DPR Pantau Efisiensi, Anggaran MBG 2027 Turun ke Rp174 Triliun

Pertarungan fiskal di Senayan kembali memanas. Kali ini sorotan tertuju pada program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dalam rancangan anggaran 2027 mengalami penyusutan signifikan menjadi Rp174 triliun. Angka ini mengejutkan banyak pihak karena sebelumnya program yang menyasar anak sekolah dan ibu hamil ini digadang-gadang mendapat porsi lebih besar. Di balik angka tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tengah menjalankan fungsi pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja negara—sebuah dinamika yang akan menentukan nasib jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Mengapa anggaran program andalan ini justru menciut? Jawabannya tidak sesederhana "pemerintah sedang berhemat". Ibarat sebuah kapal besar yang sedang berlayar, nahkoda fiskal harus terus-menerus menghitung ulang beban muatan agar tidak tenggelam di tengah gelombang ketidakpastian global. Tekanan dari nilai tukar rupiah, harga pangan yang fluktuatif, hingga kebutuhan belanja prioritas lain seperti infrastruktur pertahanan dan transisi energi, semuanya berebut dalam satu keranjang APBN yang terbatas. Banggar, sebagai penjaga gawang anggaran, kini berada dalam posisi strategis untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran.

Rasionalisasi Anggaran: Bukan Sekadar Pemangkasan

Penurunan pagu MBG dari proyeksi awal menuju Rp174 triliun bukanlah tindakan pemotongan mentah-mentah. Dalam sidang bersama mitra kerja pemerintah, Banggar mengungkapkan bahwa angka ini merupakan hasil rasionalisasi berbasis data realisasi tahun berjalan. Sepanjang 2025 dan 2026, program MBG mencatat tingkat penyerapan yang tidak selalu mencapai 100 persen karena kendala distribusi di daerah terpencil serta penyesuaian menu berbasis kearifan lokal yang memengaruhi struktur biaya. Dengan kata lain, penyusutan ini mencerminkan perhitungan ulang yang lebih realistis—bukan kemunduran komitmen negara terhadap gizi anak bangsa.

Wakil Ketua Banggar dalam rapat dengar pendapat terbaru menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh diartikan sebagai pengurangan kualitas. "Justru kami ingin memastikan tidak ada kebocoran. Program ini menyentuh langsung rakyat paling rentan, sehingga pengawasannya harus ekstra ketat," ujarnya. Pernyataan ini merujuk pada temuan-temuan di lapangan seperti ketidakcocokan data penerima manfaat di beberapa kabupaten dan variasi harga bahan baku yang terlalu lebar antarwilayah. Inisiatif digitalisasi monitoring—menggunakan AI (Artificial Intelligence/kecerdasan buatan) untuk verifikasi penerima—menjadi salah satu jalan tengah agar efisiensi berjalan tanpa mengorbankan jangkauan.

Faktor-Faktor Penekan di Balik Turunnya Pagu

Setidaknya ada tiga variabel besar yang membentuk keputusan ini. Pertama, stabilisasi harga pangan yang berangsur membaik pasca-intervensi Badan Pangan Nasional (Bapanas). Ketika harga beras, telur, dan sayuran lebih terkendali, biaya per porsi MBG otomatis mengecil, sehingga kebutuhan agregat menurun. Kedua, perbaikan rantai pasok melalui kerja sama dengan koperasi petani lokal di 38 provinsi yang memangkas biaya logistik hingga 15 persen dibandingkan sistem sebelumnya yang bergantung pada pemasok besar terpusat.

Variabel ketiga—yang paling sensitif—adalah integrasi MBG dengan program bansos lain. Pemerintah kini mengkonsolidasikan sejumlah pos bantuan sosial ke dalam satu kanal terpadu, menghindari tumpang tindih yang selama ini menjadi momok inefisiensi. Sebagai contoh, keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang anaknya juga mendapat MBG akan dihitung sebagai satu kesatuan intervensi, bukan dua program terpisah. Konsekuensinya, alokasi MBG secara nominal tampak menciut, padahal total manfaat yang diterima rumah tangga sasaran sesungguhnya tidak berkurang—bahkan berpotensi lebih terintegrasi.

"Yang penting bukan besaran angka di atas kertas, tetapi outcome berupa penurunan stunting dan peningkatan kehadiran sekolah. Selama indikator itu tercapai, efisiensi justru patut diapresiasi," tegas ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang hadir sebagai konsultan independen dalam pembahasan tersebut.

Peta Jalan MBG 2027: Adaptasi dan Inovasi

Dengan pagu Rp174 triliun, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyusun ulang strategi implementasi. Cakupan penerima diproyeksikan tetap menjangkau 82,3 juta orang—terdiri dari anak usia PAUD hingga SMA sederajat, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dari keluarga miskin—namun dengan pendekatan yang lebih efisien di sisi operasional. Salah satu terobosan adalah pilot project dapur komunitas terpusat di tingkat kecamatan yang melayani lima hingga tujuh sekolah sekaligus, menggantikan model dapur mandiri per sekolah yang memakan biaya overhead lebih besar.

Digitalisasi juga menjadi tulang punggung program. Aplikasi pemantauan real-time berbasis cloud computing tengah digodok agar Banggar, BPK, dan masyarakat bisa mengakses data penyaluran secara transparan. Ini bukan sekadar alat kontrol, melainkan juga instrumen partisipasi publik untuk melaporkan ketidakberesan langsung dari tingkat RW. Konsep open data yang diusung diharapkan menjadi tameng terkuat melawan potensi penyimpangan di lapangan.

Yang menarik, penurunan pagu juga membuka ruang bagi pendanaan kolaboratif dengan pemerintah daerah. Skema matching grant—di mana provinsi atau kabupaten/kota menyediakan porsi pendanaan sendiri sementara pusat melipatgandakan kontribusi tersebut—mulai dijajaki di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Jika berhasil, model ini bisa menjadi standar baru pembiayaan program kesejahteraan yang tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

Meski demikian, tantangan bukan tidak ada. Perubahan mekanisme distribusi berpotensi menimbulkan gejolak di rantai pasok lokal yang sudah terbentuk. Pelaku UMKM yang sebelumnya menjadi pemasok sekolah perlu didampingi agar tidak kehilangan pasar. Di sinilah peran kementerian teknis seperti Kementerian Koperasi dan UKM menjadi krusial dalam merancang transisi yang adil.

Banggar sendiri berjanji akan terus mengawal proses ini dalam tiga siklus pembahasan: masa sidang pembicaraan pendahuluan, rapat kerja finalisasi, hingga pengesahan UU APBN 2027. Masyarakat luas dapat mengikuti perkembangan ini melalui kanal resmi DPR maupun partisipasi dalam rapat dengar pendapat umum yang dijadwalkan terbuka bagi konstituen. Satu hal yang pasti: di tengah himpitan fiskal global, mempertahankan investasi pada gizi generasi penerus tetap menjadi ujian terberat bagi para pengambil kebijakan hari ini.

Baca juga:

• IHSG Berpeluang Lanjutkan Penguatan pada Senin (13/7), Waspadai Koreksi
• Pedagang Saham Wall Street Antusias, Bursa Dibuka Positif