26 Karyawan Gugat Meta, Tuding PHK Massal Diskriminatif Gunakan AI

Sebanyak 26 mantan karyawan Meta Platforms Inc. resmi mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan induk Facebook dan Instagram tersebut. Mereka menuding raksasa teknologi itu telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara diskriminatif dengan memanfaatkan sistem kecerdasan buatan (AI) yang secara tidak proporsional menyasar pekerja penyandang disabilitas serta mereka yang sedang menjalani cuti medis.

Gugatan yang dilayangkan ke pengadilan ini menjadi babak baru dalam sorotan publik terhadap praktik ketenagakerjaan di Silicon Valley, khususnya terkait penggunaan algoritma dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada nasib ribuan pekerja. Meta sebelumnya telah melakukan PHK massal terhadap lebih dari 20.000 karyawan dalam beberapa gelombang efisiensi sepanjang 2022 hingga 2024, yang oleh CEO Mark Zuckerberg disebut sebagai “tahun efisiensi.”

Kronologi dan Detail Gugatan

Para penggugat menyatakan bahwa sistem AI yang digunakan Meta untuk menentukan karyawan mana yang akan terkena PHK dibangun dengan parameter yang secara sistematis merugikan kelompok pekerja tertentu. Mereka mengklaim bahwa algoritma tersebut memberikan skor risiko lebih tinggi kepada karyawan yang memiliki riwayat cuti medis berkepanjangan atau yang teridentifikasi memiliki kondisi disabilitas, sehingga membuat mereka masuk dalam daftar prioritas pemangkasan.

“Meta menggunakan sistem otomatis untuk mengevaluasi dan memilih karyawan yang akan di-PHK, dan sistem ini secara tidak proporsional menandai mereka yang memiliki kondisi medis atau disabilitas sebagai 'berisiko tinggi' bagi perusahaan,” demikian bunyi petikan gugatan yang diajukan oleh 26 mantan karyawan tersebut.

Gugatan ini diajukan berdasarkan sejumlah undang-undang ketenagakerjaan Amerika Serikat, termasuk Americans with Disabilities Act (ADA) dan Family and Medical Leave Act (FMLA), yang melarang diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan kondisi kesehatan atau disabilitas mereka.

Kecerdasan Buatan dan Dilema Etika di Dunia Kerja

Kasus ini memunculkan kembali perdebatan sengit tentang peran AI dalam pengelolaan sumber daya manusia. Di satu sisi, perusahaan teknologi seperti Meta berargumen bahwa penggunaan algoritma dapat membuat proses evaluasi lebih objektif dan efisien. Namun para kritikus memperingatkan bahwa sistem AI hanya sebaik data yang digunakan untuk melatihnya—dan jika data historis mengandung bias terhadap kelompok tertentu, maka hasil yang dikeluarkan sistem pun akan melanggengkan diskriminasi tersebut.

Beberapa poin penting yang disoroti dalam gugatan ini meliputi:

• Bias Algoritma: Sistem AI diduga secara otomatis memberikan bobot negatif pada pola cuti yang sebenarnya dilindungi undang-undang, seperti cuti pemulihan pasca-operasi atau perawatan kondisi kronis.
• Ketiadaan Transparansi: Para karyawan mengaku tidak pernah diberi tahu bagaimana skor atau peringkat yang menentukan nasib mereka dihitung oleh sistem internal Meta.
• Dampak Sistemik: Dari 26 penggugat, mayoritas melaporkan bahwa mereka telah bekerja dengan rekam jejak positif dan penilaian kinerja yang memuaskan sebelum tiba-tiba masuk dalam daftar PHK.
• Pelanggaran Regulasi: Gugatan menekankan bahwa penggunaan AI untuk keputusan kepegawaian yang diskriminatif bertentangan dengan arahan Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) tentang penggunaan teknologi dalam praktik perekrutan dan pemutusan kerja.

Belum Ada Tanggapan Resmi Meta

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Meta belum memberikan pernyataan resmi terkait gugatan tersebut. Namun, juru bicara perusahaan sebelumnya kerap menegaskan bahwa proses PHK dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor kinerja secara adil dan transparan, serta mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Gugatan ini diperkirakan akan melalui proses hukum yang panjang, mengingat implikasinya yang luas terhadap industri teknologi dan masa depan regulasi AI di Amerika Serikat.

Jika pengadilan memutuskan memenangkan para penggugat, kasus ini berpotensi menciptakan preseden hukum yang signifikan. Perusahaan teknologi di seluruh dunia—termasuk di Indonesia yang juga semakin mengadopsi AI untuk manajemen SDM—harus mengevaluasi kembali bagaimana mereka merancang dan mengimplementasikan sistem pengambilan keputusan otomatis yang berdampak pada kehidupan pekerja.

Konteks Lebih Luas: PHK Massal di Industri Teknologi

Gelombang PHK yang melanda Meta bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Raksasa teknologi lain seperti Google, Amazon, Microsoft, dan X (sebelumnya Twitter) juga telah memangkas puluhan ribu posisi dalam dua tahun terakhir, dengan alasan efisiensi operasional dan restrukturisasi pasca-pandemi. Yang membedakan kasus Meta adalah dugaan penggunaan AI secara spesifik untuk menyeleksi individu yang akan di-PHK, sebuah praktik yang jika terbukti melanggar hukum dapat mengubah secara fundamental cara perusahaan teknologi melakukan restrukturisasi tenaga kerja.