Ketua DPRD Jabar Tegaskan Usulan Perubahan Nama Provinsi Sunda Baru Tahap Pembahasan

BANDUNG — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa, memberikan klarifikasi penting terkait polemik yang berkembang di masyarakat mengenai wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Ia dengan tegas menyatakan bahwa lembaga legislatif daerah tersebut belum memberikan persetujuan final terkait usulan tersebut.

Penegasan ini disampaikan Buky untuk meluruskan persepsi publik yang dinilainya keliru menangkap posisi DPRD dalam isu ini. Berdasarkan laporan Terdepan.id pada Senin (6/7/2026), ia menyoroti kesalahpahaman yang terjadi di ruang publik.

"Banyak yang menangkap bahwa DPRD ini setuju. Menurut saya tingkatannya belum. Setuju itu dalam artian setuju untuk dibahas, bukan setuju untuk diganti. Nah itu salahnya di situ. Orang-orang kan berpikirnya 'Oh DPRD setuju diganti', sehingga jadi ramai," kata Buky.

Menurut Buky, tahapan yang saat ini berjalan masih sangat awal. Kesepakatan yang ada di internal DPRD Jabar sebatas menyetujui agar wacana tersebut masuk ke dalam agenda pembahasan, bukan memberikan lampu hijau untuk langsung mengganti nama provinsi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dirinya secara pribadi bahkan belum mempelajari secara mendalam naskah akademik yang menjadi dasar usulan perubahan nama tersebut. Naskah itu disusun oleh tim pengusul dan menjadi syarat formal untuk dapat dibahas di tingkat legislatif.

"Jadi jangan sampai ada lagi informasi yang menyebut DPRD sudah menyetujui perubahan nama. Ini murni baru disetujui untuk menjadi bahan diskusi dan kajian lebih lanjut," tegasnya menambahkan.

Pernyataan ini diharapkan dapat meredakan reaksi publik yang sebelumnya ramai memperdebatkan wacana pergantian nama tersebut. DPRD Jabar memastikan seluruh proses akan dilakukan secara transparan dan melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.