BPS Kaji Pemanfaatan Data Pajak demi Tingkatkan Akurasi Penerima Bansos

Badan Pusat Statistik (BPS) tengah mengkaji secara mendalam peluang integrasi dan pemanfaatan data perpajakan guna menyempurnakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah strategis ini dirancang untuk mengukur profil pendapatan masyarakat secara lebih komprehensif dan objektif, sekaligus memastikan program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah disalurkan tepat sasaran.

Kajian integrasi data lintas sektor ini menjadi terobosan penting di tengah kebutuhan validasi data penerima manfaat yang dinamis. Selama ini, penetapan kelompok rentan dan miskin kerap menghadapi tantangan verifikasi lapangan, terutama terkait transparansi pendapatan riil rumah tangga. Pemanfaatan rekam jejak administrasi perpajakan dinilai dapat menjadi salah satu instrumen verifikasi silang (cross-check) yang efektif untuk memitigasi anomali data.

Integrasi Data Perpajakan demi Efektivitas Bantuan Sosial

Pemanfaatan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dinilai memiliki potensi besar untuk melengkapi variabel survei sosial ekonomi yang selama ini dihimpun BPS melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Melalui basis data pajak, profil penghasilan, kepemilikan aset bernilai, hingga rekam kewajiban fiskal individu dapat dijadikan parameter tambahan dalam pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Penyelarasan basis data administratif, termasuk sektor perpajakan, merupakan instrumen krusial dalam memperkuat akurasi DTSEN agar tidak terjadi tumpang tindih maupun distorsi dalam penetapan target perlindungan sosial," ungkap perwakilan BPS dalam penjelasannya mengenai arah kebijakan interoperabilitas data nasional.

Integrasi ini diarahkan untuk menekan dua masalah mendasar dalam distribusi perlindungan sosial, yakni exclusion error (masyarakat miskin yang berhak namun tidak terdata) dan inclusion error (masyarakat mampu yang justru terdaftar sebagai penerima manfaat). Dengan rekam data pajak, masyarakat berpendapatan di atas ambang batas kemiskinan dapat secara otomatis teridentifikasi dan dieksklusikan dari skema bantuan reguler.

Tantangan Validasi dan Manfaat Pemanfaatan Data Lintas Sektor

Kendati menawarkan keunggulan akurasi, BPS menyadari bahwa pemanfaatan data pajak memiliki keterbatasan karakteristik demografis, mengingat sebagian besar kelompok miskin ekstrem berada di sektor informal yang belum tercakup dalam ekosistem wajib pajak formal. Oleh sebab itu, data pajak tidak akan dijadikan satu-satunya tolok ukur tunggal, melainkan komplemen penguat data multi-sumber.

Berikut adalah sejumlah manfaat utama dari integrasi data perpajakan dalam kerangka DTSEN:

• Peningkatan Presisi Target: Mengidentifikasi profil ekonomi riil wajib pajak perorangan guna memvalidasi kelayakan penerima bantuan.
• Efisiensi Anggaran Negara: Mencegah kebocoran anggaran bantuan sosial akibat ketidaktepatan data sasaran.
• Interoperabilitas Basis Data: Mempercepat realisasi Satu Data Indonesia melalui keterhubungan sistem data antar-lembaga negara.
• Pembaruan Berkala: Memfasilitasi mekanisme pemutakhiran data yang lebih dinamis berbasis transaksi administrasi resmi.

BPS menegaskan bahwa seluruh proses pertukaran dan pemanfaatan data ini akan senantiasa tunduk pada regulasi kerahasiaan data perpajakan serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penyelarasan teknis, standardisasi protokol keamanan data, dan mekanisme pembagian informasi antar-instansi terus dimatangkan agar penguatan tata kelola bansos dapat segera terwujud secara transparan dan akuntabel.