KPK Tetapkan Eks Menag Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji

Jakarta — Langit politik Indonesia kembali diguncang skandal yang menyentuh jantung spiritual umat Islam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji. Penetapan yang diumumkan pada 9 Januari 2026 ini sekaligus menandai puncak penyelidikan yang menyita perhatian publik selama berbulan-bulan.

Bersama Yaqut, seorang staf kepercayaannya berinisial SB juga dijerat dengan sangkaan yang sama. Keduanya diduga terlibat dalam pengaturan kuota porsi haji tambahan secara tidak sah, yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. "Kami menemukan aliran dana yang tidak wajar dari sejumlah biro perjalanan kepada tersangka, yang diduga sebagai imbalan atas pemberian kuota haji khusus," ujar Wakil Ketua KPK, Erwin Aritonang, dalam jumpa pers yang digelar dramatis di Gedung Merah Putih.

Profil Pria yang Dulu Dipuja Kini Terjerat

Yaqut Cholil Qoumas lahir di Rembang, Jawa Tengah, pada 9 September 1969. Ia bukan nama asing di kancah Nahdlatul Ulama (NU). Kiprahnya dimulai sebagai aktivis Gerakan Pemuda Ansor, dan puncaknya ia menjabat Ketua Umum GP Ansor periode 2011–2016. Setelah itu, Yaqut dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal PBNU, posisi yang kian memperkokoh pengaruhnya di kalangan nahdiyin.

Karir politiknya melesat saat Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Agama pada 23 Desember 2020, menggantikan Fachrul Razi. Di awal masa jabatannya, Yaqut digadang-gadang sebagai figur reformis. Ia mencetuskan digitalisasi layanan haji dan umrah, serta memperkenalkan program Haji Ramah Lansia yang banyak dipuji. Namun, di balik sederet pencapaian itu, ada luka yang kini terbuka lebar.

"Pengabdian panjang di NU tidak otomatis membentuk integritas. Justru ketika kuasa menghampiri, godaan korupsi menjadi ujian sesungguhnya," tulis pengamat politik Pesona Indonesia, Muhammad Qodari, dalam kolomnya.

Membedah Modus: Kuota Haji Jadi Bancakan Elite

Fakta kunci yang terungkap dalam dakwaan awal KPK sungguh mencengangkan. Indonesia mendapatkan kuota dasar haji sekitar 221.000 jemaah per tahun, dengan tambahan 10.000 kuota yang bisa dialokasikan secara fleksibel oleh menteri. Di sinilah celah hukum dimanfaatkan. Yaqut diduga mengarahkan kuota tambahan tersebut kepada beberapa biro perjalanan tertentu—yang mayoritas belum memenuhi syarat akreditasi—dengan meminta imbalan senilai Rp5 juta per jemaah.

"Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, potensi kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp30,2 miliar. Uang tersebut mengalir ke rekening penampung yang dikendalikan oleh staf pribadi tersangka, lalu digunakan untuk pembelian aset properti di Jakarta dan Surabaya," papar Erwin.

Staf SB berperan sebagai perantara penerima suap dan pencuci uang. Ia diduga kuat membuka perusahaan fiktif untuk menyamarkan transaksi. Modus ini mirip dengan pola korupsi kuota haji yang pernah terjadi di era sebelumnya, namun dengan skala yang lebih besar dan sistematis.

Reaksi Publik dan Guncangan di Tubuh Kemenag

Penetapan tersangka ini sontak menimbulkan gelombang reaksi. Di media sosial, tagar #YaqutTersangka sempat menjadi trending topic. Sebagian besar warganet menyuarakan kekecewaan, mengingat kepercayaan terhadap institusi keagamaan adalah hal sakral. "Saya tidak menyangka, Pak Yaqut yang saya kenal begitu peduli jemaah lansia ternyata terlibat kasus ini," tulis akun @hasan_santri.

Dari sisi politik, DPR RI melalui Komisi VIII yang membidangi agama menyatakan akan membentuk Panitia Kerja khusus untuk mengaudit ulang seluruh kebijakan kuota haji di masa kepemimpinan Yaqut. Sementara itu, PBNU mengeluarkan pernyataan resmi yang menyayangkan tindakan salah satu kader terbaiknya. "Jika terbukti bersalah, maka ini adalah pengkhianatan besar terhadap amanah umat," tegas Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, yang tidak lain adalah adik kandung Yaqut.

Perjalanan Kasus dan Ancaman Hukuman

Lembaga antirasuah mulai mencium kejanggalan sejak pertengahan 2025, setelah menerima laporan masyarakat dan hasil temuan BPK. Tim penyidik bekerja secara tertutup, memeriksa puluhan saksi, termasuk para pemilik biro perjalanan dan pejabat Kementerian Agama. Puncaknya, pada awal 2026, gelar perkara menetapkan Yaqut dan SB sebagai tersangka.

Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda hingga Rp1 miliar. Selain itu, KPK juga menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengejar aset hasil korupsi.

Belajar dari Tragedi Kuota

Skandal ini membuka borok lama pengelolaan haji Indonesia yang kerap diwarnai polemik. Antrian panjang jemaah, disparitas biaya, hingga dugaan jual-beli nomor porsi. Kini, dengan terseretnya seorang mantan menteri, harapan publik tertuju pada KPK untuk membongkar tuntas jaringan korupsi di sektor ini. Reformasi tata kelola haji menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi.

Kisah Yaqut Cholil Qoumas menjadi cermin pahit bagi siapa pun yang diberi kuasa. Dari mimbar Ansor hingga kursi menteri, ia telah menapaki jalan emas yang kini terbelenggu oleh jeruji hukum. "Kami pastikan tidak ada intervensi politik dalam proses ini," kata Erwin menutup konferensi pers, sembari mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi adalah perjuangan tanpa henti.