Trump Kembali Klaim Selat Hormuz, Mengapa Ini Mengancam Ekonomi Global?

Mengapa ini penting? Selat Hormuz bukan sekadar titik di peta. Sekitar seperlima minyak mentah dunia — atau lebih dari 20 juta barel setiap hari — melewati perairan sempit ini. Artinya, setiap guncangan politik di kawasan itu bisa langsung mengubah angka di pom bensin, ongkos kirim barang, bahkan harga kebutuhan pokok di pasar. Ketika seorang pemimpin dunia melontarkan klaim kontroversial soal selat ini, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan antarnegara, melainkan stabilitas ekonomi yang kita rasakan sehari-hari.

Klaim terbaru kembali dilontarkan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat berkampanye di Carolina Selatan pada Jumat (21/8). Ia menyebut Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat — pernyataan yang tidak memiliki landasan dalam hukum internasional, tetapi berulang kali diulanginya di hadapan para pendukung. Ini bukan kejadian pertama: retorika serupa pernah ia sampaikan sebelumnya, dan setiap kali itu terjadi, pasar energi dunia langsung menunjukkan reaksi.

Selat Hormuz: Titik Paling Vital dalam Ekosistem Energi Global

Untuk memahami mengapa klaim ini memicu kecemasan, kita perlu menilik posisi geografis selat tersebut. Selat Hormuz membentang di antara Iran di utara serta Oman dan Uni Emirat Arab di selatan, menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Samudra Hindia. Ibarat seperti pintu gerbang sempit menuju pusat produksi minyak dunia: hampir semua negara penghasil minyak besar di kawasan — Arab Saudi, Irak, Kuwait, Qatar, dan UEA — harus mengirim ekspornya melewati jalur ini.

Secara teknis, lebar selat ini hanya sekitar 39 kilometer pada titik tersempitnya, dan jalur pelayaran yang benar-benar aman bahkan lebih sempit lagi, sekitar tiga kilometer untuk setiap arah. Data dari Badan Informasi Energi AS (EIA) menunjukkan rata-rata 21 juta barel minyak melewati selat ini setiap hari, setara hampir 20 persen konsumsi minyak global. Selain itu, sekitar seperlima perdagangan gas alam cair (LNG) dunia juga melintas di jalur yang sama, menjadikannya tulang punggung pasokan energi bagi banyak negara.

Klaim yang Menabrak Hukum Laut Internasional

Pertanyaannya: apakah sebuah negara bisa “memiliki” selat yang menjadi jalur lintas internasional? Jawaban singkatnya adalah tidak. Di bawah Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS — United Nations Convention on the Law of the Sea), selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tunduk pada prinsip hak lintas transit, yang menjamin kapal mana pun — termasuk kapal dagang dan militer — dapat melewatinya tanpa perlu izin dari negara pantai.

Klaim Trump tidak hanya bertentangan dengan rezim hukum ini, tetapi juga berisiko membuka konfrontasi baru dengan Iran, yang selama bertahun-tahun mengancam akan menutup selat tersebut jika kepentingannya terdesak. Militer AS sendiri mempertahankan Armada Kelima (Fifth Fleet) di Bahrain, dan setiap peningkatan ketegangan berarti menambah risiko bagi kapal tanker yang melintas. Situasi ini menciptakan lingkaran kecemasan yang sulit diputus oleh diplomasi biasa.

“Retorika seperti ini berbahaya karena mengubah diskusi dari masalah operasional menjadi masalah kedaulatan,” ujar seorang analis geopolitik energi di sebuah lembaga riset internasional. “Begitu klaim teritorial masuk ke panggung, jalur negosiasi menyempit, dan pasar bereaksi berdasarkan skenario terburuk, bukan skenario yang paling mungkin terjadi.”

Dari Retorika ke Harga Minyak: Dampak Nyata bagi Konsumen

Yang perlu dicermati adalah bagaimana pernyataan semacam ini menjalar ke kantong konsumen. Saat klaim itu meluncur, platform pasar energi dan algoritma perdagangan otomatis langsung merefleksikan kekhawatiran tersebut ke harga minyak global, karena pasar memperhitungkan premi risiko — semacam “biaya ketakutan” yang dibebankan pada setiap barel minyak yang harus melewati zona bergejolak. Premi asuransi kapal tanker di kawasan itu juga ikut naik, dan ongkos tambahan itu pada akhirnya dibebankan ke harga bahan bakar, logistik, hingga makanan yang kita beli.

Perbandingan dengan jalur energi dunia lainnya memperjelas posisi strategis selat ini. Selat Malaka di Asia Tenggara mengangkut sekitar 23 juta barel per hari, menjadikannya jalur tersibuk; Terusan Suez di Mesir memindahkan sekitar 9–10 juta barel per hari. Selat Hormuz berada di urutan kedua, tetapi keunikannya terletak pada konsentrasi risiko: nyaris seluruh ekspor minyak kawasan Teluk harus melewatinya, sehingga satu gangguan kecil saja bisa memicu lonjakan harga secara global dalam hitungan jam.

Reaksi Dunia dan Hal yang Perlu Dipantau

Klaim ini hampir pasti ditolak komunitas internasional. Iran dipastikan bereaksi keras, sementara negara-negara Teluk — yang justru berbagi perairan dengan selat tersebut — memiliki kepentingan besar menjaga jalur pelayaran tetap terbuka. Tiongkok, sebagai importir minyak terbesar dunia, juga akan menekan agar stabilitas kawasan terjaga karena ketergantungannya pada pasokan minyak dari kawasan ini sangat tinggi. Sementara itu, sekutu Eropa AS yang selama ini mengandalkan stabilitas kawasan Timur Tengah akan mengikuti perkembangan ini dengan cermat.

Yang perlu dipantau ke depan bukan hanya respons diplomatik, tetapi juga pergerakan harga minyak dalam beberapa pekan ke depan dan apakah retorika ini berubah menjadi kebijakan nyata. Sepanjang klaim masih sebatas pidato kampanye, dampaknya mungkin terbatas pada gejolak pasar jangka pendek. Namun jika berlanjut, disrupsi pada ekosistem perdagangan energi global bukan lagi sekadar skenario khayalan.

Pada akhirnya, kasus ini mengingatkan kita bahwa pernyataan seorang pemimpin dunia tidak pernah hanya urusan politik domestik. Ketika yang dipertaruhkan adalah jalur yang dilalui seperlima energi dunia, kata-kata bisa menjadi kebijakan, dan kebijakan bisa menjadi harga yang kita bayar di pom bensin.