Anwar Ibrahim Desak ASEAN dan RI Tuntaskan Kabut Asap Karhutla

Kabut asap tahunan yang menyelimuti langit Malaysia kembali menjadi pemicu ketegangan diplomatik di kawasan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim secara terbuka meminta Indonesia dan negara-negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations/Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) untuk bergerak lebih cepat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang asapnya menyeberang ke Negeri Jiran. Bagi warga biasa, persoalan ini bukan sekadar debat politik antarnegara: kualitas udara yang memburuk berdampak langsung pada kesehatan pernapasan, aktivitas sekolah, hingga penerbangan yang tertunda.

Mengapa Kabut Asap Lintas Batas Sulit Dihentikan

Karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Sumatra dan Kalimantan, kerap terjadi pada musim kemarau. Pemicunya berlapis: pembukaan lahan dengan cara dibakar, kondisi lahan gambut yang mudah menyala, serta cuaca kering yang diperparah fenomena iklim. Ibarat seperti menyalakan kompor di dapur yang jendelanya terbuka, apinya memang di satu rumah, tetapi asapnya mengalir ke rumah tetangga tanpa bisa dibendung pagar.

Asap dari lahan gambut berbeda dengan asap kebakaran biasa. Gambut adalah lapisan tanah organik yang menyimpan karbon dalam jumlah besar, sehingga sekali terbakar ia bisa menyala lama di bawah permukaan dan menghasilkan partikel halus berbahaya, termasuk PM2.5 (particulate matter 2,5 mikrometer/partikel udara sangat kecil yang bisa masuk ke paru-paru). Data historis menunjukkan Karhutla besar pada 2015 dan 2019 menyebabkan sekolah diliburkan, penerbangan dibatalkan, dan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di berbagai kota.

Pendorong Ekonomi di Balik Asap

Peneliti lingkungan dan organisasi masyarakat sipil lama menyoroti bahwa karhutla bukan sekadar bencana alam. Ada dorongan ekonomi: biaya membuka lahan dengan membakar jauh lebih murah dibandingkan metode mekanis. Tekanan pasar global terhadap komoditas seperti kelapa sawit dan pulp membuat sebagian pelaku usaha mengambil jalan pintas. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai program pengendalian, mulai dari patroli terpadu, pemetaan titik panas berbasis satelit, hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang lahannya terbakar.

Namun, implementasi di lapangan kerap terkendala luasnya wilayah, keterbatasan personel, dan koordinasi antarlembaga. Teknologi pemantauan seperti satelit dan sensor titik panas sudah menjadi bagian dari ekosistem peringatan dini, tetapi respons cepat tetap bergantung pada kesiapan daerah.

Diplomasi Kawasan dan Harapan Warga

Desakan Anwar Ibrahim menegaskan bahwa persoalan ini sudah lama menjadi agenda diplomatik ASEAN. Pada 2023, Malaysia sempat menawarkan kerja sama penanganan karhutla dan bahkan mengirim tim bantuan. Mekanisme regional seperti perjanjian ASEAN mengenai pencemaran asap lintas batas sebenarnya sudah ada, tetapi efektivitasnya bergantung pada komitmen tiap negara.

Bagi masyarakat di kedua negara, yang paling dinanti bukan pernyataan politik, melainkan udara bersih. Warga di wilayah perbatasan menginginkan sistem peringatan dini yang transparan, data titik panas yang mudah diakses, serta penegakan hukum yang konsisten. Kolaborasi lintas negara, termasuk pertukaran data satelit dan tim pemadam gabungan, bisa menjadi langkah nyata.

Jika tidak ditangani serius, siklus kabut asap akan terus berulang setiap tahun. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ASEAN mampu bekerja sama, melainkan seberapa cepat komitmen itu berubah menjadi aksi di lapangan sebelum asap berikutnya kembali menyeberang batas.