MPR Dorong Penguatan Regulasi Iklim Antisipasi Fenomena Super El Nino
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mendorong penguatan regulasi perubahan iklim serta kesiapan nasional di sektor pangan, en...

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mendorong penguatan regulasi perubahan iklim serta kesiapan nasional di sektor pangan, energi, dan sumber daya air menjelang potensi terjadinya fenomena Super El Nino. Menurutnya, ancaman iklim ekstrem tidak lagi bisa ditangani dengan pendekatan parsial, melainkan membutuhkan payung hukum yang kuat agar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bergerak dalam satu arah yang terkoordinasi.
Apa Itu Super El Nino dan Mengapa Berbahaya
El Nino adalah bagian dari fenomena iklim ENSO (El Nino-Southern Oscillation) yang ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di Pasifik tengah dan timur. Ketika pemanasan tersebut mencapai intensitas ekstrem, fenomena ini disebut Super El Nino. Kenaikan suhu permukaan laut mengubah pola sirkulasi atmosfer global sehingga wilayah Indonesia, yang secara normal mendapat curah hujan tinggi, justru mengalami musim kemarau panjang dan ekstrem.
Berdasarkan rekaman historis, peristiwa Super El Nino seperti pada tahun 1997-1998 dan 2015-2016 sempat menekan produksi pangan, memperparah kekeringan, serta memicu kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar. Karena itu, para ahli menilai kesiapan menghadapi fenomena ini menjadi ujian nyata ketahanan iklim nasional.
Dampak Langsung ke Ketahanan Pangan Nasional
Sektor pertanian menjadi garis depan yang paling rentan. Musim tanam yang tertunda dan pasokan air irigasi yang menurun dapat menekan produksi padi, jagung, dan komoditas pangan pokok lainnya. Jika tidak diantisipasi, penurunan produksi berisiko menekan cadangan pangan nasional hingga menimbulkan tekanan pada harga di tingkat konsumen.
"Penguatan regulasi perubahan iklim dan kesiapan nasional, khususnya di sektor pangan, energi, dan sumber daya air, harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terjebak dalam mode reaktif setiap kali menghadapi bencana iklim," ujar Eddy Soeparno.
Arah Penguatan Regulasi Iklim
MPR menilai kerangka hukum perubahan iklim di Indonesia saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan yang belum terintegrasi. Penguatan regulasi diarahkan pada beberapa poin utama:
- Penyusunan undang-undang khusus tentang perubahan iklim sebagai payung hukum nasional.
- Integrasi data iklim dan sistem peringatan dini antarinstansi agar kebijakan berbasis pada prediksi yang akurat.
- Penguatan tata kelola air, termasuk pembangunan waduk, embung, dan sistem irigasi tahan kemarau.
- Diversifikasi pangan dan penerapan teknologi pertanian pintar yang efisien dalam penggunaan air.
- Percepatan transisi energi terbarukan untuk menurunkan emisi sekaligus meningkatkan ketahanan energi.
Kesiapan Nasional Lintas Sektor
Selain aspek regulasi, Eddy Soeparno menekankan pentingnya kesiapan struktural. Pemerintah didorong memperluas laju informasi iklim ke tingkat desa agar petani dapat menyesuaikan pola tanam secara mandiri. Penggunaan teknologi satelit, sensor cuaca, dan model prediksi musim juga dinilai krusial untuk mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.
Di sektor sumber daya air, konservasi daerah resapan, revitalisasi sumur resapan, dan pengelolaan air tanah menjadi agenda penting untuk mengurangi dampak kekeringan berkepanjangan. Sementara itu, di sektor energi, antisipasi Super El Nino juga mencakup menjaga pasokan listrik karena debit sungai yang menurun dapat memengaruhi pembangkit listrik tenaga air.
Dengan memperkuat regulasi dan membangun kesiapan nasional secara terpadu, Indonesia diharapkan mampu menghadapi fenomena Super El Nino tidak sekadar sebagai tanggungan bencana, melainkan sebagai pengelolaan risiko iklim yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.



