Zelensky Tolak Pemilu di Tengah Perang: Alasan Stabilitas dan Keamanan

Keputusan untuk memilih pemimpin di saat negara dilanda perang selalu menjadi ujian berat bagi demokrasi mana pun. Ibarat seperti nahkoda yang harus tetap memegang kemudi di tengah badai, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan penolakannya terhadap wacana penyelenggaraan pemilu nasional selama konflik bersenjata dengan Rusia masih berlangsung. Penolakan ini bukan sekadar soal teknis administrasi, melainkan menyangkut kelangsungan fungsi pemerintahan, keamanan jutaan warga, dan masa depan ekosistem politik Ukraina pasca-perang.

Sejak invasi skala penuh Rusia dimulai pada 24 Februari 2022, Ukraina telah menetapkan status darurat militer yang secara hukum menghentikan seluruh agenda pemilu. Kondisi ini diperpanjang berkali-kali dan menjadi dasar konstitusional bagi penundaan suksesi kepemimpinan nasional. Zelensky menilai bahwa di tengah agresi militer yang masih aktif, menggelar pemilu sama dengan mempertaruhkan nyawa pemilih dan petugas penyelenggara tanpa jaminan hasil yang kredibel.

Mengapa Pemilu di Masa Perang Begitu Rumit?

Secara teknis, pemilu demokratis menuntut sejumlah prasyarat yang nyaris mustahil dipenuhi di zona konflik. Pertama, jutaan warga Ukraina mengungsi — baik ke luar negeri maupun ke wilayah barat yang relatif aman — sehingga data pemilih, lokasi TPS (Tempat Pemungutan Suara), hingga distribusi logistik menjadi tidak menentu. Kedua, infrastruktur jaringan listrik dan telekomunikasi kerap menjadi sasaran serangan, padahal proses pendaftaran dan verifikasi pemilih modern sangat bergantung pada teknologi digital.

Ketiga, dan yang paling mendasar, adalah masalah keamanan. Partai politik, kandidat, hingga penyelenggara pemilu akan menjadi target empuk bagi pihak lawan. Kampanye terbuka di wilayah garis depan bukan hanya mustahil, tetapi juga berpotensi menimbulkan korban sipil baru. Dengan kata lain, memaksakan pemilu sekarang bukanlah wujud demokrasi, melainkan bentuk kecerobohan yang mengancam keselamatan rakyat yang sedang berjuang bertahan hidup.

Dalam kondisi perang, stabilitas pemerintahan menjadi prioritas utama. Menggelar pemilu di tengah serangan rudal bukan hanya berbahaya secara fisik, tetapi juga merusak legitimasi proses demokrasi itu sendiri karena sebagian besar warga tidak dapat berpartisipasi secara adil.

Dilema Demokrasi versus Stabilitas Negara

Wacana pemilu di tengah perang menempatkan Ukraina dalam dilema besar. Di satu sisi, negara-negara Barat yang menjadi mitra utama Ukraina kerap menekankan pentingnya menjaga ritme demokrasi, termasuk pergantian kepemimpinan secara konstitusional. Di sisi lain, mayoritas publik Ukraina — berdasarkan berbagai survei opini yang dirilis sepanjang 2023–2025 — menunjukkan dukungan kuat terhadap penundaan pemilu selama perang berlangsung. Keselamatan dan kemenangan di medan tempur dinilai jauh lebih mendesak ketimbang agenda politik elektoral.

Zelensky juga menyoroti risiko disrupsi pada rantai komando militer dan pemerintahan. Pergantian pimpinan nasional di tengah perang dapat memperlambat pengambilan keputusan strategis, membuka celah bagi kebijakan yang tidak konsisten, dan memberi ruang bagi propaganda lawan untuk menebar ketidakpastian. Bagi Ukraina, kontinuitas kepemimpinan adalah bagian dari strategi ketahanan nasional — sebuah pendekatan yang juga pernah diterapkan banyak negara saat menghadapi krisis besar.

Perbandingan dengan Pengalaman Negara Lain

Kasus penundaan pemilu karena perang bukanlah hal baru dalam sejarah dunia. Inggris menunda pemilu hingga lima tahun selama Perang Dunia II berlangsung; Amerika Serikat sempat menunda pemilu federal tertentu pada masa perang di abad ke-19; dan sejumlah negara lain juga memilih menjaga stabilitas kepemimpinan selama konflik aktif. Ukraina dapat merujuk pada preseden-preseden ini untuk memperkuat argumen bahwa menunda pemilu adalah langkah legal, rasional, dan dapat diterima secara internasional dalam kondisi perang.

Perbedaan utama Ukraina dengan kasus-kasus historis itu adalah skala kedekatan warga sipil dengan medan tempur. Di Ukraina, garis depan hanya berjarak puluhan kilometer dari kota-kota besar, sehingga hampir seluruh wilayah terdampak langsung oleh ancaman serangan. Inilah alasan mengapa perbandingan dengan konflik abad lalu tidak sepenuhnya sepadan, dan justru memperkuat posisi pemerintah Kyiv.

Apa yang Terjadi Setelah Perang Berakhir?

Zelensky menegaskan bahwa penolakan terhadap pemilu saat ini bukan berarti mengabaikan demokrasi. Justru sebaliknya, pemerintah berkomitmen menggelar pemilu yang bebas dan adil segera setelah kondisi keamanan memungkinkan — biasanya ditandai dengan berakhirnya status darurat militer dan pulihnya stabilitas di seluruh wilayah. Langkah pemulihan pasca-perang, termasuk rekonstruksi infrastruktur dan normalisasi administrasi kependudukan, menjadi prasyarat utama sebelum agenda elektoral dapat digelar secara kredibel.

Penundaan ini juga membuka ruang bagi penguatan institusi demokrasi jangka panjang. Waktu yang ada dapat digunakan untuk memperbarui daftar pemilih, meningkatkan sistem verifikasi identitas digital, serta membangun mekanisme pemungutan suara bagi jutaan pengungsi di luar negeri. Dengan begitu, pemilu pertama pasca-perang diharapkan menjadi perayaan demokrasi yang sesungguhnya, bukan sekadar formalitas yang dijalankan di tengah kepungan peluru.

Keputusan Zelensky ini, bagaimanapun, tetap menyisakan perdebatan. Sebagian pengamat khawatir penundaan yang berkepanjangan dapat melemahkan akuntabilitas politik dan memberi ruang bagi konsolidasi kekuasaan yang berlebihan. Namun di tengah ancaman eksistensial yang dihadapi Ukraina, pilihan untuk memprioritaskan keselamatan rakyat dan stabilitas negara tampaknya menjadi pertimbangan yang paling masuk akal — setidaknya sampai senjata benar-benar berhenti berbicara.