Presiden Taiwan Usulkan Bagi-Bagi Uang Tunai Rp5,5 Juta per Warga

Bayangkan negara Anda tiba-tiba mentransfer uang tunai jutaan rupiah ke rekening setiap warganya tanpa syarat apa pun. Itulah yang diusulkan Presiden Taiwan, Lai Ching-te, untuk tahun 2027: pembagian uang tunai sebesar Rp5,5 juta kepada setiap warga. Usulan ini bukan sekadar wacana populis. Pemerintah Taiwan menilai penerimaan negara yang terus meningkat memberi ruang fiskal untuk membagikan sebagian hasil pertumbuhan ekonomi langsung kepada rakyat. Tujuannya sederhana namun strategis: meratakan manfaat pertumbuhan ekonomi yang selama ini sering terasa timpang.

Ibarat perusahaan keluarga yang memperoleh laba besar, pemiliknya memilih membagikan dividen kepada seluruh anggota keluarga alih-alih menumpuknya di kas. Demikian pula usulan ini, pemerintah bertindak seperti pihak yang berbagi keuntungan dengan warganya. Bagi warga biasa, kabar ini tentu menggembirakan: uang Rp5,5 juta setara dengan beberapa bulan kebutuhan pokok rumah tangga kecil. Namun di balik kabar baik itu, ada mekanisme anggaran, risiko ekonomi, dan pelajaran berharga yang layak dicermati.

Skema Pembagian Uang Tunai Rp5,5 Juta

Berdasarkan usulan yang disampaikan kepala pemerintahan Taiwan tersebut, setiap warga berpotensi menerima Rp5,5 juta pada 2027. Program ini direncanakan dibiayai dari penerimaan negara yang mengalami kenaikan, sehingga pemerintah tidak perlu menambah utang baru secara drastis. Jika dikalkulasi dengan jumlah penduduk Taiwan yang sekitar 23 juta jiwa, kebutuhan dana program ini bisa menembus lebih dari Rp126 triliun—angka yang hanya bisa dipenuhi oleh negara dengan kas yang sehat.

Perlu digarisbawahi, status usulan ini masih dalam tahap wacana kebijakan. Agar dapat direalisasikan, rencana tersebut tetap membutuhkan persetujuan lembaga legislatif (parlemen) serta kajian teknis mengenai mekanisme penyaluran. Pertanyaan terbesar yang akan diuji di parlemen adalah: apakah pemberian uang tunai serentak ini justru memicu kenaikan harga, atau menjadi suntikan daya beli yang menggerakkan roda ekonomi? Jawabannya menentukan apakah program serupa layak ditiru negara lain.

Mengapa Uang Dibagikan Langsung ke Warga?

Secara teori ekonomi, ada dua jalur untuk menyalurkan hasil pertumbuhan ekonomi kepada rakyat. Jalur pertama disebut efek menetes ke bawah, yaitu asumsi bahwa pertumbuhan yang dinikmati dunia usaha akan otomatis mengalir ke pekerja dan masyarakat luas. Sayangnya, praktik selama ini menunjukkan jalur itu lambat dan timpang. Jalur kedua adalah pemberian langsung seperti usulan ini, yang memastikan manfaat pertumbuhan sampai ke tangan warga secara cepat dan merata.

Uang tunai langsung juga berfungsi sebagai stimulus fiskal, yaitu dorongan pemerintah terhadap perekonomian melalui belanja negara. Ketika jutaan warga menerima uang, konsumsi rumah tangga meningkat, usaha kecil mendapat pesanan baru, dan perputaran uang di ekonomi lokal menguat. Dibandingkan membangun infrastruktur yang butuh bertahun-tahun, transfer tunai bisa dirasakan dampaknya dalam hitungan minggu. Implementasinya pun makin efisien berkat platform digital dan sistem perbankan modern yang memungkinkan penyaluran ke rekening warga tanpa antrean panjang.

Risiko di Balik Kabar Gembira

Kebijakan sebaik apa pun selalu membawa risiko. Yang pertama adalah inflasi, atau kenaikan harga barang secara umum. Jika uang beredar melonjak dalam waktu singkat sementara jumlah barang tidak bertambah, harga bisa ikut naik dan justru menggerus nilai uang yang diterima warga. Risiko kedua adalah keberlanjutan fiskal: jika penerimaan negara suatu saat melemah, janji pembagian serupa akan sulit dipertahankan. Ketiga, persoalan pemerataan—warga kaya dan miskin menerima jumlah yang sama, sehingga kritikus kerap mempertanyakan efektivitasnya untuk menekan kesenjangan.

Kendati demikian, pengalaman sejumlah negara menunjukkan transfer tunai pernah berhasil menopang ekonomi saat krisis. Jepang, Singapura, hingga Amerika Serikat tercatat pernah menyalurkan bantuan tunai langsung kepada warganya pada masa pandemi COVID-19 (coronavirus disease 2019). Taiwan sendiri bukan pendatang baru dalam praktik ini: pada periode sebelumnya, pemerintah juga pernah membagikan dana tunai dari kelebihan penerimaan negara, sehingga usulan terbaru ini bisa dibaca sebagai kelanjutan dari kebijakan serupa.

Pelajaran bagi Indonesia

Di Indonesia, gagasan serupa sebenarnya sudah lama berjalan dalam skala lebih kecil. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah contoh transfer tunai bersyarat kepada keluarga miskin, meski jumlahnya jauh di bawah Rp5,5 juta per orang. Pertanyaan menariknya: apakah model bagi rata ke semua warga seperti usulan Taiwan bisa menjadi alternatif bagi Indonesia? Jawabannya bergantung pada kapasitas fiskal, data kependudukan, dan kesiapan sistem penyaluran—tiga faktor yang justru dikuatkan oleh teknologi data dan platform digital saat ini.

Pada akhirnya, usulan Lai Ching-te ini adalah sebuah eksperimen kebijakan publik berskala besar yang akan disaksikan dunia. Jika berhasil, ia bisa menjadi rujukan bagi negara-negara yang ingin meratakan buah pertumbuhan ekonomi. Jika gagal, ia menjadi pengingat bahwa uang tunai bukan obat segala masalah. Apa pun hasilnya, warga Taiwan pada 2027 akan menjadi saksi sejarah apakah janji Rp5,5 juta itu benar-benar sampai ke tangan mereka.