Andra Soni: Profil dan Kinerja Gubernur Banten

Profil Singkat

Andra Soni lahir di Pandeglang, 12 Maret 1969. Ia menamatkan pendidikan sarjana di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dan meraih gelar magister manajemen dari universitas yang sama. Sebelum menduduki jabatan Gubernur, ia dikenal sebagai birokrat senior di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten serta memiliki pengalaman panjang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Latar belakangnya sebagai perencana pembangunan memberi warna teknokratis pada setiap kebijakan ekonominya.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjadi Gubernur Banten periode 2025–2030, Andra Soni menjabat sebagai Kepala Bappeda Provinsi Banten selama satu dekade (2012–2022). Dalam kapasitas itu, ia mengarsiteki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi fondasi transformasi ekonomi wilayah tersebut. Selanjutnya ia dipercaya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Banten (2022–2024) sebelum akhirnya memenangkan kontestasi politik pada Pilkada Serentak 2024. Pengalaman panjang di sektor perencanaan dan penganggaran membuat investor memandangnya sebagai figur yang memahami peta jalan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kinerja dan Program Unggulan

Di bawah kepemimpinan Andra Soni, APBD Banten tahun anggaran 2026 mencapai Rp11,2 triliun, meningkat 6,8 persen dari tahun sebelumnya. Alokasi belanja modal difokuskan pada infrastruktur konektivitas, dukungan kawasan industri, dan penguatan layanan dasar yang menunjang iklim usaha. Program unggulan yang langsung bersinggungan dengan dunia bisnis meliputi:

• Banten Investment Single Window 4.0 – platform digital terintegrasi untuk perizinan berusaha, insentif fiskal, dan konsultasi investasi. Waktu penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) terpangkas menjadi maksimal tiga jam kerja, sedangkan izin prinsip proyek berskala besar diproses dalam tujuh hari.
• Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung 2.0 – revitalisasi dengan perluasan zona industri pengolahan hasil laut dan logistik terintegrasi. Realisasi investasi di KEK ini pada 2025 tercatat Rp1,7 triliun, ditopang oleh insentif tax holiday dan kemudahan lahan.
• Proyek Tol Serang–Anyer Cepat – pembangunan jalan tol sepanjang 38 kilometer yang akan memangkas waktu tempuh kawasan industri Cilegon–Anyer dari 2,5 jam menjadi 45 menit. Konstruksi dimulai triwulan keempat 2025 dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp4,9 triliun.
• Banten Logistics Hub – pengembangan Pelabuhan Bojonegara sebagai simpul logistik penyeimbang Pelabuhan Merak. Dermaga kontainer tahap pertama berkapasitas 500.000 TEUs mulai beroperasi pada Juni 2026, didukung akses double track kereta barang menuju kawasan industri timur Banten.

Dari sisi kemudahan berusaha, Pemerintah Provinsi Banten meluncurkan kebijakan Zero Retribution Quasi-Tax yang menghapus 74 jenis retribusi daerah bernuansa pajak. Langkah ini menekan biaya kepatuhan (compliance cost) pelaku usaha hingga 18 persen, sekaligus mendongkrak peringkat Banten dalam survei kemudahan berbisnis nasional menjadi peringkat ke-5 pada 2026, naik dari posisi ke-12 pada 2023.

Realisasi investasi Banten pada 2025 mencapai Rp85,3 triliun, terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri Rp42,1 triliun dan Penanaman Modal Asing Rp43,2 triliun. Sektor manufaktur, terutama petrokimia dan baja, mendominasi dengan kontribusi 57 persen. Andra Soni secara personal memimpin delegasi misi dagang dan investasi ke Tiongkok, Korea Selatan, dan Timur Tengah, menghasilkan komitmen investasi baru senilai Rp12 triliun dalam dua tahun pertama masa jabatannya.

“Kami ingin Banten menjadi provinsi dengan biaya kepastian terendah. Investor tidak boleh dibebani ketidakjelasan regulasi dan ekonomi biaya tinggi. Itu filosofi dasar setiap peraturan daerah yang kami terbitkan,” tegas Andra Soni di hadapan 200 pelaku usaha dalam forum CEO Breakfast Banten 2025.

Tantangan dan Harapan

Meski mencatat kemajuan, Pemerintah Provinsi Banten masih menghadapi sejumlah persoalan struktural. Ketimpangan antara koridor industri utara (Tangerang–Cilegon) dan selatan (Lebak–Pandeglang) tetap lebar. Indeks pembangunan manusia di selatan masih tertinggal, sementara kawasan utara mulai mengalami tekanan ketersediaan lahan dan air baku. Banjir tahunan di pesisir timur juga mengganggu rantai pasok logistik, menuntut investasi besar pada sistem drainase dan normalisasi sungai.

Pelaku usaha berharap Gubernur Andra Soni mampu mempercepat integrasi perizinan kabupaten/kota ke dalam sistem provinsi agar praktik pungutan liar yang masih terjadi di simpul bi