Prabowo Sebut Penjarahan Sumber Daya Alam Pukul Ulu Hati Bangsa

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kepedihan mendalam atas realitas pahit yang terus membayangi negeri ini: kekayaan alam Indonesia yang selama puluhan tahun mengalir deras ke luar negeri tanpa memberikan manfaat optimal bagi rakyat. Dalam sebuah pernyataan yang sarat emosi, ia menyamakan situasi itu bagai sebuah pukulan telak yang menghantam ulu hati—bagian paling sensitif yang langsung menggetarkan seluruh kesadaran.

Ungkapan ini bukan sekadar retorika politik. Ia mencuat di tengah data yang menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas unggulan Indonesia, mulai dari mineral, batu bara, minyak sawit, hingga hasil laut, masih diekspor dalam bentuk bahan mentah. Alih-alih mengolahnya di dalam negeri, kita membiarkan negara lain mengambil nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan menguasai teknologi pengolahan. Praktik ini, menurut banyak ekonom, telah berlangsung sejak era kolonial dan terus terwariskan dalam pola hubungan ekonomi global yang timpang.

Luka Sejarah yang Belum Sembuh

Perasaan "dihantam di ulu hati" yang disampaikan Prabowo sejatinya merefleksikan akumulasi frustrasi lintas generasi. Selama berabad-abad, rempah-rempah Nusantara diperebutkan, lalu minyak dan gas dikuras korporasi asing dengan kontrak bagi hasil yang tidak seimbang. Di era modern, nikel yang menjadi andalan transisi energi justru lebih banyak diekspor sebagai bijih mentah ketimbang diolah menjadi baterai atau komponen kendaraan listrik di dalam negeri. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa sebelum kebijakan hilirisasi diterapkan, lebih dari 90% bijih nikel Indonesia langsung dikapalkan ke Tiongkok dan Jepang.

Keprihatinan ini diperkuat oleh laporan Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa sektor ekstraktif hanya berkontribusi kurang dari 5% terhadap penyerapan tenaga kerja nasional, sementara porsi ekspor bahan mentah mendominasi penerimaan devisa. Angka ini kontras tajam dengan potensi yang dimiliki: Indonesia adalah pemilik cadangan nikel terbesar dunia, produsen batu bara termal nomor satu, dan penghasil minyak sawit dengan pangsa 55% pasar global.

Dari Emosi ke Kebijakan Konkret

Rasa sakit yang diungkapkan presiden tak berhenti sebagai curahan hati. Pemerintahan di bawah kepemimpinannya telah mengambil langkah-langkah yang lebih agresif dalam mempertahankan kedaulatan sumber daya alam. Percepatan program hilirisasi tambang menjadi salah satu pilar utama kebijakan ekonomi. Smelter-smelter baru dibangun di Morowali, Weda Bay, dan kawasan industri lainnya, memungkinkan bijih nikel diolah menjadi produk antara sebelum diekspor. Kebijakan yang menuai protes keras dari sejumlah negara melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ini tetap dipertahankan dengan argumen bahwa bangsa berhak menikmati kekayaannya sendiri.

Tak hanya di sektor mineral, pemerintahan ini juga memperluas mandat ke sektor perkebunan dan perikanan. Moratorium ekspor rotan mentah yang pernah diberlakukan sebelumnya kini diperkuat dengan insentif bagi industri mebel domestik. Di sektor kelautan, praktik penangkapan ikan ilegal diperangi dengan kebijakan penenggelaman kapal asing yang telah menyelamatkan potensi kerugian triliunan rupiah per tahun. Semua ini merupakan cerminan dari filosofi "ulu hati" yang tersakiti itu—bangsa tidak boleh lagi menjadi penonton di rumah sendiri.

Implikasi Geopolitik dan Tantangan ke Depan

Sikap tegas ini tak pelak menimbulkan friksi diplomatik. Gugatan Uni Eropa terhadap larangan ekspor bijih nikel menjadi bukti bahwa negara-negara industri tidak mudah melepaskan akses murah terhadap bahan baku. Namun, pemerintah tetap pada pendiriannya. Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh gentar menghadapi tekanan internasional, seraya mencontohkan bahwa China dan Amerika Serikat pun menerapkan proteksi ketat terhadap industri strategis mereka. Prinsip resiprokal ini menjadi landasan moral: jika negara maju boleh melindungi kepentingannya, mengapa Indonesia tidak?

Di sisi domestik, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa hasil hilirisasi benar-benar mengalir ke kantong rakyat, bukan hanya berpindah ke segelintir konglomerat lokal. Kasus-kasus korupsi di sektor sumber daya alam, termasuk tata niaga timah dan emas, masih menjadi borok yang menggerogoti kepercayaan publik. Tanpa transparansi dan penegakan hukum yang kuat, upaya menghentikan "pencurian" kekayaan hanya akan menjadi ilusi baru. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap ton nikel yang diolah, setiap lembar rotan yang dikeringkan, dan setiap ekor ikan yang didaratkan, memberikan manfaat langsung melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan pendapatan negara.

Ungkapan "dihantam di ulu hati" adalah personifikasi dari nurani kolektif yang terluka. Ia bukan semata milik presiden, melainkan gaung dari rakyat yang selama ini menyaksikan kapal-kapal berbendera asing mengangkut kekayaan negeri tanpa meninggalkan kemakmuran yang berarti. Kini, janji untuk mengakhiri paradigma itu sedang diuji. Dunia menyaksikan apakah Indonesia sanggup membalikkan meja permainan global, atau justru kembali terjerembap dalam pusaran eksploitasi yang sama.

Baca juga:

• KDKMP Dinilai Selaras Gagasan Ekonomi Pendiri Bangsa
• Moana Live-Action: Pelayaran Emosional Menuju Diri Sejati