Xi Jinping Dorong Tata Kelola AI Inklusif, Tolak Monopoli Satu Negara

Di tengah percepatan lomba kecerdasan buatan global, Presiden China Xi Jinping menyampaikan pesan tegas: pengembangan teknologi ini tidak boleh dikuasai segelintir negara. Pernyataan yang disampaikan dalam sebuah forum internasional di Beijing itu menggarisbawahi kegelisahan akan terbentuknya jurang teknologi yang kian lebar antara negara maju dan negara berkembang. Baginya, AI (artificial intelligence—kecerdasan buatan) adalah panggung bersama, bukan panggung tunggal.

Panggilan dari Forum Tingkat Tinggi

Pada forum yang dihadiri delegasi lebih dari 40 negara, Xi menyampaikan pidato kunci yang menyerukan arsitektur tata kelola AI yang lebih adil. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada satu kekuatan pun yang mendikte standar, etika, dan arah riset secara sepihak. "Teknologi ini menyentuh masa depan peradaban manusia. Menutup akses atau memonopoli inovasi sama dengan membatasi potensi kolektif kita," ujarnya. Meskipun tidak menyebut negara tertentu secara langsung, pesan itu dibaca sebagai kritik terhadap upaya beberapa negara yang membatasi ekspor chip canggih dan memperketat kontrol terhadap riset fundamental AI.

Forum tersebut juga menjadi ajang peluncuran kerangka kerja sama baru yang dinamai Global AI Development Initiative, sebuah proposal China untuk mendorong transfer pengetahuan, infrastruktur komputasi awan bersama, serta pelatihan talenta dari negara-negara Selatan Global. Inisiatif ini mencakup pendanaan awal senilai 1,2 miliar dolar AS untuk membangun pusat riset bersama di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin.

Pekerjaan Rumah Regulasi yang Belum Tuntas

Seruan Xi muncul di saat perdebatan soal regulasi AI global justru mengalami kebuntuan. Di satu sisi, Uni Eropa telah mengesahkan AI Act, sementara sejumlah negara masih berpegang pada pendekatan sektoral. Ketidakseragaman ini, menurut analis lembaga riset Oxford Digital Governance Lab, menciptakan fragmentasi yang dapat menghambat interoperabilitas sistem AI. "Kita butuh standar minimal global yang menjamin keamanan dan akuntabilitas tanpa membunuh inovasi di negara berkembang," ujar Prof. Lina Hartono, peneliti kebijakan teknologi dari lembaga itu.

China sendiri tengah menggarap regulasi komprehensif yang menyeimbangkan keamanan nasional dengan dorongan komersial. Menurut dokumen resmi yang beredar, regulasi ini akan mencakup klasifikasi risiko sistem AI, audit algoritma wajib, serta hak interpretasi keputusan otomatis bagi warga negara. Langkah itu dilihat sebagai upaya untuk memosisikan diri sebagai mediator antara pendekatan restriktif dan pendekatan laissez-faire.

Peta Persaingan dan Kolaborasi

Dalam lanskap persaingan global, dominasi riset AI masih terpusat di Amerika Serikat dan China. Data Stanford AI Index Report tahun ini menunjukkan kedua negara menyumbang lebih dari 70% publikasi ilmiah dan 90% model fondasi berskala besar yang dirilis secara terbuka. Namun, model-model open-source asal China seperti GLM, Qwen, dan DeepSeek justru mendapat adopsi massif di kalangan pengembang di India, Brasil, dan Nigeria karena efisiensi biaya dan lisensi yang permisif.

Inisiatif Global AI Development Initiative secara eksplisit mendorong model-model dengan lisensi MIT atau serupa agar dapat digunakan tanpa hambatan di negara berkembang. "Kami tidak ingin kecerdasan buatan menjadi kemewahan segelintir korporasi atau negara. Ia harus menjadi infrastruktur publik digital," kata seorang pejabat senior Kementerian Sains dan Teknologi China yang hadir di forum tersebut.

Respons dari Negara Mitra dan Pengamat

Delegasi dari Indonesia, Kenya, dan Brasil menyambut positif proposal tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, dalam sesi panel, menyebut diperlukan peta jalan yang konkret agar negara-negara dengan kesiapan infrastruktur rendah tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga kontributor rantai pasok AI. Sementara itu, pengamat dari lembaga Carnegie Endowment for International Peace menilai bahwa tawaran China ini tidak terlepas dari kepentingan geopolitik, namun tetap membuka peluang kolaborasi pragmatis. "Kalau program ini dijalankan dengan transparan dan inklusif, bisa jadi fondasi kerja sama Selatan-Selatan yang langka di bidang teknologi tinggi," tulis mereka dalam catatan kebijakan singkat.

Di sisi lain, Dubes Uni Eropa untuk urusan digital menyuarakan kehati-hatian, menekankan bahwa keterbukaan harus berjalan seiring dengan perlindungan data dan privasi. Ia mengajak China untuk menyelaraskan inisiatif tersebut dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam forum G20 dan UNESCO.

Langkah Xi Jinping ini mengonfirmasi bahwa diplomasi AI akan menjadi salah satu sumbu utama hubungan internasional dalam dasawarsa mendatang. Alih-alih perlombaan senjata, retorika yang ditawarkan adalah perlombaan inklusivitas—sebuah narasi yang bisa jadi menarik bagi banyak negara yang tidak ingin terjebak dalam rivalitas dua kutub. Apakah inisiatif ini mampu melampaui sekadar deklarasi, masih akan dibuktikan oleh implementasi di lapangan dan kesiapan China untuk benar-benar berbagi kunci teknologi, bukan hanya antarmukanya.