Bupati Sukoharjo Ditahan KPK Setelah Terjaring Operasi Tangkap Tangan

Sabtu petang, 11 Juli 2026, langit Jakarta menyaksikan pemandangan yang kontras: Bupati Sukoharjo Etik Suryani, yang sebelumnya berkuasa dengan kebijakan-kebijakan populis, kini menunduk di balik rompi tahanan berwarna oranye. Ia digiring petugas KPK dari lobi Gedung Merah Putih menuju mobil tahanan, setelah menjalani pemeriksaan maraton sejak pagi. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada Jumat malam di wilayah Sukoharjo akhirnya berujung penahanan resmi sang bupati.

Kronologi OTT: Transaksi dalam Gelap Malam

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun tim penyidik, OTT bermula dari laporan masyarakat soal dugaan penerimaan suap terkait proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Sukoharjo. Tim KPK yang bergerak cepat mencegat seorang ajudan bupati yang baru saja menerima koper berisi uang tunai di sebuah rumah makan di kawasan Sukoharjo Kota. Ajudan tersebut langsung mengaku bahwa uang sejumlah Rp 1,3 miliar itu merupakan “setoran” dari rekanan pemenang lelang proyek senilai Rp 42 miliar.

“Kami menemukan uang dalam koper dan amplop cokelat yang disembunyikan di bagasi mobil dinas. Setelah dikembangkan, transaksi ini langsung mengarah kepada Bupati Etik sebagai pihak yang diduga memerintahkan penerimaan fee sebesar 5% dari nilai proyek,” ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu siang.

Barang Bukti dan Jerat Hukum

Selain uang tunai, KPK menyita sejumlah dokumen kontrak proyek, alat komunikasi, serta catatan aliran dana yang diduga kuat berkaitan dengan dugaan suap. Etik Suryani dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui. Jika terbukti, ia terancam hukuman penjara seumur hidup.

Etik Suryani, yang baru menjabat bupati pada periode keduanya, sebelumnya dikenal sebagai politikus PDI Perjuangan yang vokal soal antikorupsi. Penangkapannya langsung memicu reaksi beragam dari masyarakat Sukoharjo. Sejumlah pendukungnya masih meragukan, sementara lembaga pemantau menyambut baik langkah KPK sebagai bukti bahwa OTT tak pandang bulu.

Guncangan di Sukoharjo

Sukoharjo kini dalam posisi gamang. Wakil bupati segera ditunjuk sebagai pelaksana tugas, namun kekosongan kepemimpinan definitif dikhawatirkan berdampak pada realisasi APBD dan proyek-proyek daerah. Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret, Agus Wibowo, menilai kasus ini bisa menjadi pukulan elektoral bagi partai pengusung jika tak segera diantisipasi. “Pemilih mulai kritis, OTT ini bisa jadi simbol kekecewaan publik terhadap janji antikorupsi pemimpin daerah,” katanya.

Sementara itu, KPK memastikan penyidikan akan terus dikembangkan ke pihak lain yang diduga turut terlibat, termasuk anggota DPRD Sukoharjo yang duduk di tim anggaran. Penahanan Etik Suryani hari ini menjadi peringatan keras bahwa tak ada zona nyaman bagi koruptor, bahkan di level kabupaten.