Menlu Sugiono Perjuangkan Konsensus Lima Poin di KTT ASEAN Bangkok

Bangkok – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong penyelesaian damai krisis politik di Myanmar melalui forum Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Dalam pertemuan tingkat tinggi yang digelar di Bangkok, Thailand, Sugiono mengajak seluruh negara anggota untuk mempercepat realisasi Konsensus Lima Poin yang telah disepakati sejak April 2021.

Krisis Myanmar yang berkepanjangan telah menciptakan dampak multidimensi, mulai dari kemanusiaan hingga keamanan regional. Pertemuan di Bangkok ini menjadi salah satu upaya terbaru ASEAN untuk memecah kebuntuan diplomatik yang kerap muncul akibat resistensi junta militer Myanmar terhadap konsensus tersebut.

Konsensus Lima Poin: Peta Jalan yang Tersendat

Konsensus Lima Poin merupakan kesepakatan bersejarah yang dicapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021. Dokumen ini berisi: penghentian kekerasan segera, dialog konstruktif di antara semua pihak, mediasi oleh utusan khusus ASEAN, pemberian bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu semua pemangku kepentingan.

Namun, implementasinya nyaris mandek. Militer Myanmar (Tatmadaw) dinilai tidak menunjukkan kemajuan berarti, sementara di sisi lain, pemerintahan bayangan National Unity Government (NUG) serta berbagai kelompok etnis bersenjata terus melawan. Lebih dari 5.000 warga sipil dilaporkan tewas sejak kudeta, dan 2,3 juta orang terpaksa mengungsi, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) per akhir 2025.

Diplomasi di Bangkok: Apa yang Baru?

Pertemuan Bangkok yang dihadiri para menteri luar negeri negara-negara ASEAN ini menyoroti urgensi aksi kolektif. Sugiono menekankan bahwa Indonesia, sebagai salah satu pendiri ASEAN sekaligus negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong rekonsiliasi. “Kami tidak bisa tinggal diam sementara krisis ini terus memakan korban dan mengancam stabilitas kawasan. Konsensus Lima Poin adalah satu-satunya kerangka yang disepakati bersama, dan harus dilaksanakan sepenuhnya,” ujar Sugiono dalam sesi pleno.

Indonesia mengusulkan sejumlah langkah konkret, antara lain: pembentukan gugus tugas khusus untuk memonitor implementasi poin-poin konsensus secara berkala, perluasan akses bantuan kemanusiaan tanpa syarat politik, serta dialog inklusif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Myanmar, termasuk etnis Rohingya. Usulan ini mendapat dukungan dari Malaysia, Filipina, dan Singapura, namun beberapa negara ASEAN lain masih mempertanyakan efektivitasnya tanpa kerja sama junta.

Ibarat menyalakan api di tengah badai, diplomasi ASEAN sering kali menghadapi dilema antara prinsip non-intervensi dan kebutuhan mendesak untuk bertindak. Dalam konteks ini, Sugiono mengingatkan bahwa Piagam ASEAN sendiri mengamanatkan penghormatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia – bukan sekadar stabilitas politik.

Tantangan dan Harapan

Analis politik dari Universitas Chulalongkorn, Dr. Thitipol Phakdeewanich, menyebut pertemuan ini sebagai “momen penting yang tidak boleh disia-siakan.” Menurutnya, Myanmar telah menjadi “luka menganga” di tubuh ASEAN yang dapat dimanfaatkan kekuatan eksternal. “Jika ASEAN gagal, kredibilitasnya sebagai organisasi regional akan runtuh. Indonesia sebagai negara terbesar harus menjadi lokomotif,” katanya.

Di sisi lain, junta Myanmar terus melanjutkan agenda pemilu yang direncanakan pada 2026, meskipun ditentang banyak pihak karena dianggap tidak sah. Penolakan mereka untuk mengakui konsensus lima poin sebagai landasan penyelesaian menjadi batu sandungan utama. Kendati begitu, Sugiono menyampaikan optimisme hati-hati: “Setiap kemajuan kecil tetap berarti. Kami akan terus menggandeng semua pihak, termasuk PBB dan mitra dialog ASEAN.”

Pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan untuk menggelar pertemuan informal dengan seluruh pemangku kepentingan Myanmar di luar junta, sebagai upaya membangun kepercayaan. Langkah ini dipandang sebagai terobosan karena sebelumnya ASEAN cenderung hanya berkomunikasi dengan junta. Indonesia bahkan menawarkan Jakarta sebagai tuan rumah dialog berikutnya.

Bantuan kemanusiaan menjadi perhatian serius. Meskipun ASEAN telah mengirim bantuan melalui AHA Centre (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance), distribusinya terkendala birokrasi militer. Sugiono mendesak agar mekanisme penyaluran bantuan diperjelas sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. “Kemanusiaan tidak boleh disandera oleh konflik,” tegasnya.

Pesan untuk Dunia

Di luar ruang konferensi, Menteri Luar Negeri Sugiono juga menjalin komunikasi bilateral dengan sejumlah mitra, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat. Kedua negara besar tersebut dinilai memiliki pengaruh terhadap militer Myanmar melalui saluran ekonomi dan diplomatik. Indonesia berharap terbentuknya konsensus global untuk menekan junta agar kembali ke meja perundingan tanpa mengorbankan kedaulatan Myanmar.

Sebagai informasi, Myanmar telah menjadi anggota ASEAN sejak 1997, namun sejak kudeta militer 2021, partisipasi politiknya dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN dibekukan. Hanya pejabat non-politik yang diizinkan hadir. Langkah ini merupakan sanksi terkeras yang pernah diterapkan ASEAN terhadap negara anggotanya sendiri. Namun, sanksi ini belum cukup untuk mengubah perilaku junta.

Ekonomi Myanmar juga terus terpuruk. World Bank mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Myanmar baru kembali ke level pra-kudeta pada 2025, namun inflasi yang tinggi dan kemiskinan yang meluas masih menjadi masalah akut. Krisis ini diproyeksikan akan berdampak pada kawasan, khususnya negara tetangga seperti Thailand dan Indonesia yang menampung gelombang pengungsi serta menghadapi peningkatan kejahatan lintas batas.

Di tengah situasi yang kompleks, peran aktif Indonesia di bawah kepemimpinan Sugiono memberi angin segar. Diplomasi “soft power” yang mengedepankan dialog, nilai kemanusiaan, dan penyelesaian damai sejalan dengan konstitusi Indonesia. Seperti yang diingatkan Sugiono di akhir pidatonya, “Perjuangan ini bukan hanya untuk Myanmar, tapi untuk masa depan ASEAN sebagai satu keluarga yang tidak meninggalkan anggotanya dalam krisis.”

Dengan waktu yang terus berjalan, dunia akan melihat apakah Konsensus Lima Poin akhirnya bisa keluar dari statusnya sebagai “janji di atas kertas” menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh rakyat Myanmar.

Baca juga:

• Korpri Hibahkan Lima Ambulans untuk Daerah Bencana di Sumatra
• Harga Buyback Emas Antam Anjlok Rp20.000 per Gram Hari Ini