Reformasi Krakatau Steel: Danantara Berhasil Pangkas Utang dan Raup Untung

Beban utang badan usaha milik negara (BUMN) selama ini kerap menjadi penghambat tersendatnya pembangunan industri dalam negeri. Pasalnya, utang yang menumpuk tidak hanya menguras kas perusahaan, tetapi juga menggerus ruang fiskal pemerintah yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan lain. Karena itu, kabar mengenai keberhasilan Danantara—lembaga pengelola investasi milik negara—dalam menekan utang korporasi pelat merah sekaligus membukukan keuntungan layak disimak sebagai angin segar bagi ekosistem industri nasional.

Pencapaian ini, menurut sejumlah laporan, tidak datang secara kebetulan. Ia merupakan buah dari strategi restrukturisasi yang dijalankan bertahap, mulai dari reformasi internal PT Krakatau Steel (Persero) Tbk hingga merger berbagai perusahaan negara ke dalam satu atap pengelolaan. Hasilnya, beban utang berhasil dipangkas dan sejumlah perusahaan yang sebelumnya tertekan mulai menunjukkan kinerja positif.

Apa itu Danantara dan mengapa penting?

Danantara merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara, sebuah sovereign wealth fund (SWF)—dana kekayaan negara—yang dibentuk untuk mengelola aset BUMN secara lebih profesional. Lembaga ini resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025 dan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Ibarat seperti manajer keuangan keluarga besar, Danantara bertugas merapikan kondisi keuangan banyak anak usaha sekaligus. Secara resmi, lembaga ini mengklaim mengelola aset senilai lebih dari Rp14.000 triliun (setara sekitar US$900 miliar), meskipun sejumlah pengamat menilai angka tersebut masih diperdebatkan karena hanya sebagian aset yang benar-benar berada di bawah kendali langsung. Terlepas dari perdebatan itu, perannya sebagai superholding—induk yang menaungi banyak BUMN—tidak bisa diabaikan.

Reformasi Krakatau Steel: dari beban menjadi aset

Salah satu ujian terbesar Danantara adalah Krakatau Steel. Perusahaan baja pertama di Asia Tenggara yang berdiri pada 1970 di Cilegon, Banten ini sempat menjadi simbol kebanggaan industri nasional, tetapi bertahun-tahun bergulat dengan utang yang menumpuk hingga puluhan triliun rupiah. Alhasil, kinerjanya terseok-seok dan sahamnya—yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode KRAS—kerap tertekan.

Reformasi yang dijalankan mencakup penataan ulang struktur utang, pemisahan unit usaha non-inti, serta perbaikan efisiensi operasional pabrik. Langkah ini mirip dengan merombak rumah tua: alih-alih membangun dari nol, prioritas diberikan pada perbaikan fondasi dan membuang bagian yang tidak produktif. Hasilnya, beban bunga berkurang drastis, arus kas membaik, dan perusahaan mulai bisa bernapas lega.

Merger BUMN: efisiensi melalui penyatuan

Strategi kedua yang ikut mendorong keberhasilan ini adalah merger. Sejumlah perusahaan pelat merah—dari PT Pertamina (Persero) di sektor energi hingga Krakatau Steel di sektor industri—disatukan dalam pengelolaan yang terpusat. Logikanya sederhana: dengan satu atap, biaya administrasi bisa ditekan, duplikasi fungsi dihilangkan, dan kekuatan modal digabungkan.

Dalam praktiknya, merger ibarat menggabungkan beberapa toko kecil menjadi satu toko besar. Daya tawar terhadap pemasok meningkat, biaya operasional per unit turun, dan risiko tersebar lebih merata. Bagi Danantara, ini adalah cara cepat meraih efisiensi tanpa harus menunggu pertumbuhan organik yang lambat.

Hasil yang terukur dan tantangan ke depan

Kombinasi reformasi internal dan merger membuahkan hasil yang terukur: beban utang berhasil dipangkas dan Danantara mencatatkan keuntungan dari pengelolaan portofolio tersebut. Ini menjadi bukti awal bahwa pendekatan superholding mampu bekerja jika eksekusinya disiplin.

Kendati demikian, jalan masih panjang. Transparansi laporan keuangan, risiko fluktuasi harga komoditas, dan tuntutan agar keuntungan benar-benar kembali ke negara dalam bentuk dividen adalah pekerjaan rumah yang belum tuntas. Publik pun berhak mengawal agar pengelolaan aset senilai ribuan triliun ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi perekonomian rakyat—bukan sekadar catatan akuntansi yang indah di atas kertas.