Restrukturisasi BUMN Karya Dikebut, Target Tuntas Secepatnya

Bagi kebanyakan orang, istilah "restrukturisasi" mungkin terdengar seperti urusan korporasi yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, nasib perusahaan konstruksi milik negara ini menentukan kapan jalan tol selesai dibangun, bagaimana proyek infrastruktur di daerah berjalan, dan apakah ribuan pekerja proyek tetap memegang pekerjaannya. Ibarat rumah tangga yang menumpuk utang terlalu besar, negara kini tengah merombak ulang struktur keuangan sederet BUMN Karya agar tidak ambruk dan tetap bisa menjalankan tugasnya membangun negeri.

Kabar terbaru datang dari pucuk pengelolaan BUMN. Dony Oskaria, yang memimpin Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) sekaligus menjabat sebagai chief operating officer (COO) atau direktur operasional Danantara Indonesia, menyampaikan bahwa proses restrukturisasi perusahaan-perusahaan konstruksi pelat merah diupayakan rampung dalam waktu dekat. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius menuntaskan babak panjang penyehatan salah satu sektor BUMN yang paling bermasalah secara finansial.

Apa Itu BUMN Karya dan Mengapa Perlu Diselamatkan?

BUMN Karya adalah julukan untuk kelompok Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah — yang bergerak di bidang konstruksi. Nama-nama besarnya mudah dikenali: PT Wijaya Karya (WIKA), PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, PT PP (Pembangunan Perumahan), hingga PT Hutama Karya. Mereka adalah garda terdepan proyek-proyek besar negara, mulai dari jalan tol, bendungan, bandara, hingga jalur kereta.

Masalahnya, ambisi pembangunan yang besar tidak dibarengi struktur pendanaan yang sehat. Sebagian besar proyek dibiayai utang, terutama saat perusahaan ikut membangun jalan tol yang pendapatannya baru mengalir bertahun-tahun kemudian. Akibatnya, beban utang menumpuk. Pada puncaknya, total liabilitas kelompok BUMN Karya tercatat menyentuh ratusan triliun rupiah. Waskita Karya, misalnya, sempat mencatatkan beban utang yang dilaporkan melebihi Rp 80 triliun, hingga akhirnya terjerat proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yakni mekanisme hukum agar perusahaan diberi waktu melunasi utang di bawah pengawasan pengadilan. Ibarat rumah tangga yang pendapatannya tak lagi sanggup mencicil, perusahaan-perusahaan ini butuh keringanan agar tidak benar-benar bangkrut.

Peran Danantara dan BP BUMN dalam Restrukturisasi

Di sinilah Danantara berperan. Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah badan pengelola investasi milik negara yang resmi dibentuk pada Maret 2025, dengan aset awal yang dikelola mencapai ratusan miliar dolar AS. Di bawah payungnya, Danantara mengonsolidasikan aset-aset BUMN agar pengelolaannya lebih efisien dan profesional, meniru konsep sovereign wealth fund (dana kekayaan negara) yang sudah lama dipraktikkan sejumlah negara maju. Sementara itu, BP BUMN — lembaga baru yang mengambil alih sebagian peran pengawasan operasional dari Kementerian BUMN — menjadi pengawas utama jalannya restrukturisasi.

Kombinasi dua posisi di tangan Dony Oskaria, ketua BP BUMN sekaligus COO Danantara, membuat koordinasi penyehatan BUMN Karya diharapkan berjalan lebih cepat. Strateginya mencakup beberapa jalur sekaligus: konversi utang menjadi penyertaan modal negara, penjualan aset non-inti, hingga pemisahan unit usaha (spin-off) agar setiap perusahaan fokus pada bisnis intinya. Jalan tol milik Waskita, misalnya, telah dilimpahkan pengelolaannya ke Hutama Karya sebagai bagian dari konsolidasi aset. Semua langkah ini mengarah pada satu tujuan: menurunkan rasio utang ke level yang sehat tanpa menghentikan proyek yang sedang berjalan.

Tantangan Berat dan Dampaknya bagi Masyarakat

Proses ini bukan tanpa hambatan. Negosiasi dengan kreditur — baik bank negara maupun kreditor asing — membutuhkan waktu dan kesepakatan bersama yang sering kali alot. Di sisi lain, proyek-proyek yang sedang berjalan tidak bisa begitu saja dihentikan, karena berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lewat klaim kompensasi keterlambatan. BUMN Karya menyerap puluhan ribu tenaga kerja langsung, belum lagi jutaan pekerja di rantai pasok material dan subkontraktor yang bergantung pada proyek mereka.

Bagi masyarakat, keberhasilan restrukturisasi berarti proyek infrastruktur tetap tuntas, konektivitas antarwilayah meningkat, dan negara tidak lagi terbebani biaya penyelamatan yang terus membengkak. Sebaliknya, jika gagal, dampaknya bisa meluas ke sektor perbankan, karena sebagian besar utang BUMN Karya dijamin oleh perbankan nasional. Efek berantainya bisa menyentuh stabilitas keuangan negara secara keseluruhan.

Komitmen agar restrukturisasi segera tuntas adalah kabar yang patut disambut, tetapi keberhasilannya akan diukur dari implementasi di lapangan, bukan sekadar pernyataan. Publik berhak mengawal agar proses ini berjalan transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang negara. Sebab pada akhirnya, kesehatan BUMN Karya bukan hanya soal angka di laporan keuangan, melainkan soal fondasi pembangunan yang akan dinikmati generasi berikutnya.