lidia-susanto
Kemunculan sebuah billboard di Tel Aviv, Israel, yang menyerukan Wali Kota New York Zohran Mamdani untuk “kembali ke Gaza” bukan sekadar aksi protes lokal. Peristiwa ini menyentuh saraf yang jauh lebih dalam: bagaimana teknologi visual luar ruang, politik identitas, dan jaringan diaspora kini saling terhubung dalam hitungan jam. Bagi pembaca awam, ini penting karena menunjukkan bahwa pesan politik tidak lagi hanya beredar di ruang rapat atau media sosial, tetapi hadir secara fisik di jalanan kota dan langsung menjadi konsumsi global melalui platform digital.
Ibarat seperti papan reklame yang dulu hanya dilihat pengendara di satu persimpangan, kini satu billboard bisa “terbang” ke seluruh dunia lewat kamera ponsel, algoritma media sosial, dan agregator berita. Dalam konteks ini, billboard Tel Aviv menjadi contoh nyata bagaimana teknologi mengubah cara pesan politik diproduksi, disebarkan, dan ditafsirkan.
Dari Jalanan Tel Aviv ke Algoritma Global
Secara teknis, billboard modern adalah bagian dari ekosistem digital out-of-home (DOOH), yaitu iklan luar ruang yang dapat dikendalikan secara terpusat. Sistem ini memungkinkan pengiklan mengganti konten dalam hitungan menit, menargetkan waktu tertentu, bahkan menyesuaikan pesan berdasarkan lokasi. Implementasi seperti ini membuat pesan politik dapat muncul secara strategis, lalu dengan cepat difoto dan diunggah ke platform seperti X, Instagram, dan TikTok.
Di sinilah algoritma bekerja. Konten yang memicu emosi kuat—terutama isu identitas, konflik, dan diaspora—cenderung mendapat jangkauan lebih besar. Machine learning (pembelajaran mesin) pada platform media sosial memprediksi konten mana yang akan ditonton lebih lama, dibagikan, dan dikomentari. Akibatnya, sebuah billboard lokal bisa menjadi peristiwa global dalam waktu kurang dari 24 jam, tanpa perlu liputan media arus utama.
Fenomena ini bukan hal baru, tetapi skalanya terus meningkat. Menurut data industri DOOH global, belanja iklan luar ruang digital tumbuh rata-rata dua digit per tahun dalam lima tahun terakhir, dengan nilai pasar yang kini menembus puluhan miliar dolar AS. Artinya, ruang publik fisik dan ruang digital makin menyatu, menciptakan apa yang disebut para peneliti sebagai “ruang hibrida”.
Mamdani, Diaspora, dan Tekanan Politik Lintas Negara
Zohran Mamdani, Wali Kota New York, adalah figur yang merepresentasikan generasi baru politikus diaspora. Latar belakangnya sebagai keturunan Uganda-India dan identitasnya sebagai Muslim progresif menjadikannya simbol bagi sebagian kelompok, sekaligus sasaran bagi kelompok lain. Seruan agar ia “kembali ke Gaza” menyiratkan pesan yang lebih luas: pertanyaan tentang loyalitas, tempat asal, dan siapa yang berhak berbicara tentang suatu konflik.
Dalam kajian teknologi dan komunikasi politik, pesan seperti ini sering disebut “othering”—proses menempatkan seseorang di luar kelompok “kita”. Billboard menjadi medium yang sangat efektif karena sifatnya publik, visual, dan sulit diabaikan. Berbeda dengan cuitan di media sosial yang bisa di-scroll, billboard memaksa orang melihatnya secara fisik.
Namun, dampaknya tidak berhenti di Tel Aviv atau New York. Jaringan diaspora di London, Toronto, Berlin, dan Jakarta turut merespons. Di sinilah platform digital berperan sebagai ruang negosiasi makna. Ada yang membaca billboard itu sebagai kritik politik yang sah, ada pula yang melihatnya sebagai serangan identitas. Perdebatan ini kemudian masuk ke ruang akademik, redaksi media, dan percakapan sehari-hari.
Efisiensi Disrupsi atau Polarisasi Baru?
Dari sisi efisiensi, teknologi DOOH dan media sosial memberi keuntungan besar bagi aktor politik: biaya rendah, jangkauan luas, dan kecepatan tinggi. Sebuah pesan dapat diproduksi, dipasang, dan menjadi viral dalam satu siklus berita. Namun, ada sisi gelap yang perlu dicatat. Disrupsi informasi semacam ini sering kali mengorbankan nuansa. Konflik kompleks dipadatkan menjadi slogan pendek yang mudah dipahami tetapi sulit diverifikasi.
Para peneliti komunikasi mengingatkan bahwa ketika pesan identitas beredar tanpa konteks, risiko polarisasi meningkat. Penelitian tentang virality menunjukkan bahwa konten yang memicu kemarahan dan rasa keterancaman mendapat engagement lebih tinggi dibandingkan konten yang menenangkan. Artinya, insentif platform digital tidak selalu selaras dengan kebutuhan akan dialog yang sehat.
Bagi pembaca awam, ada beberapa pelajaran praktis. Pertama, kenali bahwa billboard dan konten viral adalah bagian dari strategi komunikasi, bukan cerminan tunggal realitas. Kedua, periksa konteks sebelum membagikan. Ketiga, sadari bahwa teknologi bukan netral; ia membentuk cara kita melihat dan merespons isu politik.
Masa Depan Ruang Publik Hibrida
Ke depan, kita bisa memperkirakan makin banyak pesan politik yang memanfaatkan billboard pintar, augmented reality (AR), dan lokasi berbasis data. Pengembangan ini membuka peluang baru bagi partisipasi politik, tetapi juga tantangan baru bagi regulasi dan etika. Kota-kota besar mungkin perlu aturan lebih jelas tentang konten luar ruang, sementara platform digital perlu memperbaiki cara menangani konten yang menargetkan identitas kelompok tertentu.
Dalam kasus Tel Aviv, yang terlihat adalah billboard. Tetapi yang sedang diuji adalah bagaimana masyarakat global—termasuk Indonesia—memahami hubungan antara inovasi, kebebasan berekspresi, dan tanggung jawab sosial. Tanpa literasi digital yang kuat, ruang publik hibrida bisa menjadi arena saling menyerang, bukan tempat untuk berdialog.
Pada akhirnya, teknologi tidak menentukan apakah kita akan lebih bijak atau lebih terpecah. Ia hanya mempercepat apa yang sudah ada. Pertanyaannya, apakah kita siap menggunakan kecepatan itu untuk memahami, bukan sekadar menghakimi?
Comments (0)