Pengurangan Latihan Militer AS-Korsel Dibaca Seoul sebagai Tekanan Soal Iran

Hubungan pertahanan antara Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) selama ini menjadi salah satu pilar stabilitas keamanan di Asia Timur. Namun, keputusan Presiden AS Donald Trump memangkas frekuensi dan skala latihan militer gabungan kedua negara memunculkan gelombang kekhawatiran baru di Seoul. Yang menarik, para pengamat di sana justru membaca kebijakan itu bukan semata soal Semenanjung Korea, melainkan bagian dari strategi tekanan yang lebih luas terhadap kebijakan luar negeri Korsel—khususnya soal Iran.

Ibarat dua sahabat yang biasa berlatih bersama di lapangan, lalu salah satu memutuskan memperpendek jam latihan. Secara fisik mungkin tidak terlihat dramatis, tetapi secara simbolis pesannya sangat kuat: hubungan itu sedang dijadikan alat tawar-menawar. Itulah kira-kira yang tengah terjadi antara Washington dan Seoul dalam beberapa bulan terakhir, menurut pembacaan pemerintah Korsel.

Latihan Gabungan yang Menyusut

Latihan militer gabungan AS-Korsel bukan sekadar agenda rutin tahunan. Ajang seperti Key Resolve, Foal Eagle, dan Ulchi Freedom Guardian merupakan tempat uji kesiapan tempur puluhan ribu prajurit, sekaligus sinyal pencegahan atau deterrence—istilah militer untuk upaya mencegah lawan bertindak agresif—terhadap ancaman dari Korea Utara. Sejak era pemerintahan Trump yang pertama, skala latihan ini memang terus dikurangi: Foal Eagle sempat dihentikan, sementara Ulchi Freedom Guardian dirombak menjadi format yang jauh lebih kecil.

Keputusan itu awalnya dibungkus alasan efisiensi anggaran dan kelancaran diplomasi dengan Pyongyang. Namun, para analis keamanan di Seoul meyakini ada lapisan kedua dari kebijakan tersebut. Pengurangan latihan gabungan adalah instrumen tekanan politik: semakin kecil komitmen militer AS di Semenanjung Korea, semakin besar pula urgensi bagi Korsel untuk menuruti agenda Washington pada isu lain.

Benang Merah ke Kebijakan Iran

Lalu apa hubungannya dengan Iran? Sejak Washington keluar dari perjanjian nuklir JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action)—kesepakatan multilateral yang mengatur program nuklir Iran—pada 2018 dan menjalankan kampanye tekanan maksimum, salah satu negara yang paling terdampak justru Korea Selatan. Korsel selama ini menjadi pembeli besar kondensat, sejenis minyak mentah ringan yang banyak diekspor Iran. Ketika sanksi AS kembali diberlakukan, pembayaran pembelian minyak itu tersendat di tengah jalan: dana senilai sekitar 7 miliar dolar AS tertahan di bank-bank Korsel karena transaksi berdenominasi dolar harus melewati sistem keuangan yang diawasi ketat oleh Washington.

Dana beku itu menjelma menjadi masalah diplomatik yang pelik. Bagi Teheran, uang tersebut adalah hak mereka. Bagi Seoul, mengembalikannya sembarangan berarti memicu sanksi sekunder (secondary sanctions) dari AS, yakni hukuman atas pihak ketiga yang tetap berbisnis dengan negara yang dikenai sanksi. Di sinilah posisi Korsel terjepit: menjaga aliansi dengan Washington, tetapi tidak ingin memutus total hubungan ekonomi dengan Teheran.

Kartu Keamanan dalam Diplomasi Gaya Dealmaker

Pengurangan latihan militer bersama, menurut penilaian pemerintah Seoul, adalah cara Trump menekan tanpa perlu mengancam secara terbuka. Ibaratnya, kartu keamanan dipakai untuk memastikan Korsel bergerak sejalan pada isu Iran—mulai dari penegakan sanksi hingga pengelolaan dana beku. Sejumlah pengamat kebijakan luar negeri Korsel menyebut gaya ini sebagai diplomasi ala dealmaker: setiap konsesi militer di Semenanjung Korea punya harga, dan harganya dibayar dalam bentuk kepatuhan politik pada isu lain.

Seoul sendiri selama ini mencoba bergerak hati-hati. Pemerintah Korsel berulang kali menegaskan bahwa aliansi dengan AS tetap menjadi fondasi kebijakan keamanan nasional, tetapi di sisi lain mereka menginginkan ruang gerak untuk menjaga hubungan dagang dengan negara lain, termasuk Iran. Di tengah tarik-menarik itu, ketidakpastian atas jadwal dan skala latihan gabungan membuat perencanaan pertahanan Korsel kian rumit.

Implikasi bagi Keamanan Regional

Bagi Korea Utara, berkurangnya latihan gabungan bisa dibaca sebagai peluang. Pyongyang selama bertahun-tahun mengecam latihan AS-Korsel sebagai latihan invasi. Ketika latihan menyusut, Korea Utara bisa mengklaim kemenangan diplomatis tanpa mengubah apa pun di lapangan. Sebaliknya, bagi Seoul, berkurangnya kehadiran militer AS—baik secara simbolis maupun operasional—memicu pertanyaan panjang soal masa depan aliansi, termasuk pembagian biaya pertahanan (defense cost-sharing) yang kerap menjadi ajang negosiasi sengit antara kedua negara.

Data mencatat sekitar 28.500 tentara AS ditempatkan di Korsel sebagai bagian dari komitmen pertahanan bersama. Angka itu memang belum berubah drastis, tetapi para analis mengingatkan bahwa yang menciut bukan hanya jumlah personel, melainkan juga kepercayaan. Jika latihan bersama terus dipangkas dan dikaitkan dengan tuntutan di isu lain, fondasi aliansi AS-Korsel bisa tergerus pelan-pelan.

Pada akhirnya, keputusan Trump soal latihan militer bukan sekadar persoalan logistik perang. Ini adalah cermin bagaimana kekuatan militer bisa menjadi alat negosiasi politik—sebuah pengingat bahwa di era geopolitik yang kompleks, setiap latihan perang, setiap penempatan pasukan, dan setiap keputusan strategis menyimpan makna yang jauh lebih luas daripada yang terlihat di permukaan. Bagi Seoul, pertanyaannya kini bukan lagi kapan latihan berikutnya digelar, tetapi apa yang harus mereka berikan untuk mendapatkannya kembali.