Polri Limpahkan Tiga Berkas Perkara Febrie Adriansyah ke Kejagung

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi melimpahkan tiga berkas perkara dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febrie Adriansyah, ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Pelimpahan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan berkas dan hasil koordinasi antara kedua lembaga penegak hukum. Langkah ini diambil sebagai wujud sinergi dan transparansi dalam menuntaskan kasus yang menyita perhatian publik tersebut.

Dalam keterangan resminya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa penyerahan bertahap merupakan bagian dari strategi percepatan penanganan guna menjaga kualitas pembuktian. “Kami tidak ingin tergesa-gesa. Pelimpahan dilakukan secara terukur agar jaksa peneliti dapat memeriksa kelengkapan formil dan materil dengan cermat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (10/10).

Kronologi dan Dasar Perkara

Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada pertengahan 2025 terkait tiga perkara berbeda yang saling berkaitan. Pertama, kasus dugaan korupsi pengadaan alat pendeteksi di lingkungan KPK pada tahun 2021 yang merugikan negara hingga Rp 45 miliar. Kedua, penyalahgunaan wewenang dalam penanganan sejumlah perkara korupsi di daerah yang diduga disertai pemerasan terhadap para pihak. Ketiga, tindak pidana pencucian uang dengan modus pembelian aset atas nama pihak ketiga, termasuk properti mewah di Jakarta Selatan dan kendaraan bermotor bernilai miliaran rupiah.

Berkas yang diserahkan meliputi laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), keterangan saksi ahli, dokumen transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta barang bukti elektronik yang telah disita. Seluruh materi telah diverifikasi oleh tim penyidik untuk memenuhi unsur pasal yang disangkakan, yakni Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang TPPU.

Proses Pelimpahan Bertahap

Pelimpahan tahap pertama terdiri dari berkas perkara pokok korupsi, disusul tahap kedua berupa berkas TPPU, dan tahap ketiga pelengkap bukti tambahan. Mekanisme ini disepakati dalam rapat koordinasi antara Kapolri dan Jaksa Agung pekan lalu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Dr. Ketut Sumedana, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima berkas tahap pertama dan menugaskan jaksa peneliti senior. “Kami akan meneliti apakah berkas sudah memenuhi syarat P-16 (pemeriksaan kelengkapan) dalam waktu 14 hari kerja. Jika ada kekurangan, akan segera kami koordinasikan dengan penyidik,” katanya.

Dari pantauan di lokasi, sejumlah personel Bareskrim mendatangi gedung Kejaksaan Agung pada pukul 09.30 WIB dengan membawa tiga koper dokumen yang dikawal ketat. Prosesi serah terima berlangsung singkat dan tertutup di ruang Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus).

Profil dan Jejak Karier Febrie Adriansyah

Febrie Adriansyah bukanlah nama baru di dunia penegakan hukum. Sebelum terjerat kasus ini, ia dikenal sebagai salah satu deputi penindakan KPK yang vokal dalam membongkar korupsi kelas kakap, termasuk kasus suap di sektor energi dan kehutanan. Kariernya meroket pada era 2019-2023 hingga akhirnya tersangkut laporan dugaan pelanggaran etik yang berujung pada penyidikan pidana. Penetapan tersangka pada dirinya sempat menuai polemik dari kalangan aktivis antikorupsi yang menilai adanya motif balas dendam, namun Polri menegaskan bahwa penyidikan berjalan objektif dan berbasis bukti.

Arah Penanganan Selanjutnya

Dengan dilimpahkannya seluruh berkas, proses selanjutnya berada di tangan Kejaksaan Agung. Jaksa peneliti akan menyusun surat dakwaan dan menyiapkan surat pelimpahan perkara ke pengadilan. Jika dinyatakan lengkap atau P-21, maka tersangka berikut barang bukti akan segera diserahkan ke penuntut umum untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai pelimpahan bertahap merupakan hal yang lumrah dalam perkara dengan berkas kompleks. “Justru ini baik, karena jaksa bisa fokus memeriksa setiap bagian tanpa terbebani volume dokumen yang sangat besar. Yang penting tidak ada tawar-menawar di luar sistem peradilan,” ujarnya. Ia menekankan agar proses persidangan nanti berjalan terbuka sehingga publik bisa menilai sendiri keadilan penanganan perkara ini.

Dampak dan Harapan Publik

Kasus ini kembali membuka mata masyarakat tentang betapa rawannya penyalahgunaan wewenang di lembaga pemberantasan korupsi. Transparansi penanganan dan ketegasan hukuman menjadi harapan besar agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tidak semakin luntur. Polri dan Kejaksaan berkomitmen menjaga komunikasi dan profesionalitas selama proses penuntutan hingga vonis nanti.

“Kami pastikan tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Penanganan perkara ini murni berdasarkan fakta hukum dan bukti yang sah,” tegas Trunoyudo menutup keterangannya.

Saat berita ini diturunkan, jaksa peneliti Kejaksaan Agung masih bekerja menelaah ribuan lembar dokumen. Publik menanti kapan agenda persidangan perdana akan digelar dan sejauh mana fakta-fakta persidangan akan mengungkap jaringan korupsi di balik mantan petinggi antikorupsi tersebut.