Iran: Serangan AS Membabi Buta, Kami Hanya Membela Diri

Tehran kembali membuka suara ihwal serbuan militer Amerika Serikat yang dinilai membabi buta terhadap aset dan personelnya di kawasan. Dalam pernyataan terbaru, Republik Islam Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Esmaeil Baqaei, menegaskan bahwa seluruh aksi yang diambil oleh pasukan Iran adalah bentuk pertahanan diri yang sah, bukan inisiasi permusuhan. Klaim ini muncul beberapa jam setelah Washington melancarkan gelombang serangan udara dan siber terhadap instalasi yang mereka sebut sebagai “jaringan proksi Iran” di Irak dan Suriah. Serangan tersebut, menurut Pentagon, merupakan respons atas rentetan serangan roket terhadap pangkalan militer AS. Namun, Iran membantah dalih itu dan menyebutnya sebagai agresi sepihak yang melanggar kedaulatan negara berdaulat.

Kronologi Serbuan dan Dalil Washington

Serangan terbaru AS bermula pada Jumat dini hari waktu setempat, ketika jet-jet tempur F-15E yang berpangkalan di Timur Tengah menjatuhkan puluhan munisi presisi ke kompleks penyimpanan senjata dan pusat komando Garda Revolusi Iran (IRGC) di Provinsi Deir ez-Zor, Suriah timur, serta wilayah Anbar, Irak barat. Sebuah sumber intelijen Irak yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa setidaknya 14 fasilitas terdampak, dengan perkiraan korban mencapai 19 personel milisi dan 7 penasihat militer Iran. Pentagon mengklaim operasi itu dilakukan berdasarkan hak membela diri sesuai Pasal 51 Piagam PBB, menyusul lebih dari 140 serangan terhadap pasukan mereka di Suriah dan Irak sejak Oktober tahun lalu. Namun, Baqaei menyangkal narasi tersebut. “Kami tidak memulai permusuhan,” ujarnya. “Setiap tindakan yang kami lakukan adalah dalam kerangka mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan nasional kami sesuai dengan hukum internasional.”

Landasan Hukum: Agresi vs Pertahanan Diri

Inti dari perdebatan ini bertumpu pada tafsir atas Pasal 51 Piagam PBB yang mengakui hak inheren negara untuk melakukan pertahanan diri individual maupun kolektif jika terjadi serangan bersenjata. Iran berpendapat bahwa keberadaan pasukan AS di Irak dan Suriah tanpa mandat Dewan Keamanan PBB sudah merupakan pendudukan ilegal, sehingga resistensi bersenjata terhadapnya adalah bentuk perlawanan yang sah. Sebaliknya, AS memaknai serangan roket dari milisi yang dianggap berafiliasi dengan Iran sebagai “serangan bersenjata” yang memicu hak mereka untuk membalas. “Klaim Washington tentang pembelaan diri sangatlah cacat secara hukum,” kata seorang profesor hukum internasional dari Universitas Teheran yang enggan disebutkan namanya. “Anda tidak bisa menyerbu negara lain, menolak keluar, lalu menyebut serangan terhadap kehadiran ilegal Anda sebagai agresi yang harus dibalas. Itu logika kolonial.” Pernyataan Baqaei menekankan poin bahwa serangan AS dilakukan secara “membabi buta” tanpa bukti keterlibatan langsung pemerintah Iran, yang menurutnya justru menunjukkan karakter agresi terencana.

Reaksi Global dan Bayang-bayang Eskalasi

Respons internasional terbelah. Rusia dan Tiongkok, melalui pernyataan di Dewan Keamanan PBB darurat, mengecam serangan AS dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Sementara itu, sekutu NATO tradisonal AS seperti Inggris dan Prancis menunjukkan sikap lebih lunak, meski menyerukan semua pihak menahan diri. Di tingkat kawasan, Kementerian Luar Negeri Irak memprotes keras karena aksi militer AS dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah Baghdad dan melukai kedaulatan mereka. Para analis keamanan memperingatkan potensi eskalasi spiral. Jika Iran benar-benar tengah mempersiapkan gelombang balasan—sebagaimana diisyaratkan oleh pejabat IRGC—maka teater konflik bisa meluas hingga melibatkan proksi di Lebanon, Yaman, bahkan mengancam jalur pelayaran di Selat Hormuz. Harga minyak mentah dunia pun langsung melonjak 3,7 persen dalam perdagangan pasca-pengumuman serangan AS.

Kendati nada keras disampaikan Baqaei, sejumlah pengamat menilai Iran masih membuka ruang diplomasi. Pesan bahwa Iran tidak memulai permusuhan dapat dibaca sebagai sinyal bahwa Tehran tidak menginginkan perang terbuka, namun juga tidak akan tunduk pada tekanan militer. “Ini permainan narasi,” ujar seorang peneliti senior dari lembaga kajian konflik Timur Tengah di Amman. “Masing-masing pihak ingin tampil sebagai pihak yang berhak membela diri, bukan agresor. Publik internasional adalah juri yang sesungguhnya.” Kini, bola panas berada di Gedung Putih: akankah mereka menahan diri seusai operasi ini, atau justru melanjutkan kampanye tekanan maksimum versi militer yang berisiko menyeret seluruh kawasan ke dalam pusaran konflik lebih besar? Jawabannya akan menentukan apakah klaim Iran soal “membela diri” hanyalah retorika politik, atau menjadi landasan bagi siklus kekerasan berkepanjangan berikutnya.

Baca juga:

• Bambang Patijaya: Komisi XII DPR Awasi Ketat Transisi Energi Nasional
• Polisi Perlihatkan Uang Ratusan Miliar dan 74 Kg Emas Hasil Sitaan Korupsi