Anwar Ibrahim Bela Klaim China atas Taiwan, Beijing Sambut Gembira

Ketika pemimpin sebuah negara berpenduduk lebih dari 34 juta jiwa berdiri dan menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari China, pernyataan itu bukan sekadar basa-basi diplomasi — ia mengirim gelombang kejut ke seluruh kawasan Asia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim baru-baru ini membela klaim China yang menyebut Taiwan sebagai salah satu provinsi negaranya. Mengingat Malaysia adalah anggota kunci ASEAN (Association of Southeast Asian Nations/Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), sikap ini langsung menjadi sorotan di panggung geopolitik global. Beijing, tentu saja, menyambutnya dengan gembira.

Bagi pembaca awam, pertanyaan yang wajar muncul: mengapa pernyataan seorang pemimpin negara begitu berpengaruh? Jawabannya terletak pada dua hal: ekonomi dan teknologi. Selat Taiwan adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, tempat mengalirnya sebagian besar perdagangan maritim global. Tak hanya itu, Taiwan adalah rumah bagi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), perusahaan yang memproduksi sekitar 90 persen chip paling canggih di dunia — chip (sirkuit terpadu) adalah "otak" dari ponsel, komputer, hingga mobil listrik yang kita pakai sehari-hari. Ibarat seperti papan catur raksasa, pernyataan politik sekecil apa pun bisa menggeser posisi para pemainnya.

Pernyataan yang Kembali Menggema

Dalam pernyataannya, Anwar menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China. Sikap ini sejalan dengan prinsip "satu China" yang selama puluhan tahun menjadi doktrin resmi Beijing. Ibarat mengunci pintu rumah dari dalam, Beijing selalu menolak setiap upaya yang dianggap berusaha "membuka" Taiwan dari wilayahnya — dan dukungan dari pemimpin negara lain dianggap memperkuat kunci tersebut.

"Kami berpegang pada prinsip satu China. Taiwan adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah China." — Anwar Ibrahim

Penegasan ini sebenarnya bukan yang pertama kali. Pada kunjungan kenegaraan pertamanya ke Beijing pada 2023, Anwar sudah menyampaikan sikap serupa di hadapan Presiden China Xi Jinping. Pengulangan sikap ini di panggung yang lebih luas menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Malaysia di bawah kepemimpinannya konsisten — bukan sekadar respons situasional.

Prinsip Satu China: Akar dan Makna

Untuk memahami mengapa pernyataan ini begitu sensitif, kita perlu mundur ke sejarah. Prinsip satu China lahir dari perang saudara di daratan China pada 1949, ketika Partai Komunis menguasai daratan dan pemerintahan Republik China (ROC) mundur ke Pulau Taiwan. Sejak saat itu, Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi yang "belum bersatu", sementara Taipei beroperasi sebagai entitas yang mengatur diri sendiri — memiliki pemerintahan, mata uang, dan militer sendiri.

Dalam praktik diplomasi global, lebih dari 180 negara mengakui prinsip satu China dan menjalin hubungan diplomatik resmi hanya dengan Beijing. Taiwan sendiri hanya memiliki sekitar selusin sekutu diplomatik formal, jumlah yang terus menyusut dari puluhan negara pada 1990-an. Landasan hukumnya adalah Resolusi 2758 Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada 1971, yang mengakui Beijing sebagai satu-satunya wakil sah China di forum internasional.

Ibarat satu alamat rumah yang diklaim dua pihak: Beijing menganggap seluruh "rumah" China — termasuk Taiwan — adalah kesatuan yang tak boleh dibagi, sedangkan Taipei menganggap dirinya pemerintahan yang terpisah dan berdaulat. Perbedaan tafsir inilah yang membuat setiap pernyataan dukungan dari negara lain menjadi barang berharga bagi kedua kubu.

Beijing Girang, Taipei dan Washington Bereaksi

Respons Beijing terhadap pernyataan Anwar nyaris instan. Kementerian Luar Negeri China menyambut baik penegasan Malaysia dan menyebutnya sebagai bukti bahwa prinsip satu China mendapat dukungan luas dari komunitas internasional. Bagi Beijing, dukungan dari pemimpin Asia Tenggara adalah modal politik penting di tengah meningkatnya persaingan dengan Amerika Serikat.

Di sisi lain, pemerintah Taiwan menolak keras narasi tersebut. Taipei berulang kali menegaskan bahwa Taiwan bukanlah provinsi dari negara mana pun, dan status Taiwan adalah urusan rakyat Taiwan sendiri. Sementara itu, Amerika Serikat — yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taipei namun terikat undang-undang Taiwan Relations Act — menyatakan menghormati prinsip satu China, tetapi menolak setiap upaya perubahan status quo di Selat Taiwan secara sepihak.

Mengapa Sikap Malaysia Penting bagi Kita

Di balik sikap tegas Malaysia, ada pertimbangan ekonomi yang sulit diabaikan. China telah menjadi mitra dagang terbesar Malaysia selama 15 tahun berturut-turut, dengan nilai perdagangan bilateral yang konsisten melampaui US$100 miliar per tahun. Investasi China juga mengalir deras ke sektor teknologi, seperti pabrik semikonduktor, pusat data, dan kendaraan listrik (EV/electric vehicle). Bagi Malaysia, menjaga hubungan baik dengan Beijing bukan sekadar pilihan politik — melainkan kebutuhan ekonomi.

Namun, sikap ini juga menempatkan Malaysia dalam posisi yang rumit. Di satu sisi, Kuala Lumpur ingin mempertahankan investasi dan perdagangan dengan China. Di sisi lain, Malaysia juga menjadi tuan rumah bagi banyak perusahaan teknologi Amerika yang menjadi tulang punggung ekosistem semikonduktor global. Kebijakan "tidak memihak" atau netralitas aktif yang diusung Anwar menjadi ujian tersulit dalam beberapa dekade terakhir.

Bagi kita sebagai pembaca, drama diplomatik ini bukanlah tontonan jauh yang tak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga ketidakpastian biaya logistik internasional semuanya bersentuhan dengan ketegangan di Selat Taiwan. Ketika para pemimpin dunia saling melempar pernyataan seperti ini, yang dipertaruhkan bukan hanya gengsi — tetapi juga stabilitas ekonomi global yang kita semua andalkan.