Internasional21 November 20266 dibaca

Akademisi Usulkan Pembentukan Peradilan Khusus untuk Sengketa Pilkada

Wacana pembentukan lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa pemilihan kepala daerah kembali mencuat di ruang diskusi hukum tata negara. Gagasan itu...

A
Administrator
Editor Internasional
Akademisi Usulkan Pembentukan Peradilan Khusus untuk Sengketa Pilkada

Wacana pembentukan lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa pemilihan kepala daerah kembali mencuat di ruang diskusi hukum tata negara. Gagasan itu disuarakan oleh Agus Widjajanto, doktor ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran, yang menilai bahwa penyelesaian perselisihan hasil pilkada selama ini menumpuk pada satu institusi yang sama dengan perkara pemilu nasional. Menurutnya, beban perkara yang datang dalam gelombang besar dan tenggat waktu yang sangat pendek membuat penanganan sengketa pilkada rentan kehilangan kedalaman pembahasan.

Selama ini, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diselesaikan melalui mekanisme yang menginduk pada Mahkamah Konstitusi. Lembaga itu memang dirancang sebagai penjaga konstitusi, namun dalam praktiknya harus menangani perkara pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada dalam rentang waktu yang berdekatan. Akibatnya, majelis hakim bekerja di bawah tekanan waktu ekstrem, sementara jumlah perkara yang harus diputus bisa mencapai ratusan dalam satu siklus elektoral.

Beban Peradilan dan Kualitas Putusan

Inti argumen pengusul bukan sekadar soal jumlah perkara, melainkan soal mutu penalaran hukum. Sengketa pilkada sering melibatkan persoalan teknis yang rumit: selisih perolehan suara, dugaan pelanggaran administrasi yang berujung pada sengketa hasil, perselisihan penetapan suara sah, hingga dalil pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Perkara seperti ini menuntut pemeriksaan bukti yang teliti, termasuk pendalaman dokumen dan keterangan saksi di tingkat kabupaten maupun kota.

Peradilan yang hanya diberi ruang beberapa pekan untuk memutus perkara kompleks berisiko menghasilkan putusan yang benar secara prosedur, tetapi kurang mendalam secara substansi. Karena itu, dibutuhkan lembaga yang memang dibentuk khusus untuk mengadili sengketa pilkada, dengan hakim yang memiliki keahlian di bidang hukum pemilu dan pemerintahan daerah.

Dalam gagasan yang diajukan, badan peradilan khusus itu tidak dimaksudkan untuk mengambil alih seluruh kewenangan konstitusional yang sudah ada. Ia lebih diarahkan sebagai rumah baru bagi sengketa hasil pilkada, sehingga lembaga konstitusi dapat berkonsentrasi pada perkara pengujian undang-undang dan sengketa pemilu nasional.

Rancangan yang Diusulkan

  • Kompetensi terbatas: peradilan khusus hanya mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, tidak mencampuri sengketa proses di lembaga penyelenggara pemilu.
  • Hakim bersertifikasi: majelis diisi hakim dengan pelatihan khusus hukum pemilu dan pemerintahan daerah, dibantu tenaga ahli untuk perkara yang membutuhkan analisis data perolehan suara.
  • Prosedur dipercepat: tenggat pemeriksaan dan pembacaan putusan dirancang sejak awal agar tidak bergantung pada beban perkara lembaga lain.
  • Putusan final dan mengikat: keputusan bersifat akhir, dengan kewajiban menyertakan pertimbangan hukum yang terperinci sebagai bentuk akuntabilitas publik.
  • Pembinaan satu atap: secara organisatoris berada dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung agar tetap terikat pada sistem pengawasan dan etika hakim yang berlaku umum.

Peluang dan Tantangan

Pembentukan lembaga peradilan baru selalu berhadapan dengan dua pertanyaan besar: dasar konstitusionalnya dan pembiayaan. Para pengkritik biasanya mengingatkan bahwa konstitusi telah menetapkan kewenangan tertentu pada lembaga yang sudah ada, sehingga setiap penambahan badan peradilan memerlukan payung undang-undang yang kuat. Di sisi lain, penambahan struktur peradilan berarti pula tambahan anggaran, sarana, dan sumber daya hakim yang tidak sedikit.

Namun, pendukung gagasan ini menilai biaya tersebut sebanding dengan risikonya. Sengketa pilkada yang berlarut-larut dapat menimbulkan kekosongan kepemimpinan daerah, ketidakpastian layanan publik, bahkan ketegangan sosial di tingkat lokal. Penyelesaian yang cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum menjadi prasyarat stabilitas pemerintahan daerah.

Yang paling menentukan, menurut kalangan akademisi, bukan semata nama lembaganya, melainkan desain kelembagaannya. Peradilan khusus hanya akan bermakna jika independensinya terjaga, transparansinya terbuka, dan pertimbangan putusannya mampu menjelaskan alasan hukum secara meyakinkan kepada publik. Tanpa itu, pemindahan kewenangan hanya akan memindahkan persoalan, bukan menyelesaikannya. Karena itu, wacana ini layak dibaca sebagai undangan untuk merancang arsitektur penyelesaian sengketa pemilu yang lebih rapi, bukan sekadar penambahan lembaga baru.

Berita Terkait