BNPP Matangkan Indeks Pengelolaan Batas Negara demi Penguatan Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia terus mematangkan instrumen pengukuran kinerja pengelolaan wilayah perbatasan. Melalui forum pembahasan yang digelar oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada Jumat (3/7), BNPP bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait membahas secara mendalam Indeks Pengelolaan Batas Wilayah Negara (IPBWN).

Pertemuan lintas sektor ini merupakan langkah konkret BNPP untuk memastikan bahwa pengelolaan batas negara, baik di darat, laut, maupun udara, tidak lagi berjalan secara sektoral dan sporadis. IPBWN dirancang sebagai alat ukur yang terpadu dan terukur, sehingga setiap kebijakan yang diambil di tingkat pusat hingga daerah memiliki dampak yang jelas terhadap pembangunan kawasan perbatasan.

Dari data yang dihimpun Terdepan.id, forum ini menjadi titik penting dalam menyelaraskan persepsi antar kementerian dan lembaga tentang apa yang dimaksud dengan pengelolaan batas wilayah negara yang efektif. Selama ini, pengelolaan perbatasan kerap dihadapkan pada tantangan koordinasi dan tumpang tindih kewenangan, sehingga indeks ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menyatukan langkah.

"Penguatan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. IPBWN dirancang sebagai instrumen untuk memastikan kebijakan lintas sektor tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi mendorong aksi nyata dan terukur,"

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI, Gutmen Nainggolan, yang mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dalam forum tersebut. Gutmen menekankan bahwa IPBWN akan menjadi acuan dalam mengevaluasi capaian pembangunan di kawasan perbatasan, sekaligus menjadi dasar perencanaan yang lebih presisi di masa depan.

Penyusunan IPBWN sendiri tidak terlepas dari semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan indeks yang mapan, BNPP dapat memetakan area prioritas yang membutuhkan intervensi cepat, mulai dari aspek keamanan, kesejahteraan masyarakat perbatasan, hingga penegakan kedaulatan negara.

Lebih lanjut, forum ini juga membahas mekanisme pemantauan dan pelaporan yang akan diintegrasikan ke dalam sistem IPBWN. Diharapkan, setiap kementerian dan lembaga dapat berkontribusi secara aktif dalam memberikan data dan informasi yang akurat, sehingga indeks ini benar-benar merepresentasikan kondisi riil di lapangan.

Pengembangan IPBWN dinilai krusial mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan sepuluh negara tetangga. Tanpa pengelolaan yang terpadu dan terukur, potensi konflik perbatasan dan kesenjangan pembangunan di kawasan terluar akan semakin melebar. BNPP menargetkan agar IPBWN dapat segera diimplementasikan sebagai bagian dari strategi besar penguatan perbatasan nasional.