Mubasyier Fatah Perkuat Keamanan Siber di Organisasi Keagamaan

JAKARTA — Sosok Mubasyier Fatah mungkin tidak asing di kalangan pegiat keamanan siber nasional. Namun, yang jarang diketahui publik adalah peran gandanya sebagai Bendahara Umum Pimpinan Pusat Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU). Pada hari ini, namanya kembali mencuat setelah sejumlah inisiatif keamanan data di lingkungan organisasi Islam mulai digarap secara serius.

Berbekal pengalaman sebagai praktisi keamanan siber, Mubasyier membawa perspektif baru dalam pengelolaan data di PP ISNU. Ia menekankan bahwa ancaman siber tidak memandang sektor—organisasi keagamaan pun menjadi sasaran empuk. "Keamanan siber bukan lagi opsional, melainkan kebutuhan dasar setiap organisasi, termasuk ormas keagamaan," ujarnya dalam wawancara baru-baru ini.

Peran Strategis Bendahara Umum di Era Digital

Sebagai bendahara umum, Mubasyier tidak hanya mengelola keuangan organisasi, tetapi juga memastikan keamanan transaksi digital dan data anggota. Di bawah kepemimpinannya, PP ISNU mulai mengadopsi sistem enkripsi data dan autentikasi multi-faktor untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Langkah ini dinilai krusial karena banyak data santri, alumni, dan program pendidikan yang tersimpan dalam platform digital.

Meski begitu, tantangan tidak sedikit. Sumber daya manusia yang paham keamanan siber di organisasi keagamaan masih terbatas. Mubasyier menyebutkan bahwa hanya 30% pengurus cabang yang memiliki pemahaman dasar tentang perlindungan data. "Kami sedang menyusun modul pelatihan siber untuk kader NU di seluruh Indonesia," tambahnya.

"Kami sedang menyusun modul pelatihan siber untuk kader NU di seluruh Indonesia," ujar Mubasyier.

Ancaman Siber di Lingkungan Organisasi Islam

Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan bahwa sepanjang 2024 terjadi 1.200 insiden keamanan siber yang menimpa lembaga pendidikan dan keagamaan di Indonesia. Bentuk serangan paling umum adalah phishing dan malware ransomware. Mubasyier mencontohkan, "Banyak email palsu mengatasnamakan pengurus pusat yang menyebar ke pengurus daerah. Jika tidak waspada, data login bisa dicuri."

Langkah PP ISNU tidak berhenti pada pelatihan. Organisasi ini juga menggandeng vendor keamanan siber nasional untuk melakukan audit sistem secara berkala. Anggaran khusus dialokasikan sebesar Rp500 juta per tahun untuk pengamanan infrastruktur digital.

Kolaborasi dengan Pemerintah dan Komunitas Siber

Mubasyier juga menjalin kerja sama dengan komunitas ethical hacker Indonesia untuk menguji celah keamanan sistem PP ISNU. Ia percaya bahwa pendekatan kolaboratif lebih efektif daripada membangun sistem sendiri. "Kami juga mengirimkan beberapa kader untuk mengikuti sertifikasi keamanan siber internasional seperti CEH dan CISSP," jelasnya.

Tak hanya itu, PP ISNU ikut serta dalam forum diskusi keamanan siber nasional yang digagas BSSN. Mubasyier berharap organisasi keagamaan lain bisa mengikuti jejak ini untuk melindungi data jemaah dan pengikutnya.

Masa Depan Keamanan Data di Organisasi Keagamaan

Ke depannya, Mubasyier menargetkan 100% pengurus cabang PP ISNU telah mendapatkan pelatihan keamanan siber dasar pada tahun 2026. Ia juga mendorong penerapan kebijakan Privacy by Design dalam setiap pengembangan aplikasi internal. "Kita tidak ingin sejarah ormas lain yang kena ransomware terulang di NU," tegasnya.

Langkah nyata ini menjadi contoh bagaimana seorang praktisi keamanan siber bisa membawa perubahan signifikan di organisasi keagamaan. Dengan pengalaman dan jejaring yang dimiliki, Mubasyier Fatah tidak hanya menjadi bendahara, tetapi juga pelindung data bagi jutaan anggota NU di Indonesia.