Agrinas Palma Kelola 4,11 Juta Ha, BPJS Luncurkan PEKA

Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perekonomian nasional melalui dua terobosan besar di sektor perkebunan dan jaminan sosial. PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) resmi mengelola areal perkebunan seluas 4,11 juta hektare, sementara BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan Program PEKA untuk memandirikan ahli waris peserta. Kedua inisiatif ini menjadi pilar baru dalam transformasi BUMN dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

Agrinas Palma: Lompatan Dua Kali Lipat dalam Dua Tahun

PT Agrinas Palma Nusantara mencatatkan perluasan aset yang spektakuler. Pada tahun 2025, holding perkebunan pelat merah ini baru menggenggam sekitar 1,7 juta hektare lahan. Kini, dalam waktu kurang dari dua tahun, angka itu melonjak 141,8% menjadi 4,11 juta hektare. Direktur Utama Agrinas Palma menjelaskan bahwa tambahan lahan sebesar 2,41 juta hektare ini berasal dari konsolidasi perusahaan perkebunan BUMN lain yang sebelumnya terpisah-pisah, serta pengambilalihan hak guna usaha (HGU) yang habis masa berlakunya.

"Kami tidak hanya menambah luas, tetapi juga menyatukan tata kelola agar produktivitas nasional meningkat. Tahun ini kami menargetkan peningkatan produksi CPO hingga 15% melalui intensifikasi dan replanting massal," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Dari total 4,11 juta hektare, sekitar 2,8 juta hektare merupakan kebun kelapa sawit, sisanya adalah karet, tebu, dan komoditas strategis lainnya. Sebagian besar lahan baru terkonsentrasi di Sumatra dan Kalimantan, wilayah yang selama ini menjadi andalan produksi minyak sawit dunia. Agrinas Palma juga tengah mempersiapkan program hilirisasi dengan membangun tiga pabrik biodiesel baru berkapasitas total 500 ribu ton per tahun.

Langkah ekspansif ini tidak lepas dari arahan Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros pangan dan energi nabati global. Menteri BUMN menyatakan konsolidasi aset perkebunan akan terus berlanjut, dengan target akhir pengelolaan lahan mencapai 6 juta hektare pada 2028. "Kita tidak boleh lagi kehilangan potensi karena fragmentasi. Dengan satu komando, rantai pasok sawit kita akan lebih efisien dan berdaya saing tinggi," katanya.

BPJS Ketenagakerjaan dan Program PEKA: Melampaui Santunan Kematian

Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan Program PEKA (Perlindungan Ekonomi Keluarga Ahli waris) yang dirancang untuk mengubah paradigma jaminan sosial. Jika sebelumnya ahli waris hanya menerima santunan berupa uang tunai satu kali, kini mereka akan mendapatkan paket pemberdayaan berkelanjutan.

"Kami menyadari bahwa uang santunan seringkali habis dalam waktu singkat. Padahal, risiko terbesar adalah kehilangan sumber pendapatan utama keluarga. Maka itu, kami menghadirkan 'beyond protection' — perlindungan yang tidak berhenti pada klaim, melainkan memastikan ahli waris bisa mandiri secara ekonomi," ungkap Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

Program PEKA mencakup tiga pilar utama. Pertama, pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi daerah dan minat ahli waris, mulai dari tata boga, otomotif, digital marketing, hingga agribisnis. Kedua, dukungan modal usaha dalam bentuk hibah mikro hingga Rp15 juta per keluarga, lengkap dengan pendampingan selama enam bulan. Ketiga, koneksi pasar melalui kerja sama dengan e-commerce dan ritel nasional agar produk usaha ahli waris terserap pasar.

Hingga saat ini, sudah 1.200 ahli waris yang mendaftar dalam pilot project PEKA di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatra Utara. Sebagian besar adalah janda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja ataupun sakit. Salah satu peserta, Siti, mengaku pelatihan menjahit yang ia ikuti telah mengubah hidupnya. "Saya sekarang bisa menerima pesanan seragam sekolah, dan alhamdulillah pendapatan bulanan saya lebih baik daripada waktu suami masih hidup," katanya dengan mata berkaca-kaca.

Sinergi Pemerintah untuk Ketahanan Ekonomi Nasional

Meski bergerak di bidang yang berbeda, baik Agrinas Palma maupun BPJS Ketenagakerjaan sama-sama mengusung misi memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Konsolidasi lahan perkebunan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja baru sekaligus menjaga stabilitas harga pangan dan energi, sedangkan Program PEKA menjadi jaring pengaman sosial yang lebih tangguh bagi pekerja Indonesia.

Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Andi Prasetyo, menilai kedua langkah ini sebagai terobosan yang tepat di tengah ketidakpastian global. "Sektor riil seperti perkebunan perlu skala besar untuk efisiensi, sementara jaminan sosial butuh inovasi agar tidak hanya menjadi 'alat pemadam kebakaran' saat terjadi risiko. Keduanya saling melengkapi," tuturnya.

Ke depan, Agrinas Palma diharapkan mampu menjadi perusahaan perkebunan terbesar di Asia Tenggara, sementara Program PEKA akan diperluas ke 34 provinsi pada tahun 2027. Pemerintah berharap sinergi BUMN dan lembaga jaminan sosial ini dapat menjadi model pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.