DJP Menanti Keputusan Menteri Keuangan Purbaya soal Evaluasi JHT

JAKARTA — Arah kebijakan baru terhadap program Jaminan Hari Tua (JHT) kini sepenuhnya berada di tangan pucuk pimpinan fiskal negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa seluruh hasil ev...

Jul 15, 2026 - 00:47

0 0

JAKARTA — Arah kebijakan baru terhadap program Jaminan Hari Tua (JHT) kini sepenuhnya berada di tangan pucuk pimpinan fiskal negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa seluruh hasil evaluasi manfaat JHT masih menunggu arahan definitif dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Proses yang sudah berjalan di tingkat teknis ini terhenti pada satu simpul penting: keputusan politik dari sang bendahara negara.

JHT dan Kompleksitas yang Melingkupinya

Bagi pekerja formal di Indonesia, JHT bukan sekadar potongan gaji yang lenyap setiap bulan. Program yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan akumulasi iuran selama masa kerja—sebesar 5,7% dari upah—yang seharusnya bisa diakses penuh saat peserta mencapai usia pensiun 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, gelombang kritik dari kalangan buruh terus membesar. Intinya sederhana: pekerja ingin bisa mencairkan saldo JHT kapan pun mereka kehilangan pekerjaan, bukan hanya di usia 56.

Dorongan itu bertemu dengan kekhawatiran pemerintah tentang keberlanjutan dana dan filosofi dasar hari tua. Di sinilah peran Kementerian Keuangan menjadi sangat sentral. Sebagai otoritas yang mengawasi fiskal negara, setiap perubahan skema pencairan JHT akan berdampak langsung pada likuiditas dana kelolaan ratusan triliun rupiah serta potensi penerimaan perpajakan dari sektor ketenagakerjaan. DJP adalah salah satu unit yang diminta memberikan masukan teknis terhadap konsekuensi perpajakan dari berbagai opsi yang mengemuka.

Mengapa Suara Purbaya Begitu Dinanti?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bukan hanya nama dalam hierarki kementerian. Di tengah tekanan publik yang meminta revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT, Purbaya berdiri di titik keseimbangan antara pemenuhan tuntutan pekerja dan penjagaan fondasi fiskal. Evaluasi yang dilakukan timnya bukan lagi sekadar hitung-hitungan aktuaria di atas kertas; ia menyangkut kesejahteraan jutaan pekerja yang melihat saldo JHT sebagai bantalan darurat saat dirumahkan atau terkena PHK.

Menurut sumber di lingkungan DJP yang enggan disebut namanya, hasil kajian internal sebenarnya sudah rampung. Berbagai model skema pencairan telah dinilai dari sisi dampaknya terhadap basis pajak penghasilan dan potensi pelaporan kewajiban perpajakan bagi peserta. Akan tetapi, seluruh opsi itu kini mengendap. “Kami tidak bisa bergerak lebih jauh. Semua menunggu arahan langsung dari bapak Menteri,” ujar sumber tersebut. Pernyataan ini menegaskan bahwa evaluasi JHT bukan sekadar urusan teknis Kementerian Ketenagakerjaan, melainkan sudah bergeser menjadi agenda strategis yang menuntut keputusan politik tingkat menteri.

Dilema antara Fleksibilitas dan Keberlanjutan

Jika Menteri Keuangan memberikan lampu hijau untuk perluasan akses pencairan JHT, implikasinya tidak main-main. Di satu sisi, pekerja akan mendapatkan kelonggaran untuk menggunakan dana hari tua mereka lebih awal. Di sisi lain, dana senilai lebih dari Rp400 triliun yang saat ini dikelola BPJS Ketenagakerjaan berpotensi mengalami penarikan masif dalam jangka pendek. Hal ini bisa mengganggu stabilitas investasi jangka panjang yang selama ini menjadi andalan imbal hasil program.

Dari kacamata perpajakan, DJP perlu memastikan bahwa setiap pencairan yang bersifat di luar ketentuan usia pensiun tetap tercatat dalam sistem administrasi pajak secara transparan. Mekanisme pemotongan pajak final, pelaporan SPT, hingga potensi pengembalian kelebihan pembayaran menjadi isu teknis yang mudah meledak jika tidak dirumuskan dengan presisi. Inilah alasan mengapa arahan Menteri Keuangan dianggap sebagai kunci yang akan membuka seluruh rangkaian regulasi turunan.

Jalan Panjang Menuju Keputusan Final

Sementara para pekerja dan serikat buruh terus menyuarakan aspirasi mereka di jalanan, di dalam gedung Kementerian Keuangan terjadi perenungan mendalam. Seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Nina Kusumawardhani, menyebut bahwa keputusan terkait JHT harus dilihat dalam kerangka besar reformasi perlindungan sosial. “Ini bukan hanya soal kapan uang bisa dicairkan, tetapi bagaimana negara menjamin agar pekerja tidak jatuh miskin saat sudah tidak produktif,” katanya saat dihubungi terpisah.

Kini, bola panas benar-benar berada di tangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bagi DJP, menunggu arahan adalah satu-satunya langkah logis yang tersisa. Sementara bagi publik, penantian ini adalah ujian apakah suara pekerja benar-benar menjadi pertimbangan dalam labirin keputusan fiskal negara. Hingga berita ini diturunkan, belum ada sinyal resmi kapan Menteri akan mengeluarkan arahannya. Yang jelas, semakin lama jeda yang tercipta, semakin kuat pula ketidakpastian yang membayangi nasib saldo JHT lebih dari 30 juta peserta di seluruh Indonesia.

Baca juga: