FIDH: Korupsi Peradilan Pakistan Berpotensi Menjadi Grand Corruption

Laporan terbaru dari Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH) mengungkap temuan mengejutkan bahwa praktik korupsi di sistem peradilan Pakistan sudah bersifat sistemik dan dikhawatirkan akan meningkat ke tingkat "grand corruption" yang dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap rule of law.

Temuan Utama Laporan FIDH

Dokumen setebal 120 halaman itu merinci bagaimana suap, nepotisme, dan pengaruh politik telah menggerogoti independensi hakim dan pengadilan di berbagai tingkatan. Dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, praktik transaksional ini terjadi hampir tanpa pengawasan. FIDH mencatat bahwa lebih dari 60% responden dalam survei yang melibatkan pengacara, aktivis, dan mantan pejabat pengadilan mengaku pernah menyaksikan atau mengalami permintaan uang pelicin untuk mempercepat proses hukum.

"Kami melihat indikasi kuat bahwa pengangkatan dan promosi hakim sering kali ditentukan oleh jaringan patronase, bukan kompetensi. Ini bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan struktur yang telah terlembaga," ujar salah satu peneliti utama FIDH yang enggan disebutkan namanya.

Dari Suap Kecil ke Grand Corruption

Yang lebih mengkhawatirkan, laporan tersebut memetakan bagaimana korupsi di pengadilan kini mulai merambah ke ranah "grand corruption"—keterlibatan pejabat tinggi negara, termasuk jaksa penuntut dan anggota dewan yudisial, dalam skandal besar seperti penyalahgunaan dana bantuan bencana, kasus perbankan ilegal, hingga rekayasa putusan demi kepentingan dinasti politik. Dengan kata lain, pengadilan bukan lagi tempat mencari keadilan, melainkan alat legal untuk melanggengkan kekuasaan elite.

Dampak Sistemik dan Rekomendasi

Korupsi sistemik ini berimbas langsung pada akses keadilan bagi kelompok rentan. Perempuan, minoritas agama, dan warga miskin kerap menjadi korban karena ketidakmampuan mereka membayar "biaya tambahan" di meja pengadilan. FIDH merekomendasikan reformasi menyeluruh, termasuk audit forensik terhadap aset hakim, pembentukan komisi antikorupsi independen di luar yudikatif, serta perlindungan bagi pelapor (whistleblower). Namun, tanpa kemauan politik dari parlemen Pakistan yang juga tersandera kepentingan elite, rekomendasi itu diproyeksikan sulit terwujud dalam waktu dekat.