Internasional22 November 20268 dibaca

Wamen HAM Ingatkan Anak Jangan Jadi Sasaran Kebencian Politik Orang Tua

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak menjadikan anak sebagai sasaran kebencian akibat perbedaan pand...

A
Administrator
Editor Internasional
Wamen HAM Ingatkan Anak Jangan Jadi Sasaran Kebencian Politik Orang Tua

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak menjadikan anak sebagai sasaran kebencian akibat perbedaan pandangan politik orang tuanya. Menurutnya, perlindungan anak harus tetap menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam setiap dinamika politik, termasuk saat tensi perdebatan meningkat di ruang publik maupun media sosial.

“Anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran kebencian hanya karena pandangan politik orang tuanya. Perlindungan anak adalah prinsip yang tidak bisa ditawar,” kata Mugiyanto.

Peringatan tersebut relevan dengan lanskap politik Indonesia yang kerap menghadirkan polarisasi tajam. Serangan verbal, narasi kebencian, dan stigmatisasi terhadap keluarga tertentu dapat merembet ke anak-anak yang sama sekali tidak terlibat dalam kontestasi politik. Padahal, anak memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, bebas dari intimidasi, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis.

Dampak Kebencian terhadap Perkembangan Anak

Dari sudut pandang psikologi perkembangan, anak yang menjadi korban kebencian atau perundungan berbasis politik berpotensi mengalami tekanan emosional berkepanjangan. Mereka dapat kehilangan rasa aman, menarik diri dari pergaulan, hingga mengalami penurunan prestasi belajar. Stigma yang dilekatkan pada anak karena identitas orang tuanya juga berisiko membentuk pola pikir bahwa perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan permusuhan.

Ruang digital memperbesar risiko tersebut karena konten kebencian dapat menyebar cepat melalui unggahan, komentar, dan pesan berantai. Algoritma platform media sosial sering kali memperkuat konten yang memancing emosi, sehingga anak dan remaja lebih mudah terpapar narasi permusuhan. Oleh karena itu, literasi digital dan etika berkomunikasi menjadi keterampilan penting bagi keluarga, pendidik, dan pengelola platform.

  • Perlindungan anak: Anak tidak boleh dilibatkan dalam konflik politik orang dewasa, apalagi dijadikan bahan serangan.
  • Tanggung jawab orang dewasa: Politisi, pendukung, dan warganet perlu menahan diri dari narasi yang menyeret identitas keluarga.
  • Peran sekolah: Lingkungan pendidikan harus menjadi ruang aman yang bebas dari stigmatisasi politik.
  • Pengawasan platform: Penyedia layanan digital perlu memperkuat moderasi konten yang menyasar anak.

Menjaga Ruang Publik yang Ramah Anak

Pernyataan Wamen HAM sejalan dengan prinsip dalam sistem perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Negara, masyarakat, dan keluarga memiliki kewajiban bersama untuk mencegah anak menjadi korban eksploitasi, intimidasi, atau kekerasan dalam bentuk apa pun. Dalam konteks politik, perbedaan pilihan seharusnya diselesaikan melalui argumentasi gagasan, bukan melalui serangan personal yang merembet ke anggota keluarga.

Mugiyanto menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia juga berarti menghormati hak anak atas rasa aman dan masa depan yang layak. Edukasi publik tentang batasan etika berpolitik perlu terus digaungkan, termasuk melalui kampanye antiperundungan, pelatihan literasi digital, serta dialog lintas kelompok. Dengan begitu, dinamika politik tidak perlu mengorbankan generasi muda.

Pada akhirnya, menjaga anak dari kebencian bukan sekadar persoalan politik, melainkan persoalan kemanusiaan. Masyarakat perlu membangun budaya politik yang lebih dewasa, di mana kritik diarahkan pada kebijakan dan gagasan, bukan pada anak-anak yang tidak memiliki kuasa dalam mengambil keputusan. Perlindungan anak harus menjadi garis merah yang disepakati semua pihak, apa pun preferensi politiknya.

Berita Terkait