Internasional22 November 20261 dibaca

MPR Minta Pemerintah Bangun Ekosistem Kerja Ramah Perempuan

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah membangun ekosistem dunia kerja yang ramah perempuan. Menurutnya, persoa...

A
Administrator
Editor Internasional
MPR Minta Pemerintah Bangun Ekosistem Kerja Ramah Perempuan

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah membangun ekosistem dunia kerja yang ramah perempuan. Menurutnya, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan menyediakan ruang laktasi atau cuti melahirkan, tetapi memerlukan pembenahan menyeluruh pada aturan, layanan publik, budaya organisasi, dan jalur karier. Ekosistem yang ramah perempuan dipandang sebagai prasyarat untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan sekaligus memperkuat kualitas pembangunan nasional.

Bukan Sekadar Fasilitas Fisik

Dalam berbagai diskusi关于 tenaga kerja, istilah ekosistem sering dipakai untuk menggambarkan keterhubungan antara banyak pihak: pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, serikat pekerja, lembaga pendidikan, penyedia layanan pengasuhan, hingga masyarakat. Jika salah satu bagian tidak bekerja, perempuan tetap menghadapi hambatan untuk masuk, bertahan, dan berkembang di dunia kerja. Karena itu, Lestari menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor, bukan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri.

Hambatan yang dihadapi perempuan sering kali bersifat struktural. Beban pengasuhan anak dan rumah tangga yang tidak proporsional membuat banyak perempuan harus memilih antara karier dan keluarga. Keterbatasan layanan pengasuhan terjangkau, jarak tempat tinggal ke tempat kerja, serta transportasi publik yang belum sepenuhnya aman turut mempersempit pilihan mereka. Di sisi lain, bias dalam rekrutmen, promosi, dan penilaian kinerja masih menjadi persoalan yang sulit diukur karena berlangsung dalam praktik sehari-hari.

Ekosistem dunia kerja yang ramah perempuan menuntut perubahan dari hulu ke hilir: pendidikan yang setara, kebijakan cuti yang adil, layanan pengasuhan yang tersedia, perlindungan dari kekerasan, dan budaya organisasi yang bebas diskriminasi.

Beban Pengasuhan dan Partisipasi Kerja

Salah satu akar persoalan adalah pembagian kerja pengasuhan yang belum setara. Berbagai kajian menunjukkan bahwa perempuan di banyak negara, termasuk Indonesia, menanggung porsi lebih besar untuk pekerjaan rumah tangga dan merawat anggota keluarga. Ketika layanan pengasuhan mahal atau sulit diakses, perempuan cenderung mengurangi jam kerja, berpindah ke pekerjaan informal, atau keluar dari angkatan kerja. Dampaknya bukan hanya pada pendapatan rumah tangga, tetapi juga pada hilangnya talenta dan pengalaman kerja yang seharusnya bisa dimanfaatkan perusahaan dan negara.

Kebijakan cuti melahirkan dan cuti pengasuhan perlu dirancang agar tidak menjadi jebakan yang memperlebar kesenjangan. Jika cuti hanya dibebankan kepada perempuan, perusahaan dapat memandang perempuan sebagai pekerja yang lebih berisiko. Sebaliknya, cuti pengasuhan yang juga melibatkan ayah dapat mendorong pembagian tanggung jawab yang lebih adil. Dukungan tambahan seperti fasilitas pengasuhan di tempat kerja, subsidi penitipan anak, dan pengaturan kerja fleksibel menjadi bagian penting dari ekosistem tersebut.

Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi

Dunia kerja yang ramah perempuan juga harus aman. Kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui platform digital, menghambat perempuan untuk tampil penuh dan berkembang. Mekanisme pelaporan yang mudah, perlindungan bagi pelapor, proses investigasi yang adil, serta sanksi yang jelas menjadi kebutuhan dasar. Tanpa rasa aman, kebijakan lain seperti pelatihan kepemimpinan atau kuota promosi tidak akan berjalan efektif.

Selain itu, prinsip upah setara untuk pekerjaan yang setara perlu diperkuat melalui transparansi dan pengawasan. Praktik diskriminatif dalam rekrutmen, seperti pertanyaan tentang status perkawinan atau rencana memiliki anak, seharusnya tidak lagi ditemukan. Pemerintah dapat mendorong audit kesetaraan gender di perusahaan, sementara dunia usaha perlu menjadikan indikator kesetaraan sebagai bagian dari tata kelola dan pelaporan keberlanjutan.

Fleksibilitas Kerja dan Dukungan Teknologi

Perkembangan teknologi digital membuka peluang sekaligus tantangan baru. Kerja hibrida dan jarak jauh dapat membantu perempuan mengatur waktu antara pekerjaan dan pengasuhan, tetapi hanya jika didukung infrastruktur internet yang merata, perangkat yang memadai, serta budaya kerja berbasis hasil. Tanpa itu, fleksibilitas bisa berubah menjadi beban kerja yang tak terbatas karena batas antara rumah dan kantor menjadi kabur.

Teknologi juga perlu dimanfaatkan untuk memperluas akses pelatihan dan pasar kerja. Platform pembelajaran daring, layanan konseling karier, dan bursa kerja digital dapat menjangkau perempuan di daerah. Namun, algoritma dan sistem rekrutmen otomatis harus diawasi agar tidak mereproduksi bias lama. Data terpilah menurut jenis kelamin, usia, disabilitas, dan wilayah menjadi alat penting untuk melihat siapa yang tertinggal dan merancang intervensi yang tepat.

Keterampilan, Kepemimpinan, dan Peran Daerah

Pemerintah bersama dunia usaha dan lembaga pendidikan perlu memperluas akses perempuan pada keterampilan masa depan, terutama di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Program reskilling dan upskilling harus dirancang dengan jadwal dan lokasi yang ramah perempuan, termasuk bagi pekerja informal dan perempuan di pedesaan. Mentoring, jaringan profesional, serta target representasi perempuan di posisi kepemimpinan dapat mempercepat perubahan budaya.

Di tingkat daerah, komitmen tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret: anggaran responsif gender, layanan pengasuhan yang terjangkau, transportasi umum yang aman, serta pengawasan ketenagakerjaan yang lebih kuat. Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik ramah keluarga dan kesetaraan gender. Dengan ekosistem yang saling mendukung, perempuan tidak lagi dipandang sebagai pekerja cadangan, melainkan sebagai bagian utama dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berita Terkait