Internasional21 November 20263 dibaca

Kepala BRAN Paparkan Ragam Masalah Agraria dari Desa hingga Kota

Kepala BRAN menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar program pembagian sertifikat tanah, melainkan upaya menyelesaikan ketimpangan akses, kepemilikan...

A
Administrator
Editor Internasional
Kepala BRAN Paparkan Ragam Masalah Agraria dari Desa hingga Kota

Kepala BRAN menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar program pembagian sertifikat tanah, melainkan upaya menyelesaikan ketimpangan akses, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah bagi seluruh lapisan masyarakat. Persoalan agraria tidak hanya muncul di pedesaan yang identik dengan sawah dan lahan pertanian, tetapi juga di kawasan perkotaan yang menghadapi tekanan hunian, ruang usaha, dan konflik kepemilikan.

Dalam paparannya, Kepala BRAN memberi contoh bahwa masalah agraria memiliki wajah yang berbeda di desa dan kota. Di desa, isu utama berkisar pada tumpang tindih batas lahan, petani penggarap tanpa kepastian hak, alih fungsi lahan produktif, serta keterbatasan akses terhadap irigasi, modal, dan pasar. Di kota, persoalan bergeser ke permukiman padat, kampung kota, tanah negara yang dikuasai pihak lain, mafia tanah, serta mahalnya hunian yang layak.

Desa: Ketimpangan Kepemilikan dan Tekanan Alih Fungsi

Di wilayah pedesaan, reforma agraria dihadapkan pada warisan struktur kepemilikan yang tidak seimbang. Sebagian warga menggarap lahan tanpa bukti formal, sementara lahan lain dikuasai pemilik modal dalam skala besar. Persoalan bertambah ketika data pertanahan tidak mutakhir, batas antardesa tidak jelas, dan proses pewarisan berlangsung tanpa administrasi yang rapi. Kondisi ini membuat konflik mudah muncul, terutama saat ada proyek infrastruktur, investasi, atau perubahan peruntukan lahan.

Kepala BRAN menilai penyelesaian tidak cukup dengan pendekatan legal formal. Diperlukan pendampingan, mediasi, dan pemetaan partisipatif agar masyarakat ikut memastikan batas serta status lahan. Tanpa itu, sertifikasi bisa berhenti sebagai dokumen tanpa menyelesaikan akar ketimpangan. Reforma agraria juga perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, bukan hanya pengalihan kepemilikan.

Kota: Hunian, Ruang Usaha, dan Sengketa yang Tak Kasatmata

Di perkotaan, masalah agraria sering luput dari perhatian karena tidak selalu tampak sebagai sengketa sawah. Warga yang tinggal puluhan tahun di kampung kota bisa menghadapi ancaman penggusuran akibat status tanah yang tidak jelas. Pedagang kecil di ruang publik juga sering bersinggungan dengan aturan penataan kota. Di sisi lain, praktik penelantaran tanah, penguasaan berlapis, dan permainan harga membuat akses terhadap hunian terjangkau semakin sulit.

Reforma agraria menekankan pentingnya keadilan akses tanah bagi semua lapisan masyarakat, dari petani hingga warga perkotaan, agar hak dan kesejahteraan rakyat dapat dipastikan.

Karena itu, kebijakan agraria perlu melihat kota sebagai ruang hidup, bukan sekadar ruang investasi. Ketersediaan tanah untuk hunian, fasilitas publik, dan aktivitas ekonomi rakyat harus menjadi pertimbangan utama. Pendekatan ini menuntut koordinasi antarsektor, mulai dari pertanahan, tata ruang, perumahan, hingga pemberdayaan ekonomi.

Tindak Lanjut yang Dibutuhkan

  • Integrasi data pertanahan dan tata ruang agar status, batas, dan peruntukan lahan tidak saling bertentangan.
  • Pemetaan partisipatif dengan melibatkan warga, pemerintah desa, dan pemerintah kota untuk mengurangi sengketa batas.
  • Mediasi dan penyelesaian sengketa yang berpihak pada kepastian hak, bukan hanya kekuatan administratif.
  • Redistribusi dan pemberdayaan yang disertai akses modal, pelatihan, dan pasar bagi penerima manfaat.
  • Penyediaan hunian dan ruang usaha di kota dengan memperhatikan warga berpenghasilan rendah.

Dari sisi teknologi, reforma agraria dapat diperkuat melalui citra satelit, pemetaan digital, dan dashboard lintas lembaga. Data spasial yang terbuka dan terverifikasi memudahkan identifikasi lahan terlantar, konflik batas, serta perubahan penggunaan lahan. Namun, teknologi hanya alat bantu. Keputusan akhir tetap membutuhkan kelembagaan yang kuat, transparan, dan responsif terhadap warga.

Kepala BRAN menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak diukur dari jumlah sertifikat semata, tetapi dari apakah hak masyarakat menjadi lebih pasti dan kesejahteraan meningkat. Persoalan desa dan kota memang berbeda, tetapi logikanya sama: tanah harus dikelola untuk keadilan sosial, bukan dibiarkan menjadi sumber ketimpangan yang terus diwariskan.

Berita Terkait