Proyek Blok Masela Dinilai Ciptakan Ilusi Kemandirian Fiskal Maluku

Mimpi besar Maluku untuk berdiri di atas kaki sendiri secara fiskal tampaknya masih jauh dari kenyataan. Dua proyek strategis nasional—Blok Masela dan Maluku Integrated Project (MIP)—yang selama ini digadang-gadang sebagai lokomotif ekonomi daerah justru dinilai menciptakan ilusi kemandirian fiskal. Hal itu diungkapkan oleh peneliti ekonomi, Muhammad Solihin Sahal, dalam analisis terbarunya yang menyoroti jurang antara janji investasi dan realitas penerimaan daerah.

Solihin menegaskan bahwa kehadiran proyek bernilai puluhan miliar dolar Amerika Serikat itu tidak serta-merta menjadikan Maluku mandiri secara anggaran. "Yang terjadi adalah euforia semu. Pemerintah daerah dan masyarakat terjebak dalam angka-angka investasi miliaran dolar, tetapi lupa menghitung siapa yang benar-benar menikmati hasilnya," ujarnya di Ambon, Kamis (30/1).

Proyek Raksasa dengan Beban Ganda

Blok Masela yang memiliki cadangan gas alam hingga 10,7 triliun kaki kubik (Tcf) memang menjanjikan pendapatan dari bagi hasil migas. Sementara itu, MIP yang digagas sebagai kawasan industri pengolahan gas, petrokimia, dan logistik diharapkan memutar roda ekonomi secara masif. Akan tetapi, Solihin mengingatkan bahwa struktur penerimaan daerah dari proyek semacam ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan kebijakan fiskal pusat.

"Ketergantungan pada dana transfer pusat—baik Dana Bagi Hasil maupun Dana Alokasi Umum—sebenarnya meningkat. Porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku terhadap total pendapatan justru stagnan di bawah 10 persen. Proyek sebesar Masela tidak otomatis mengerek PAD kalau rantai pasok dan tenaga kerja lokal tidak terserap optimal," paparnya.

Ilusi di Balik Angka Triliunan

Fenomena yang disebut fiscal illusion ini muncul ketika masyarakat dan pemangku kepentingan daerah menganggap bahwa kehadiran proyek besar identik dengan kesejahteraan fiskal. Padahal, menurut Solihin, realitas menunjukkan hal berbeda: sebagian besar nilai tambah dari eksploitasi sumber daya alam akan mengalir ke pemilik modal, kontraktor nasional, atau bahkan ke pusat melalui berbagai mekanisme pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

"Maluku bisa menjadi sekadar penonton di tanah sendiri jika tata kelola keterkaitan industri tidak diatur sejak sekarang. Pemerintah daerah harus memiliki peta jalan yang jelas agar sektor lokal—perikanan, pertanian, dan jasa—bisa terintegrasi dengan rantai pasok proyek," tegasnya.

Ancaman Dutch Disease

Kekhawatiran lain yang disuarakan Solihin adalah potensi Dutch Disease atau gejala penyakit Belanda, yaitu menyusutnya daya saing sektor-sektor ekonomi tradisional akibat booming sektor sumber daya alam. Ia mencontohkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya yang selama ini mengandalkan perikanan dan kopra. Jika perhatian dan alokasi anggaran hanya tersedot ke Koridor Masela-MIP, daerah-daerah tersebut berisiko tertinggal.

• Aliran investasi lebih banyak dinikmati oleh pekerja pendatang dan perusahaan dari luar.
• Kenaikan harga lahan dan biaya hidup mendesak warga lokal yang tidak terlibat langsung dalam proyek.
• Sektor pertanian dan perikanan kehilangan tenaga kerja produktif yang beralih ke proyek, tetapi dengan status kontrak jangka pendek.

Jalan Menuju Kemandirian yang Sejati

Agar Maluku tidak sekadar menjadi host region, Solihin menawarkan sejumlah langkah strategis. Pertama, pemerintah provinsi harus segera menyusun regulasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang spesifik dan mengikat untuk proyek Masela dan MIP. Kedua, memperkuat badan usaha milik daerah (BUMD) agar mampu menjadi mitra aktif, bukan sekadar penerima saham minoritas. Ketiga, mengintegrasikan pendidikan vokasi dengan kebutuhan keterampilan proyek sehingga tenaga lokal benar-benar terserap.

"Kemandirian fiskal bukan tentang berapa triliun proyek masuk, melainkan seberapa besar kemampuan daerah mengelola, menarik, dan mempertahankan nilai tambah di Maluku. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi penonton yang membayar mahal ilusi pembangunan," pungkasnya.