Prabowo Luncurkan B50: Hemat Devisa Rp170 Triliun, Petani Paling Untung

Presiden Prabowo Subianto meresmikan penerapan mandatori bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) pada 9 Juli 2026, sebuah langkah strategis yang diklaim akan menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun per tahun serta menjadikan petani sebagai penerima manfaat utama. Dalam peluncuran yang digelar di kawasan industri pengolahan kelapa sawit, Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata kemandirian energi nasional dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

Penghematan Devisa Fantastis

Menurut Presiden, dengan mengadopsi B50 yang mencampurkan 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit ke dalam solar, Indonesia akan memangkas impor solar secara signifikan. “Negara hemat devisa Rp170 triliun dari B50,” ujar Prabowo di hadapan para menteri, pejabat daerah, dan perwakilan koperasi petani. Angka penghematan itu diperoleh dari berkurangnya kebutuhan impor solar yang selama ini membebani neraca perdagangan. Biodiesel B50 akan diproduksi di dalam negeri menggunakan pasokan minyak sawit yang melimpah, menjadikan Indonesia tidak lagi bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia.

“Ini adalah langkah besar bagi kemandirian kita. Dengan B50, kita tidak hanya menghemat devisa, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional,” kata Prabowo.

Kebijakan ini merupakan peningkatan dari mandatori B35 yang telah berjalan. Dengan kandungan biodiesel lebih tinggi, serapan minyak sawit domestik pun meningkat tajam. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, kebutuhan minyak sawit untuk B50 mencapai puluhan juta kiloliter per tahun, yang berarti menggerakkan seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir.

Petani Jadi Pihak Paling Diuntungkan

Di kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan bahwa petani harus menjadi pihak yang paling merasakan dampak positif dari program B50. “Saya ingin petani menjadi pihak yang paling diuntungkan dari program B50,” tegasnya. Pernyataan ini disambut antusias oleh ribuan petani yang hadir. Presiden menekankan pentingnya melibatkan koperasi petani dan koperasi desa merah putih sebagai pemasok utama tandan buah segar (TBS) sawit. Dengan demikian, rantai pasok tidak hanya dikuasai korporasi besar, tetapi memberdayakan petani plasma dan mandiri.

“Jangan sampai petani hanya jadi penonton. Mereka harus terlibat langsung, dari penyediaan bahan baku hingga menikmati nilai tambah dari pengolahan biodiesel,” papar Prabowo.

Pemerintah, lanjutnya, akan memastikan tata niaga yang adil. Pupuk bersubsidi, bibit unggul, dan pendampingan teknis akan digelontorkan untuk meningkatkan produktivitas kebun petani. Langkah ini diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan 16 juta petani kelapa sawit dan keluarganya yang tersebar di berbagai provinsi sentra sawit.

Implementasi Bertahap Menuju 2027

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa implementasi B50 dilakukan secara bertahap. Mulai Juli 2026, sektor transportasi darat dan industri skala besar diwajibkan menggunakan B50, sementara sektor pembangkit listrik dan alat berat akan menyusul pada tahun 2027. Targetnya, pada 2027 seluruh solar di Indonesia sudah mengandung 50 persen biodiesel. “Kami siapkan infrastruktur blending, tangki timbun, dan logistik agar distribusi lancar,” ujar Menko.

Peneliti ekonomi energi dari Universitas Indonesia menilai kebijakan ini tepat sasaran. Selain menghemat devisa, B50 juga mengurangi emisi karbon karena biodiesel bersumber dari energi terbarukan. Namun, ia mengingatkan perlunya menjaga keseimbangan antara pemenuhan biodiesel, kebutuhan pangan (minyak goreng), dan keberlanjutan lingkungan.

Dampak Luas bagi Ekonomi dan Lingkungan

Tidak hanya soal devisa dan petani, B50 membawa efek bola salju yang positif. Pertama, penciptaan lapangan kerja di sektor pengolahan dan logistik. Kedua, pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar puluhan juta ton CO2 per tahun. Ketiga, stabilitas harga solar di dalam negeri karena tidak lagi terpengaruh harga minyak mentah internasional. Keempat, peningkatan pendapatan petani yang berujung pada menguatnya daya beli di pedesaan.

Produsen biodiesel dalam negeri menyambut baik kepastian pasar ini. Dengan volume produksi yang besar, diharapkan harga biodiesel bisa lebih komersial sehingga subsidi yang ditanggung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) semakin efisien.

Namun, tantangan juga mengemuka. Pemenuhan pasokan minyak sawit harus berkelanjutan tanpa merusak hutan primer. Pemerintah berjanji memperketat pengawasan dan mendorong sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai syarat mutlak. Dengan demikian, program B50 bukan hanya ekonomis, tetapi juga lestari.