Putin Panggil Dubes Jepang Usai Protes Kunjungan ke Pulau Sengketa

Sebuah isyarat diplomatik paling tegas dalam hubungan bilateral jarang terlihat sekencang ini. Vladimir Putin, Presiden Rusia, memanggil Duta Besar Jepang untuk Rusia, Akira Muto, setelah Tokyo melayangkan protes resmi atas kunjungan sang presiden ke pulau-pulau yang menjadi sengketa kedua negara. Pemanggilan duta besar bukanlah agenda rutin: dalam praktik diplomasi, langkah semacam ini dibaca sebagai sinyal kemarahan sekaligus peringatan bahwa satu pihak menganggap tindakan pihak lain telah melewati batas.

Bagi pembaca awam, pertanyaannya mungkin sederhana: mengapa dua negara besar masih saja memperebutkan pulau? Jawabannya berakar pada sejarah panjang, melibatkan Perang Dunia II, perjanjian yang tidak pernah ditandatangani, hingga kepentingan ekonomi yang bernilai miliaran dolar. Memahami persoalan ini penting karena gejolak kecil di kawasan bisa berdampak pada harga energi, jalur pelayaran, dan stabilitas Asia Timur secara keseluruhan.

Panggilan diplomatik dan maknanya

Dalam hubungan antarnegara, praktik memanggil duta besar — dalam istilah diplomasi disebut summon — adalah salah satu bentuk teguran paling keras yang bisa disampaikan secara resmi tanpa memutus hubungan diplomatik. Ibarat seperti kepala sekolah yang memanggil wali murid ke ruang guru: bukan memutus silaturahmi, tetapi menegaskan bahwa ada masalah serius yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Konteks panggilan kali ini adalah protes Tokyo atas kunjungan Putin ke wilayah yang oleh Jepang disebut “Wilayah Utara” (Hoppo Ryodo) dan oleh Rusia disebut Kepulauan Kuril Selatan. Jepang menilai kunjungan kepala negara asing ke wilayah sengketa sebagai tindakan yang mengabaikan klaim kedaulatannya. Kremlin, sebaliknya, menganggap wilayah itu sepenuhnya milik Rusia dan menolak campur tangan pihak mana pun.

Akar sengketa: warisan Perang Dunia II

Sengketa ini bukan barang baru. Empat pulau yang dipersoalkan — Iturup (Etorofu), Kunashir (Kunashiri), Shikotan, dan gugusan Habomai — diambil alih tentara Soviet pada akhir Perang Dunia II, tepatnya Agustus–September 1945, ketika Jepang menyerah kepada Sekutu. Sejak saat itu, kedua negara tidak pernah menandatangani perjanjian damai resmi, sebuah anomali yang bertahan hingga hari ini.

Upaya merajut damai sempat muncul. Pada 1956, Jepang dan Uni Soviet menandatangani deklarasi bersama yang antara lain menyebut rencana penyerahan Shikotan dan Habomai setelah perjanjian damai terwujud. Namun, kesepakatan itu tidak pernah terlaksana. Posisi Jepang hingga kini tetap: keempat pulau adalah “wilayah bawaan” yang tidak pernah diserahkan. Rusia, sebaliknya, berpegang pada hasil Perang Dunia II dan menegaskan kedaulatannya tidak bisa ditawar.

Dampak bagi kerja sama dan kawasan

Sengketa ini bukan sekadar urusan bendera di peta. Ia menyangkut perikanan di perairan yang kaya ikan, potensi cadangan mineral dan hidrokarbon di sekitar pulau, serta jalur pelayaran yang menghubungkan Laut Okhotsk dengan Samudra Pasifik. Rusia juga pernah menggoda Tokyo dengan tawaran kerja sama ekonomi di wilayah sengketa, tetapi setiap kali tensi politik memanas, iklim investasi ikut membeku.

Hubungan kedua negara juga sudah memburuk sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Jepang bergabung dengan negara-negara G7 dalam menjatuhkan sanksi ekonomi, dan Moskow membalas dengan membatalkan sejumlah pembicaraan, termasuk negosiasi perjanjian damai dan program pertukaran bebas visa bagi warga Jepang mantan penghuni pulau. Latar belakang inilah yang membuat panggilan terhadap Dubes Akira Muto kali ini terasa lebih berat daripada insiden-insiden sebelumnya.

Apa yang terjadi selanjutnya?

Belum ada keterangan resmi mengenai detail pertemuan antara Putin dan Muto, serta apakah pemanggilan tersebut diikuti ancaman atau sanksi tambahan. Yang jelas, Jepang berada di posisi rumit: di satu sisi harus menjaga sikap tegas atas klaim teritorialnya, di sisi lain tidak ingin hubungan dengan Rusia benar-benar putus, mengingat kerja sama energi di proyek Sakhalin masih menjadi salah satu sumber pasokan bagi kebutuhan Jepang.

Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, sengketa pulau ini mengingatkan bahwa perdamaian tidak pernah selesai untuk selamanya. Ia harus dirawat lewat dialog yang sabar, dan setiap kunjungan pemimpin ke wilayah sengketa — sekecil apa pun — bisa menjadi percikan yang mengubah arah hubungan dua negara. Publik hanya bisa berharap bahwa panggilan diplomatik kali ini tidak menjadi awal eskalasi, melainkan pengingat bahwa jalan damai selalu lebih murah daripada konfrontasi.