DPR Nyatakan Perang terhadap Bullying dan Siapkan Revisi UU Perlindungan Anak
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa perang terhadap praktik perundungan atau bullying tidak boleh berhenti pada pernyataan sikap. Menurut...

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa perang terhadap praktik perundungan atau bullying tidak boleh berhenti pada pernyataan sikap. Menurutnya, komitmen melindungi anak dari segala bentuk kekerasan wajib diterjemahkan menjadi langkah konkret, termasuk menyiapkan payung hukum yang lebih tajam melalui revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Pernyataan itu disampaikan Terdepan.id di Jakarta, menyusul maraknya kasus perundungan yang berujung pada dampak psikologis berat bagi korban.
Dasco menilai bahwa persoalan kekerasan terhadap anak kini bergeser karakter. Jika dulu perundungan identik dengan kekerasan fisik di lingkungan sekolah, kini praktik serupa merambah ruang digital melalui perundungan siber, penyebaran konten mempermalukan korban, hingga pengucilan sosial yang terorganisasi di grup percakapan. Perubahan lanskap inilah yang membuat regulasi lama dianggap belum cukup responsif.
Dari Pernyataan Sikap Menuju Perubahan Regulasi
Menurut Dasco, DPR tengah membahas revisi undang-undang perlindungan anak untuk memperkuat sejumlah titik lemah. Salah satu fokus utamanya adalah kejelasan definisi perundungan, sehingga aparat penegak hukum dan sekolah memiliki rujukan tunggal ketika menangani laporan. Selama ini, banyak kasus berhenti di tengah jalan karena perundungan dianggap sekadar "kenakalan anak" dan bukan pelanggaran serius.
"Komitmen melawan kekerasan terhadap anak harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya seremoni dan imbauan moral," kata Dasco, seperti dikutip Terdepan.id.
Ia menyoroti pentingnya mekanisme pelaporan yang aman. Banyak korban enggan bersuara karena takut menghadapi pembalasan pelaku atau stigma dari lingkungan sekolah. Karena itu, revisi diarahkan pada penguatan prosedur pengaduan, perlindungan bagi pelapor, serta kewajiban satuan pendidikan membentuk tim penanganan yang bekerja sesuai standar.
Ekosistem Digital sebagai Medan Baru
Dalam perspektif yang lebih luas, perundungan hari ini berlangsung dalam ekosistem yang saling terhubung antara sekolah, keluarga, dan platform digital. Sebuah insiden di ruang kelas dapat berlanjut menjadi gelombang tekanan di media sosial dalam hitungan jam, dengan jangkauan yang jauh melampaui dinding sekolah. Kondisi ini menuntut pendekatan lintas sektor: regulasi, literasi digital, dan pengawasan platform yang berjalan seiring.
Dasco menilai penyelesaian tidak bisa hanya dibebankan kepada guru. Diperlukan kewajiban yang jelas bagi pengelola platform untuk menangani konten yang merendahkan anak, sekaligus memperkuat peran keluarga sebagai lapisan pertahanan pertama. Tanpa itu, upaya pencegahan berisiko berjalan sendiri-sendiri tanpa efek jera.
Poin Kunci yang Diperjuangkan
- Definisi hukum yang tegas mengenai perundungan fisik, verbal, sosial, dan siber agar tidak multitafsir.
- Perlindungan bagi pelapor dan korban, termasuk pendampingan psikologis yang terjangkau.
- Kewajiban sekolah membentuk tim penanganan dan prosedur pelaporan yang transparan.
- Akuntabilitas platform digital dalam menangani konten yang menyerang anak.
- Efek jera melalui sanksi yang proporsional, dengan tetap memperhatikan kepentingan rehabilitasi anak pelaku.
Yang patut dicatat, lanjut Dasco, pendekatan hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman. Anak yang menjadi pelaku juga perlu dibina agar siklus kekerasan tidak berulang. Prinsip keadilan restoratif dinilai lebih relevan dalam banyak kasus, sepanjang korban memperoleh pemulihan yang layak dan pelaku menjalani proses pembinaan.
Ujian Sesungguhnya Ada di Implementasi
Publik menantikan apakah revisi ini benar-benar berujung pada perubahan yang terasa di lapangan. Sebab, sejarah kebijakan perlindungan anak di Indonesia menunjukkan bahwa masalah utama sering kali bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada penegakan yang tidak konsisten dan anggaran pendampingan yang minim. Regulasi yang baik perlu disertai tenaga konselor di sekolah, layanan pengaduan daerah yang aktif, serta data kasus yang terbuka bagi publik.
Jika janji perang terhadap perundungan diwujudkan dengan urgensi legislasi, pengawasan yang konsisten, dan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, serta platform digital, maka revisi undang-undang ini berpotensi menjadi titik balik. Terdepan.id akan terus memantau perkembangan pembahasan di parlemen dan memastikan setiap janji perlindungan anak dapat diuji secara terbuka.



