Mamdani Soroti Peran AS di Gaza pada Tiga Tahun Agresi

Isu Gaza kembali menjadi sorotan global ketika peringatan tiga tahun agresi militer Israel ke Jalur Gaza memasuki babak baru. Kali ini, suara kritis datang dari jantung kota terbesar Amerika Serikat (AS). Wali Kota New York, Zohran Mamdani, secara terbuka menyoroti keterlibatan negaranya dalam apa yang ia sebut sebagai genosida di Gaza. Pernyataan ini penting bukan hanya karena posisinya sebagai pemimpin kota global, tetapi juga karena ia membuka diskusi yang selama ini sering dihindari: sejauh mana dukungan politik, militer, dan diplomatik AS memengaruhi kelangsungan konflik tersebut.

Ibarat seperti sebuah pertandingan sepak bola, tidak cukup hanya melihat pemain yang mencetak gol di lapangan. Wasit, pemilik klub, dan penyandang dana juga memiliki peran besar dalam menentukan jalannya pertandingan. Dalam konteks Gaza, Israel sering digambarkan sebagai pihak yang berada di garis depan, sementara AS berperan sebagai penyokong utama yang memasok peralatan, dana, dan perlindungan diplomatik. Mamdani menegaskan bahwa tanpa dukungan tersebut, eskalasi selama tiga tahun terakhir tidak akan bertahan selama ini.

Keterlibatan AS Menurut Mamdani

Dalam pernyataan resminya, Mamdani tidak sekadar menyerukan gencatan senjata. Ia menyoroti aliran bantuan militer AS ke Israel yang mencapai miliaran dolar setiap tahun. Menurut catatan lembaga pemantau konflik internasional, AS telah memberikan bantuan keamanan kepada Israel senilai lebih dari 3,8 miliar dolar AS per tahun melalui kesepakatan yang disepakati pada 2016 dan berlaku hingga 2028. Angka ini belum termasuk paket tambahan darurat yang disetujui Kongres setelah eskalasi Gaza dimulai.

Mamdani menilai bantuan tersebut bukan hanya soal angka. Ia menyebut adanya ekosistem politik yang membuat kritik terhadap kebijakan luar negeri AS terhadap Israel menjadi tabu di Washington. "Keterlibatan AS bukan sekadar mengirim senjata, tetapi juga membangun narasi yang melindungi tindakan tersebut dari kecaman internasional," ujarnya dalam sebuah forum publik di New York. Ia menambahkan bahwa veto AS di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkali-kali menggagalkan resolusi yang menuntut penghentian agresi.

"Tiga tahun bukan waktu yang singkat. Setiap hari yang berlalu tanpa akuntabilitas adalah pengingat bahwa sistem internasional kita masih belum berpihak pada korban," kata Mamdani.

Data dan Dampak Kemanusiaan

Untuk memahami mengapa pernyataan Mamdani memiliki bobot, penting melihat data kemanusiaan di Gaza. Menurut laporan berbagai organisasi internasional, lebih dari 40.000 warga Palestina tewas selama tiga tahun agresi, dengan mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan jaringan air bersih mengalami kerusakan parah. Sekitar 85 persen populasi Gaza dilaporkan mengungsi, sementara akses bantuan kemanusiaan terus dibatasi.

Dalam konteks teknologi dan ekosistem informasi, konflik ini juga menjadi medan pertempuran narasi. Algoritma platform media sosial berperan besar dalam menentukan apa yang dilihat publik global. Penelitian menunjukkan bahwa konten pro-Palestina sering kali mengalami penurunan jangkauan secara tidak proporsional, sementara narasi resmi Israel lebih mudah tersebar. Hal ini menciptakan disrupsi informasi yang membuat opini publik terbelah, meskipun bukti lapangan menunjukkan krisis kemanusiaan yang sistematis.

Mamdani, sebagai wali kota kota dengan populasi Yahudi dan Muslim terbesar di AS, berada di posisi unik. Ia harus menyeimbangkan tekanan politik domestik dengan tanggung jawab moral terhadap laporan kemanusiaan. Ia menyerukan agar pemerintah federal melakukan audit terbuka atas semua bantuan militer yang dikirim ke Israel, serta menghentikan transfer senjata yang digunakan di wilayah padat penduduk.

Implikasi bagi Politik AS dan Global

Pernyataan Mamdani bukan tanpa konsekuensi. Di tingkat nasional, kritik terhadap dukungan AS kepada Israel semakin menguat di kalangan generasi muda dan komunitas akademik. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen pemilih muda AS mendukung penghentian bantuan militer tanpa syarat. Fenomena ini menandai pergeseran demografis dalam politik luar negeri AS yang tidak bisa diabaikan oleh kedua partai besar.

Di tingkat global, sikap AS menghadapi ujian kredibilitas. Negara-negara Selatan Global semakin vokal menuntut reformasi Dewan Keamanan PBB agar tidak lagi didominasi oleh lima negara veto. Jika AS terus memblokir resolusi, ia berisiko kehilangan pengaruh moral dalam isu-isu lain seperti perubahan iklim dan keamanan siber.

Pengembangan situasi ini akan sangat bergantung pada tekanan publik dan keberanian pemimpin lokal seperti Mamdani. Ia membuktikan bahwa jabatan di tingkat kota pun bisa menjadi platform untuk menyuarakan isu global. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah AS terlibat, melainkan seberapa lama keterlibatan itu bisa dipertahankan di hadapan hati nurani publik yang terus berubah.

Bagi pembaca di Indonesia, isu ini mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri negara besar selalu berdampak jauh melampaui batas wilayahnya. Efisiensi diplomasi dan akuntabilitas penggunaan kekuatan militer adalah prinsip yang berlaku universal, bukan hanya untuk satu kawasan. Tiga tahun agresi adalah pengingat pahit bahwa teknologi dan kekuatan tidak pernah netral; keduanya selalu berada dalam ekosistem kepentingan yang perlu terus diawasi.