Putin Panggil Dubes Jepang Buntut Protes Kunjungan ke Pulau Sengketa

Ketegangan diplomatik antara Rusia dan Jepang kembali memanas. Kremlin secara resmi memanggil Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Rusia, Akira Muto, ke Kementerian Luar Negeri di Moskow, tak lama setelah Tokyo melayangkan protes keras terhadap kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke kawasan kepulauan yang menjadi rebutan kedua negara sejak puluhan tahun silam.

Pemanggilan duta besar bukan sekadar formalitas protokoler. Ibarat panggilan orang tua murid ke kantor sekolah, langkah ini menandakan sebuah persoalan dianggap cukup serius untuk dibicarakan langsung dari mulut ke mulut, tanpa lewat perantara. Dalam praktik diplomasi, aksi semacam ini disebut summons—sinyal tegas bahwa satu pihak merasa keberatan dan ingin pesannya tersampaikan secara utuh.

Kronologi: kunjungan presiden yang memantik protes

Persoalan bermula ketika Putin mengunjungi gugusan pulau yang oleh Moskow disebut sebagai Kepulauan Kuril Selatan. Jepang menyebut wilayah yang sama dengan nama Wilayah Utara atau Northern Territories. Empat pulau utama yang dipersengketakan adalah Iturup, Kunashir, Shikotan, dan gugusan batu Habomai. Bagi Tokyo, setiap kunjungan pejabat tinggi Rusia ke pulau-pulau ini dianggap provokasi karena Jepang memandang wilayah itu sebagai bagian dari teritorinya yang belum dikembalikan.

Pemerintah Jepang lantas menyampaikan protes resmi melalui jalur diplomatik. Respons Moskow tidak lama datang: Akira Muto dipanggil untuk menerima penjelasan sekaligus penegasan sikap Rusia. Langkah ini dibaca para pengamat sebagai pesan bahwa Kremlin tidak akan tunduk pada tekanan Tokyo dan menganggap kunjungan kepala negara ke wilayah kedaulatannya adalah hak penuh yang tidak bisa diganggu gugat.

Akar sengketa: warisan Perang Dunia II yang belum selesai

Untuk memahami mengapa kunjungan sekecil apa pun bisa memicu gejolak, kita harus mundur ke masa lampau. Pada Agustus 1945, di hari-hari akhir Perang Dunia II, pasukan Soviet merebut keempat pulau tersebut dari Jepang. Sejak saat itu, Moskow mengklaim kawasan itu sah menjadi bagian Rusia, sementara Tokyo menolak dan menuntut pengembaliannya.

Sengketa ini pun membawa konsekuensi besar: Rusia dan Jepang hingga hari ini belum menandatangani perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri status perang di antara keduanya. Perjanjian San Francisco 1951 yang mengatur pasca-perang di Asia tidak diikuti oleh Uni Soviet saat itu, sehingga persoalan batas wilayah dan status kepulauan menggantung hingga sekarang. Negosiasi demi negosiasi pernah digelar, termasuk wacana pengembalian dua pulau pada era Perang Dingin, tetapi semuanya buntu karena kedua pihak tidak mau melepaskan klaimnya.

Dampak berlapis: ekonomi, keamanan, dan keseimbangan kawasan

Sengketa ini bukan sekadar urusan harga diri nasional. Kawasan tersebut sangat strategis: perairan di sekitar Kepulauan Kuril menjadi jalur lalu lintas militer dan pelayaran yang penting, sekaligus kaya akan sumber daya perikanan. Jepang, yang selama bertahun-tahun menjadi mitra dagang dan investor di sektor energi Rusia, kini ikut mempertimbangkan posisinya di tengah situasi geopolitik global yang kian rumit.

Di sisi lain, sekutu utama Tokyo, Amerika Serikat, menjadikan Jepang salah satu pangkal pertahanan di Asia Timur. Kehadiran AS dalam aliansi keamanan Jepang kerap menjadi alasan Moskow menolak membahas pengembalian pulau, dengan alasan khawatir wilayah itu akan menjadi pangkalan militer asing. Para analis menilai bahwa selama faktor keamanan ini belum terurai, peluang penyelesaian damai tetap tipis.

Setiap langkah di wilayah sengketa selalu menjadi ujian bagi kedua negara untuk menjaga ketegangan tetap terkendali, ujar sejumlah pengamat hubungan internasional yang memantau perkembangan ini.

Arah ke depan: dialog atau kebuntuan berkepanjangan?

Pemanggilan Akira Muto menegaskan bahwa kedua ibu kota masih memilih jalur diplomasi, bukan eskalasi militer. Namun, sinyal yang dikirim jelas: Moskow tidak akan mundur, dan Tokyo tidak akan berhenti memprotes. Program pertukaran kunjungan warga tanpa visa yang sempat menjadi ruang pelonggaran ketegangan pun berisiko terus mandek, memperkecil ruang saling pengertian antarmasyarakat.

Ke depan, para pengamat memperkirakan persoalan ini akan bertahan sebagai salah satu luka lama yang paling sulit disembuhkan di kawasan Asia Timur. Selama belum ada perjanjian damai, setiap kunjungan pejabat tinggi Rusia ke Kepulauan Kuril Selatan akan selalu memicu siklus protes dan panggilan diplomatik yang sama. Pertanyaannya kini bukan apakah sengketa ini akan selesai dalam waktu dekat, melainkan bagaimana kedua negara menjaga hubungan yang tersisa agar tidak jatuh lebih dalam—sebelum ketegangan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit dikendalikan.