Pengkhianatan Elite Penegak Hukum Dinilai Jauh dari Pancasila

JAKARTA — “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Kutipan legendaris Proklamator RI, Ir. Soekarno, ini menemukan resonansi terkuatnya pada hari-hari ini. Pesan mendalam Sang Bung Besar seolah menjadi cermin buram yang merefleksikan ironi di tubuh institusi penegak hukum negeri ini.

Warisan Pancasila yang Mulai Pudar di Lembaga Hukum

Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara sejatinya menjadi kompas moral bagi setiap penyelenggara negara. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, secara eksplisit menuntut aparat penegak hukum untuk menempatkan keadilan di atas segala kepentingan. Namun, realitas yang terhampar justru memperlihatkan distorsi nilai yang mengkhawatirkan.

Pengkhianatan yang dilakukan elite penegak hukum bukan sekadar pelanggaran sumpah jabatan, melainkan pengingkaran terhadap kontrak sosial yang telah disepakati para pendiri bangsa. Setiap kali hukum diperjualbelikan, setiap kali perkara direkayasa, dan setiap kali vonis dijatuhkan berdasarkan pesanan, saat itulah Pancasila dikhianati secara nyata.

Asta Cita Prabowo-Gibran: Komitmen yang Dipertaruhkan

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusung visi Asta Cita yang menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu pilar utama. Program ini menjanjikan reformasi fundamental di sektor hukum dengan pendekatan tegas terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah mengakar puluhan tahun. Namun, janji besar ini kini dipertaruhkan oleh oknum-oknum yang masih bermain-main dengan kewenangan.

Pertanyaan mendasar mulai mengemuka di ruang publik: mampukah Asta Cita bertahan ketika para pelaksana di lapangan justru menjadi batu sandungan? Sejumlah kalangan menilai bahwa resistensi terbesar terhadap agenda pemberantasan korupsi justru berasal dari dalam tubuh penegak hukum sendiri, menciptakan paradoks yang menyakitkan bagi harapan publik.

Kronologi Krisis Kepercayaan Publik

1. Januari 2025: Dugaan rekayasa perkara di salah satu institusi penegak hukum mencuat ke publik. Sejumlah pihak melaporkan adanya intervensi dalam penentuan tersangka kasus yang melibatkan elite politik tertentu.
2. Maret 2025: OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap seorang pejabat tinggi penegak hukum mengungkap praktik suap bernilai miliaran rupiah. Kasus ini membuka kotak pandora tentang jaringan korupsi yang melibatkan perwira tinggi.
3. Mei 2025: Putusan kontroversial dalam kasus yang menyita perhatian publik memicu unjuk rasa besar-besaran. Demonstran menuduh hakim dan jaksa telah mengabaikan alat bukti yang kuat demi kepentingan tertentu.
4. Juli 2025: Laporan investigasi menyingkap dugaan praktik makelar kasus di lingkungan aparat penegak hukum dengan nilai transaksi mencapai angka fantastis.
5. September 2025: Publik semakin geram setelah pengakuan seorang whistleblower mengungkap pola sistematis penanganan perkara yang tidak independen.

Dampak Sistematis terhadap Agenda Nasional

Pengkhianatan elite penegak hukum menciptakan efek domino yang merusak fondasi negara. Berikut adalah sektor-sektor yang paling terdampak:

• Investasi dan Ekonomi: Ketidakpastian hukum membuat investor asing ragu menanamkan modal di Indonesia, mengancam target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dalam Asta Cita.
• Indeks Persepsi Korupsi: Skor Indonesia berpotensi kembali terpuruk dalam pemeringkatan internasional, mencoreng citra bangsa di mata dunia.
• Moralitas Birokrasi: Praktik koruptif di lembaga hukum menular ke sektor birokrasi lain, menciptakan budaya permisif terhadap penyalahgunaan wewenang.
• Kepercayaan Publik: Survei terbaru menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum merosot hingga di bawah 50 persen, angka terendah dalam satu dekade terakhir.

Panggilan untuk Reformasi Radikal

Tak ada jalan lain yang bisa ditempuh kecuali reformasi yang bersifat menyeluruh dan mendasar. Langkah setengah hati hanya akan melanggengkan siklus pengkhianatan yang berulang. Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki mandat konstitusional dan dukungan politik yang cukup untuk melakukan pembersihan besar-besaran di tubuh penegak hukum.

Sejumlah langkah mendesak yang direkomendasikan para pakar meliputi pengawasan eksternal yang lebih ketat, rotasi berkala untuk mencegah terbentuknya kerajaan-kerajaan kecil, penerapan sanksi maksimal bagi pelanggar, serta transparansi total dalam setiap proses penegakan hukum. Tanpa keberanian politik untuk mengeksekusi langkah-langkah ini, harapan akan tegaknya keadilan hanya akan menjadi ilusi yang terus menyiksa rakyat.

Soekarno telah mengingatkan bahwa melawan bangsanya sendiri adalah perjuangan yang paling sulit. Kini, pertanyaannya berpulang kepada para pemangku kebijakan: siapkah mereka menempuh jalan sulit itu demi menyelamatkan Pancasila dan mewujudkan Asta Cita yang telah dijanjikan?