China Menolak Tegas Ancaman Sanksi AS atas Dagang dengan Iran

Mengapa perdebatan diplomatik antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia perlu diperhatikan warga biasa? Ibarat seperti dua pengelola pasar raya yang bertengkar soal siapa boleh bertransaksi dengan pedagang mana: kalaupun kita hanya pembeli kecil, harga barang di rak tetap berpotensi ikut naik. Sengketa yang menyentuh urusan energi dan jalur perdagangan global dapat menggerakkan harga minyak mentah, biaya logistik, hingga stabilitas nilai tukar, sehingga dampaknya bisa terasa sampai ke meja makan.

Pemerintah China menyampaikan keberatan tegas terhadap langkah Amerika Serikat (AS) yang mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara maupun perusahaan yang tetap menjalin kerja sama dagang dengan Iran. Beijing menilai ancaman tersebut sebagai tekanan sepihak yang tidak dibenarkan hukum internasional, sekaligus pelanggaran atas kedaulatan setiap negara untuk memilih mitra perdagangannya sendiri. Menurut pihak China, kerja sama ekonomi normal antarnegara tidak boleh dijadikan alasan intervensi atau paksaan dari pihak ketiga.

Akar Masalah: Sanksi Sepihak versus Perdagangan Normal

Konflik ini bukan hal baru. Sejak AS keluar dari JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action atau rencana aksi komprehensif bersama), yaitu kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan sejumlah kekuatan dunia, Washington menjalankan kebijakan tekanan maksimal terhadap Teheran. Salah satu senjatanya adalah sanksi sekunder, yakni ancaman hukuman bagi pihak ketiga, bukan hanya Iran, yang tetap bertransaksi dengan sektor energi Iran. Ibarat seperti aturan klub yang ditulis satu anggota, lalu dipaksakan berlaku bagi seluruh penghuni gedung, meski mereka tidak pernah setuju menjadi anggota.

China menolak logika tersebut. Bagi Beijing, perdagangan dengan Iran adalah urusan normal antara dua negara berdaulat yang berlangsung dalam koridor hukum internasional. Pemerintah di Beijing juga berulang kali menegaskan bahwa kebijakan tekanan maksimal justru memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah, bukan menyelesaikan masalahnya. Posisi ini konsisten dengan semangat yang sering diusung China dalam forum internasional: menolak dominasi satu negara dan mendorong tatanan dunia yang lebih beragam atau multipolar.

Taruhan Ekonomi yang Besar

Yang membuat perdebatan ini tidak bisa dianggap enteng adalah besarnya kepentingan ekonomi yang dipertaruhkan. China tercatat sebagai mitra dagang terbesar Iran, dengan minyak mentah sebagai komoditas utama yang mengalir dari Teheran ke pabrik-pabrik dan pembangkit listrik di daratan Tiongkok. Minyak dan gas menyumbang porsi terbesar dari nilai ekspor Iran, dan sebagian besar komoditas tersebut diperkirakan berakhir di pasar Asia, dengan China sebagai pembeli utama.

Di sisi lain, AS memiliki instrumen sanksi yang luas, mencakup pembekuan aset, larangan akses ke sistem keuangan berbasis dolar AS, hingga pembatasan terhadap perusahaan pelayaran dan asuransi yang mengangkut komoditas Iran. Ibarat seperti jalan tol utama dunia yang gerbangnya dikuasai satu pihak: negara lain boleh lewat, tetapi harus siap menanggung risiko jika dianggap melanggar aturan yang ditetapkan sendirian oleh pengelola gerbang tersebut.

Bagi perusahaan global, situasi ini menciptakan dilema yang mahal. Mereka harus memilih antara akses ke pasar konsumen terbesar di dunia atau akses ke sistem keuangan dolar yang mendominasi perdagangan internasional. Banyak korporasi multinasional memilih menarik diri dari Iran demi melindungi bisnis mereka di pasar Amerika, meskipun secara hukum negara asal mereka tidak mengadopsi sanksi tersebut.

Mengapa Ini Penting bagi Kita

Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perseteruan ini bukan sekadar tontonan diplomatik. Harga energi yang tidak stabil langsung memengaruhi biaya produksi, tarif angkutan, dan inflasi. Ketegangan di kawasan penghasil minyak seperti Timur Tengah berpotensi menaikkan harga minyak mentah dunia, dan kenaikan tersebut merambat ke harga bahan bakar, listrik, hingga pangan yang bergantung pada transportasi.

Ada pula pelajaran soal arah tatanan ekonomi global. Ketika satu negara memakai kekuatan finansialnya untuk mengatur siapa boleh berdagang dengan siapa, negara lain mulai membangun jalur alternatif: pembayaran dalam mata uang lokal, sistem keuangan independen, serta kemitraan dagang yang menghindari titik kontrol negara lain. Pengembangan mekanisme pembayaran non-dolar oleh sejumlah negara Asia adalah contoh nyata dari inovasi yang lahir justru karena tekanan.

Ke depan, dua skenario terbuka. Pertama, kedua pihak menurunkan suhu dan mencari jalan kompromi melalui diplomasi, sehingga pasar tenang kembali. Kedua, ancaman sanksi benar-benar dijalankan, memicu balasan dari Beijing dan memperlebar retakan ekonomi global. Bagi pengamat, satu hal pasti: era ketika perdagangan dunia bisa diatur lewat dekrit satu negara semakin dipertanyakan, dan pertarungan pengaruh antara Washington dan Beijing akan terus menjadi variabel utama yang menentukan harga barang yang kita bayar setiap hari.