Misbakhun Ungkap Pengawas PFII dan Kekuatan Dana Triliunan di Pasar Modal

Jakarta – Sebuah fakta baru terungkap dalam Investment Forum 2026 yang digelar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (15/7/2026). Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan dua informasi strategis yang bakal mengubah peta pengawasan sektor keuangan dan persepsi investor terhadap pasar modal Indonesia. Pertama, Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tidak akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melainkan oleh lembaga baru bernama Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK). Kedua, Misbakhun mengungkap adanya “kekuatan besar” berupa pengelola dana berskala triliunan rupiah yang selama ini menjadi penopang fundamental pasar saham nasional.

LPJK, Pengawas Khusus untuk PFII

Di hadapan para pelaku pasar dan pemangku kepentingan, Misbakhun menegaskan bahwa PFII membutuhkan rezim pengawasan yang berbeda dari sektor keuangan konvensional. “PFII akan diawasi oleh Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) khusus, bukan oleh OJK,” ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi publik yang selama ini mengira OJK akan menjadi otoritas pengawas tunggal bagi pusat keuangan baru tersebut.

PFII sendiri dirancang sebagai kawasan ekonomi khusus dengan regulasi yang lebih fleksibel, kompetitif, dan berstandar internasional. Tujuannya adalah menarik investasi asing, memperdalam pasar modal, dan menempatkan Indonesia sebagai hub keuangan global. Dengan kompleksitas itu, dibutuhkan lembaga pengawas yang independen dan lincah—itulah peran LPJK. Menurut Misbakhun, lembaga ini akan memiliki kewenangan penuh dalam perizinan, pengawasan prudensial, dan penegakan hukum di dalam ekosistem PFII.

Pemisahan ini juga dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa standar internasional yang diterapkan di PFII tidak terhambat oleh birokrasi konvensional. “Kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama untuk mengawasi pusat keuangan yang akan bersaing dengan Dubai, Singapura, atau Hong Kong,” tegas politisi Golkar itu.

Kekuatan Senyap: Dana Triliunan di Balik Stabilitas Pasar

Pada kesempatan yang sama, Misbakhun juga membocorkan adanya pemain besar di balik layar yang selama ini menjadi jangkar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). “Ada pengelola dana triliunan yang mampu menjaga fundamental pasar modal RI,” ungkapnya tanpa menyebut nama entitas secara spesifik. Pernyataan ini sontak memicu spekulasi di kalangan analis dan pelaku pasar.

Sejumlah nama langsung mencuat sebagai kandidat: mulai dari sovereign wealth fund (SWF) Indonesia Investment Authority (INA), dana pensiun BUMN seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen, hingga dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Total dana kelolaan institusi-institusi tersebut memang mencapai ribuan triliun rupiah. Keberadaan mereka sebagai investor domestik berdaya tahan tinggi (domestic sticky investor) diyakini menjadi buffer yang meredam gejolak arus modal asing.

Misbakhun menambahkan, dana triliunan itu tidak sekadar berperan sebagai penyeimbang, melainkan juga penentu arah pasar. “Mereka bisa masuk saat asing keluar, dan tetap bertahan di saat volatilitas tinggi. Itulah kekuatan yang belum banyak diketahui publik,” lanjutnya. Data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan bahwa kepemilikan investor institusi domestik terus meningkat dalam lima tahun terakhir, menandakan pergeseran struktur pasar yang lebih tahan banting.

Seorang analis pasar modal yang hadir di forum tersebut, menilai pengungkapan ini sebagai sinyal positif. “Kalau Ketua Komisi XI DPR sudah bicara seyakin itu, artinya pengelola dana tersebut bukan sekadar isu. Pasar saham kita memang punya jangkar yang sering tidak terlihat,” ucapnya singkat kepada awak media.

Implikasi bagi Investor dan Masa Depan Pasar Modal

Dua pengumuman Misbakhun tersebut membawa sejumlah implikasi. Pertama, dengan terbentuknya LPJK, para investor di PFII akan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan setara dengan financial centre global lainnya. Kedua, terungkapnya kekuatan dana domestik dapat meningkatkan kepercayaan investor ritel yang kerap panik saat sentimen global negatif.

Kendati demikian, sejumlah pihak masih menanti detail lebih lanjut, terutama terkait struktur, kewenangan, dan anggaran LPJK. Sementara itu, misteri identitas pengelola dana triliunan tetap menjadi teka-teki yang menarik diikuti hingga ada pengakuan resmi atau publikasi data lebih terang.

Investment Forum 2026 di BEI itu sendiri menjadi ajang penting bagi pemerintah dan DPR untuk menyosialisasikan cetak biru reformasi sektor keuangan. Selain Misbakhun, hadir pula jajaran direksi BEI, OJK, dan Kementerian Keuangan. Forum ini menegaskan bahwa Indonesia tengah serius bertransformasi dari negara konsumen modal menjadi pemain utama di panggung keuangan global.