Gugatan Cerai Wardatina Mawa Dikabulkan, Hakim Tetapkan Nafkah Anak Rp 3 Juta

Jakarta — Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam resmi mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Wardatina Mawa terhadap Insanul Fahmi. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang berlangsung pada Rabu (8/7/2026), menandai babak akhir dari proses hukum yang telah berjalan. Keputusan ini tidak hanya mengesahkan perceraian, tetapi juga menetapkan sejumlah kewajiban finansial dan hak asuh anak yang harus dipenuhi oleh pihak tergugat.

Kuasa hukum Wardatina Mawa, Muhammad Idrus, menjelaskan rincian putusan tersebut dalam sebuah wawancara daring pada Kamis (9/7/2026).

“Putusan tadi dari Majelis Hakim itu menerima gugatan penggugat sebagian. Pertama, perceraian dikabulkan. Yang kedua, hak asuh anak dikabulkan. Kemudian menetapkan nafkah anak sebesar Rp 3 juta. Lalu kemudian mut'ah sebesar Rp 46.200.000 dan iddah sebesar Rp 30 juta,” ujar Idrus.

Bagi banyak orang awam, istilah seperti mut'ah dan iddah mungkin terdengar asing. Secara sederhana, mut'ah adalah pemberian wajib dari mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk kompensasi atau “pesangon” emosional pasca-perceraian. Sementara itu, nafkah iddah adalah biaya hidup yang diberikan selama masa tunggu (iddah) sekitar tiga bulan bagi perempuan setelah bercerai, untuk memastikan tidak adanya kehamilan dan memberikan waktu transisi. Kedua ketentuan ini diatur dalam hukum Islam dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan pengadilan agama.

Yang menarik dari putusan ini adalah angka nafkah anak sebesar Rp 3 juta per bulan. Jika kita lihat dari perspektif ekonomi rumah tangga, angka ini mencerminkan perhitungan standar biaya hidup anak yang disepakati pengadilan. Hakim biasanya mempertimbangkan kebutuhan anak, kemampuan finansial ayah, serta kebiasaan hidup sebelum perceraian terjadi. Penetapan jumlah yang spesifik seperti ini juga berfungsi seperti “algoritma” keadilan—ada variabel input (pendapatan, kebutuhan anak) yang menghasilkan output (nominal nafkah).

Selain itu, hak asuh anak yang dimenangkan oleh Wardatina Mawa menegaskan prinsip hukum keluarga bahwa kepentingan terbaik anak, terutama yang masih di bawah umur, sering kali jatuh pada ibu. Namun, putusan ini juga memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi secara finansial melalui nafkah yang menjadi tanggung jawab ayah.

Proses persidangan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan di Indonesia menangani perkara keluarga dengan pendekatan yang cukup terstruktur. Setiap gugatan, jawaban, bukti, dan saksi ibarat potongan data yang diproses oleh majelis hakim untuk menghasilkan putusan final. Transparansi melalui wawancara kuasa hukum juga membantu publik memahami logika di balik angka-angka yang diputuskan.

Secara keseluruhan, putusan ini menjadi preseden kecil yang menegaskan kembali bagaimana hukum melindungi hak perempuan dan anak pasca-perceraian, sekaligus memberikan kepastian atas kewajiban mantan suami. Bagi pasangan yang sedang menghadapi proses serupa, kasus ini bisa menjadi gambaran tentang apa yang bisa diharapkan dari proses persidangan di pengadilan agama.