Sanksi AS ke ICC: Ketika Hukum Internasional Diuji Tekanan Politik

Bayangkan sebuah pengadilan yang tugasnya mengadili kejahatan perang terbesar di dunia tiba-tiba dibekukan rekeningnya, dilarang bertransaksi dengan lembaga keuangan global, dan para jaksanya kesulitan bepergian. Itulah yang kini menimpa International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional, lembaga peradilan permanen pertama di dunia yang dibentuk lewat Statuta Roma 1998 dan mulai beroperasi 2002. Pemerintahan Donald Trump menjatuhkan sanksi keras terhadap institusi ini beserta sejumlah perusahaan dan individu yang dianggap mendukung operasinya. Dampaknya tidak berhenti di Den Haag: dari pengadilan kejahatan perang di Ukraina hingga penyelidikan kekejaman di Gaza dan Sudan, nyaris semua proses hukum internasional bisa ikut tersendat. Inilah momen ketika pertanyaan "siapa yang berhak mengadili siapa" berubah dari diskusi akademik menjadi pertarungan geopolitik terbuka.

Apa Sebenarnya yang Disanksi dan Mengapa

Sanksi ini bukan sekadar pernyataan politik. Otoritas Amerika Serikat membekukan aset, melarang transaksi, dan mengancam pidana bagi pihak yang dianggap memberi "dukungan material" kepada ICC. Sasaran langsungnya meliputi pejabat mahkamah, vendor teknologi informasi, firma hukum yang menjadi penasihat, hingga lembaga keuangan yang menangani pembayaran gaji hakim dan staf. Ibarat seperti memutus aliran listrik ke sebuah rumah sakit: dokternya masih ada, ruang operasinya masih berdiri, tetapi alat-alat vital tidak bisa menyala.

Pemicu jangka pendeknya adalah penyelidikan ICC terhadap warga negara Israel dan, sebelumnya, terhadap personel militer Amerika di Afghanistan. Namun ada lapisan yang lebih dalam. Beberapa bulan terakhir, eks hakim ICC menjadi sorotan internasional setelah meraih penghargaan Nobel, sebuah pengakuan yang memperkuat legitimasi mahkamah di mata publik global. Bagi Washington, kredibilitas yang meningkat itu justru dianggap ancaman bagi kedaulatan hukumnya sendiri. ICC membalas dengan mengecam sanksi sebagai serangan langsung terhadap tatanan hukum internasional, bukan sekadar tindakan diplomatik biasa.

"Menyerang pengadilan adalah menyerang hak korban untuk mendapat keadilan. Ketika lembaga peradilan ditekan, yang paling dirugikan bukan hakimnya, melainkan mereka yang tidak punya kuasa apa pun."

Efek Domino ke Eropa dan Negara Berkembang

Tekanan ini merembet ke Eropa, yang selama ini menjadi pendukung terbesar ICC. Negara-negara Uni Eropa kini menghadapi dilema: mematuhi sanksi berarti melanggar komitmen mereka sendiri terhadap Statuta Roma. Pejabat, bank sentral, dan perusahaan Eropa yang memiliki hubungan bisnis dengan mahkamah berisiko terkena sanksi sekunder. Suhu politik di Brussels memanas karena harus memilih antara aliansi transatlantik dan prinsip hukum yang mereka bangun sejak Perang Dunia II.

Bagi Indonesia dan negara berkembang lain, situasinya terasa akrab. Banyak dari mereka telah lama mengkritik ICC sebagai alat kekuatan besar, tetapi juga mengandalkannya sebagai benteng terakhir ketika pengadilan domestik gagal. Ketika ICC dilemahkan, presedennya jelas: pengadilan internasional bisa dilumpuhkan oleh kekuatan ekonomi, bukan oleh argumen hukum.

Mengapa Ini Penting bagi Kita Semua

Ada alasan praktis mengapa kisah ini relevan bagi pembaca di Jakarta, Nairobi, atau São Paulo. Sistem hukum internasional adalah jaring pengaman terakhir ketika keadilan di tingkat nasional lumpuh. Jika jaring itu bisa diputus oleh sanksi ekonomi, maka setiap korban kejahatan berat kehilangan jalur terakhirnya. Efek jera terhadap pelaku kejahatan perang juga melemah, karena mereka tahu risiko hukum bisa "ditawar" secara politik.

Yang lebih halus namun berbahaya adalah erosi norma. Selama puluhan tahun, dunia sepakat bahwa ada batas yang tidak boleh dilewati bahkan dalam perang. Kesepakatan itu tidak ditegakkan oleh tentara, melainkan oleh lembaga peradilan. Melumpuhkan lembaganya sama dengan mencabut rambu lalu lintas di persimpangan paling ramai di dunia, lalu berharap tidak terjadi tabrakan.

Ke depan, tiga skenario mungkin muncul. Pertama, ICC bertahan dengan dukungan negara-negara Eropa dan Global South, meski beroperasi dengan anggaran ketat. Kedua, mahkamah melemah drastis dan penyelidikan besar seperti Ukraina dan Gaza kehilangan momentum. Ketiga, muncul dorongan reformasi sistem PBB dan peradilan internasional agar tidak bergantung pada belas kasih satu negara adidaya. Ketiganya masih terbuka, dan arahnya akan ditentukan dalam beberapa bulan ke depan.

Yang jelas, inovasi tata kelola global sedang diuji oleh logika kekuatan murni. Teknologi sudah memungkinkan pengumpulan bukti kejahatan perang lewat citra satelit dan forensik digital, tetapi tanpa lembaga yang berani memprosesnya, data itu hanya menjadi arsip tanpa akibat. Pertanyaannya bukan lagi apakah hukum internasional itu penting, melainkan siapa yang cukup berani membiayai dan menjaganya tetap hidup.