatan
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara berkala memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Asap tebal yang menutupi langit di berbagai daerah tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari tetapi juga menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
Sementara itu, secara ekonomi, bencana ini merugikan sektor pariwisata, pertanian, dan transportasi. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kerugian akibat karhutla setiap tahunnya mencapai triliunan rupiah, belum lagi dampak jangka panjang terhadap kehilangan biodiversitas dan degradasi lahan.
Peran Masyarakat dan Korporasi
Hanura menekankan bahwa pencegahan kebakaran hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan komitmen dari seluruh pihak, termasuk korporasi dan masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor perkebunan dan kehutanan diimbau untuk mematuhi aturan yang berlaku dan menerapkan praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan.
"Kami juga mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungan, baik melalui program gotong royong penanaman pohon maupun melaporkan praktik-praktik curang yang merusak lingkungan. Soliditas semua pihak kunci utama dalam menyelesaikan masalah ini," pungkas Oesman Sapta Odang.
Comments (0)